Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 05:31:19 WIB
METROPOLIS

139 Perusahaan Terancam Disegel

Belum Sampaikan Laporan Amdal, UKL-UPL

Padang Ekspres • Jumat, 21/09/2012 13:58 WIB • • 763 klik

-

Thamrin, Padek—Kepe­du­lian dunia usaha terhadap ling­kungan hidup mem­priha­tin­kan. Ini terlihat dari kesadaran pelaku usaha membuat anali­sis mengenai dampak ling­kungan (Amdal), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Ling­kung­an- Upaya Pemantauan Ling­kungan) ke Bapedalda Padang. Ironisnya, sejumlah perusa­haan tersebut tetap bisa bero­perasi karena mendapat izin dari pemerintah.  

 

Dari data Badan Pengen­dalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Padang, sekitar 45 persen dari 296 perusahaan di Padang belum menyampaikan laporan Amdal dan UKL-UPL. Tercatat 157 perusahaan sudah melaporkan dan 139 perusahaan belum melaporkan dokumen ling­kung­an.

 

Dari 11 jenis usaha atau kegiatan, tercatat paling ba­nyak usaha yang belum mela­porkan dokumen lingkungan adalah hotel; 28 dari 54 hotel. Selanjutnya usaha gudang dan disusul restoran atau rumah makan (selengkapnya lihat grafis). Meski perusahaan tersebut bisa disegel atau dica­but izin operasinya, nyatanya instansi terkait terkesan ga­mang mengesekusinya.

 

Kepala Bapedalda Padang, Edi Hasymi saat workshop kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup di Hotel Aliga, kemarin (20/9), me­nya­takan komitmenya menindak perusahaan tanpa Amdal dan UKL-UPL sesuai amanat UU Nomor 32/2009 tentang Pem­bekuan atau Pencabutan Izin Lingkungan. Usaha atau kegia­tan tanpa memiliki izin ling­kungan, dipidana minimal sa­tu tahun dan maksimal tiga ta­hun atau denda Rp 1-3 miliar.

 

Edi mewanti-wanti anca­man ini tidak sekadar gertak sambal.

 

Dia mencontohkan dua perusahaan stock pile batu bara yang disegel pada tahun 2011. Tahun 2012, baru satu perusahaan yang disegel, yakni usaha pengepakan ikan laut. “Tidak tertutup kemungkinan tahun ini banyak perusahaan atau kegiatan usaha yang akan disegel karena telah diberi peringatan. Dalam tahun ini, kemungkinan banyak penye­gelan. Kita sudah berupaya untuk sosialisasi dan mem­bantu pemilik usaha ini. Ma­sak hanya melaporkan doku­men lingkungan ini tidak bisa,” ulasnya.

 

Dalam Pasal 76 huruf b UU No 32/2009, bisa dilakukan pembongkaran dan penyitaan barang yang berpotensi me­nim­bulkan pelanggaran. Ba­nyak juga ditemukan pengelo­la­an limbah yang tidak layak lagi. “Di sanalah peran Bape­dal­da melakukan pengawasan dan pembinaan untuk per­baikan,” ujar Edi.

 

Perusahaan yang tidak mer­­laporkan dokumen ling­kungan bisa dianggap sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan. Dengan tidak ada­nya laporan, tentu ada kesa­lahan yang dilakukan terhadap lingkungan. Misalnya tidak mengolah limbah dan men­ce­mari lingkungan sekitar. (ek)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!