Jum'at, 18 April 2014 - 17 Jumadil Akhir 1435 H 13:20:56 WIB
PRO SUMBAR

KPK Sebut Unand tak Terlibat

Padang Ekspres • Jumat, 14/09/2012 14:07 WIB • • 438 klik

Padang, Padek—Universitas An­dalas (Unand) Padang tam­pak­nya bisa bernapas lega. Kam­pus tertua di luar Jawa yang disebut-sebut tersangkut ka­sus dugaan korupsi dana pem­bangunan gedung dan pro­­yek laboratorium sejumlah uni­­versitas di tanah air itu, sam­pai saat ini posisinya ma­sih aman.

 

”Sejauh ini data yang ada pa­da kami, tidak mengaitkan Unand sebagai pihak yang ter­libat. Di Sumatera yang ti­dak terlibat Unand. Di Jawa paling ba­nyak,” kata Wakil Ketua Ko­misi Pemberantasan Ko­rup­si (KPK) Bambang Widjojanto ke­pa­da wartawan usai mem­be­rikan orasi ilmiah dalam mem­peringati Dies Natalis Unand Padang ke-56 di Auditorium Unand Padang (13/9).

 

Pernyataan Bambang ini menepis “nyanyian” politikus Demokrat, Angelina Sondakh, terdakwa kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemendikbud).

 

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa, kata Bambang, belum satu pun yang menyebutkan keterlibatan Unand dalam kasus yang menyeret Angie dan Nazaruddin tersebut. “Sampai sekarang keterangan dari saksi tidak melibatkan Unand,” tukasnya.

 

Temuan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, menyatakan ratusan miliar dana untuk perguruan tinggi negeri diduga telah disimpangkan. BAKN DPR menemukan kejanggalan sejak penganggaran, perencanaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan proyek hingga pemanfaatan anggaran di sejumlah perguruan tinggi negeri.

 

Data BAKN DPR ini atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap anggaran Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2008, 2009 dan 2010. BAKN DPR mencatat penyimpangan itu terjadi di 16 perguruan tinggi negeri di Indonesia, salah satunya di Unand.

 

Rektor Unand Werry Darta Taifur membantah keras hasil temuan BAKN tersebut. “Saya sudah tegaskan tadi, pernyataan itu tidak benar. Saya sudah konfirmasi pada semua pihak, baik Dirjen, Sekjen dan Biro Keuangan Kemendiknas. Telah terjadi kesalahan lampiran yang masuk ke Unand. Dan itu bukan laporan Unand. Dan itu sudah kita terima fax-nya,” jelas Werry.

 

Werry menegaskan, pihaknya sudah melayangkan protes kepada lembaga yang mengeluarkan laporan tersebut. “Kita sudah layangkan surat protes,” ujarnya.

 

Ditambahkan Bambang, audit BPK tidak serta merta dapat diterima sebelum diteliti lebih lanjut. Menurutnya, audit dari eksternal auditor biasanya hanya dipakai sebagai pintu masuk untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi. “Karena itu, hasil BPK harus kita baca lebih teliti. Kalau tidak, kita bisa salah mengambil kesimpulan,” katanya.

 

Setelah mendengar informasi dari rektor Unand tersebut, dia menyarankan agar Unand membuat surat terbuka. “Harusnya, lembaga yang mengumumkan atau melampirkan salah itu meminta maaf. Kita mengusulkan supaya pak rektor membuat surat terbuka. Karena begini, jangan sampai orang baik dirugikan, tapi jangan sampai pula orang jahat dibilang baik,” imbuhnya.

 

Acara Dies Natalis Unand tersebut juga diwarnai aksi-aksi kritikan terhadap Unand. Beberapa mahasiswa tergabung dalam BEM KM Unand ini, membentangkan beberapa spanduk berisikan kritikan serta desakan agar KPK mengusut tuntas keterlibatan Unand dalam kasus dugaan korupsi. (bis)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!