Guru Selingkuh Terancam Sanksi

Padang Ekspres • Jumat, 21/09/2012 13:50 WIB • • 661 klik

Dharmasraya, Padek—Kasus dugaan perselingkuhan oknum guru SMUN 1 Pulaupunjung RZ, 35,  dengan laki-laki yang bukan muhrim yang berujung pada penggerebekan oleh massa, terus ber­gulir. Berbagai pihak menyayangkan ting­kah laku sang oknum guru tersebut, bah­kan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berencana akan memberikan sanksi.

Ketua Korpri yang juga Kepala Ba­dan Pertimbangan Jabatan dan Ke­pangkatan (Baperjakat) sekaligus Sek­kab Dharmasraya Benny Mukhtar sudah menginstruksikan Inspektorat agar segera melakukan  pembinaan khusus kepada RZ.

Menurut Kepala BKD Dharmasraya, Joni Zubir, tingkah-polah yang dilaku­kan RZ tidak pantas ditiru atau diikuti oleh siapapun. Apalagi yang ber­sang­kutan adalah seorang guru yang segala tindak-tanduk menjadi contoh teladan bagi orang banyak atau jadi panutan masyarakat, apalagi RZ seorang pe­rempuan.

“Kita sangat menyayangkan sekali perbuatan RZ tersebut, yang bersang­kutan sudah mencoreng kewibawaan pemerintah dalam kapasitasnya sebagai seorang PNS. Rasanya sangat aneh, di saat merayakan ulang tahun yang datang mengantarkan kue adalah laki-laki lain yang sudah beristri bukan suaminya. Sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010  tentang displin PNS, bagi yang me­langgar akan ada sanski.  Dan bentuk sanksi yang diberikan tergantung pada kesalahan yang dilakukan,” urai Joni.

Namun, sebelum sampai pada pem­berian sanksi, BKD sudah mengin­struk­sikan kepada atasan yang bersangkutan da­lam hal ini kepala sekolah, sesuai kewenangan yang dimiliki agar mem­berikan atau melakukan pembinaan terhadap RZ. Laporan itu wajib disam­paikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan.

Selanjutnya, bupati akan mem­ben­tuk tim  dan tim tersebut akan turun untuk melakukan kajian terhadap ma­salah atau persoalan tersebut. Termasuk sanksi yang akan diberikan. Namun jika atasan RZ tidak melakukan pembinaan atau memberikan laporan, maka atasan yang bersangkutan juga bisa ditegur.  

Rentang waktunya, tergantung ke­pada cepat atau lambatnya proses tersebut, namun yang jelas harus dalam satu tahun anggaran. Minimal akhir Desember sudah harus ada kejelasan atau proses  yang jelas terhadap kasus tersebut. (ita)

[ Red/Administrator ]