Alokasi Gas Membengkak

Pemerintah Dinilai Senang Impor Gas

Padang Ekspres • Senin, 17/09/2012 13:10 WIB • • 213 klik

Jakarta, Padek—Pemerin­tah dinilai belum sepenuh hati menerapkan kebijakan sektor gas. Sebab, perencanaan dan komitmen untuk menjadikan gas sebagai tumpuan energi masa depan belum dibarengi perencanaan yang matang.

Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, bagaimana pe­me­rintah bisa menyuk­seskan rencana tersebut bila masalah infrastruktur terus-terusan menjadi kendala utama dalam pengembangan sektor gas.

“Selama ini yang jadi per­masalahan mendasar adalah perencanaan pemerintah yang tidak komprehensif. Rencana yang disampaikan dan komit­men kerap kali berbeda dalam menyelesaikan masalah, tidak dijalankan dengan baik,” kata Komaidi di Ja­karta, kemarin.

Menurut dia, sumber gas Indonesia kebanyakan berada wilayah bagian timur. Namun, yang paling banyak mengon­sumsi gas malah industri di wilayah Indonesia bagian ba­rat. Dengan begitu, perlu in­fras­truktur yang memadai un­tuk mendistribusikan gas ter­se­but. “Sayangnya pemerintah justru memilih mengimpor gas. Ini kan lucu,” ujarnya.

Padahal, jika pemerintah mau membangun infrastruk­tur seperti terminal penyim­panan gas, pipa distribusi dan Floating Storage and Rega­sification Unit (FSRU) dengan memberikan insentif fiskal yang cukup bagi pelaku usaha, maka pasokan gas dalam nege­ri bisa tercukupi.

Apalagi Indonesia memili­ki cadangan gas yang cukup banyak dibanding bahan bakar minyak (BBM). “Percepat dong pembangunan infras­truktur­nya kalau memang serius un­tuk memenuhi kebutuhan da­lam negeri,” tegasnya.

Ketua Komite Tetap Bi­dang Hulu Migas Kamar Da­gang dan Industri (Kadin) Firlie Ganinduto mengatakan, pemanfaatan minyak sebagai bahan bakar utama sektor industri dan transportasi jadi isu penting saat ini. Tingginya permintaan terhadap energi fosil tersebut telah membentuk paradigma baru.

“Sudah saat­nya energi gas menggantikan minyak sebagai bahan bakar utama. Para­digma itu terben­tuk seiring menipisnya kan­dungan mi­nyak dalam perut bumi,” kata Firlie.

Karena itu, dia menilai per­lu adanya naskah akademik untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Un­dang-undang (RUU) Migas lantaran pembahasannya telah bergulir lama di DPR. “Pada prinsipnya Kadin menyetujui adanya revisi terhadap Un­dang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 selama tujuannya untuk kepentingan nasional,” ujarnya.

Kepala Dinas Hubungan Kemasyarakatan dan Kelem­bagaan BP Migas A Rinto Pu­dyantoro mengakui, kurang­nya terminal penerima gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG). Menurut dia, sela­ma ini terminal LNG baru terdapat di lepas pantai utara Jakarta. “Ini membuat pro­duksi LNG tidak mampu dise­rap secara maksimal. Akibat­nya, kami terpaksa mengirim ke pasar spot internasional untuk menghindari potensi kehilangan yang lebih besar,” kata Rinto.

Dia menjelaskan, secara keseluruhan alokasi gas untuk domestik terus membengkak sejak 2003. Dari 2,38 triliun kaki kubik menjadi 20,52 tri­liun kaki kubik pada 2011. Peningkatan terbesar untuk alokasi industri dari hanya 0,1 triliun kaki kubik pada 2003 menjadi 10,18 triliun kaki kubik pada 2011.

Selanjutnya, alokasi untuk kelistrikan yang pada 2003 hanya 1,18 triliun kaki kubik, saat ini telah mencapai 7,01 triliun kaki kubik. “BP Migas akan selalu memprioritaskan pasokan gas untuk pasar do­mestik. Tetapi hal ini mustahil dilaksanakan tanpa adanya ketersediaan infrastruktur,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Ener­­gi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mem­ban­tah penilaian ketidakseriusan pemerintah dalam menata kelola sektor energi (gas). “Siapa bilang tata kelola energi kita tidak serius. Tangguh yang dulunya 100 persen ekspor dan nol untuk dalam negeri mu­lai tahun 2013 setuju mem­berikan 230.000 BBTUD un­tuk kebutuhan domestik,” kata Wacik. (jpnn)

[ Red/Administrator ]