Minggu, 20 April 2014 - 19 Jumadil Akhir 1435 H 12:43:03 WIB
RAKYAT SUMBAR

PPILN Awasi Praktik Monopoli Instalasi

Padang Ekspres • Rabu, 12/09/2012 13:43 WIB • • 1530 klik

Padang, Padek—Kabar baik bagi warga Sumbar. Masyarakat pengguna jasa kelistrikan di Sumbar akan mendapatkan sertifikat layak operasi (SLO) yang dikeluarkan Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) Sumbar. Ser­tifikat ini nantinya berguna untuk menjamin standardisasi instalasi bangunan listrik pe­la­nggan sehingga keamanan lis­trik pelanggan lebih terjamin.

 

Dengan adanya SLO ini, jika terjadi kebakaran, masyarakat akan mendapat santunan yang besarnya tergantung besar pe­ma­kaian daya atau minimal Rp 2,5 juta per pelanggan. Ini sesuai Pas­al 44 Undang-Undang No­mor 30/2009 tentang Ke­te­nagalistrikan, Peraturan Pe­me­rintah Nomor14/2012, dan Ke­pu­tusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral/K/20/Men/2012.

 

“Untuk pembuatan SLO ini, juga harus berdasarkan jaminan instalasi listrik (JIL) atau kartu gambar instalasi yang diter­bitkan asosiasi seperti Aklindo dan asosiasi lainnya. Pem­berl­akuan wajib SLO ini khusus pelanggan baru. Baik itu rumah ta­ngga maupun industri dengan kapasitas daya 450 VA-197 KV­A,” kata Ketua Umum PPILN, Edi Sayudi usai pelantikan Ba­dan Pengurus dan Badan Pe­lak­sana PPILN Sumbar di Hotel Pangeran Beach, Selasa (11/9).

 

Nantinya ada petugas PPILN yang mendatangi pelanggan baru untuk melihat stan­dar­di­sasi penggunaan peralatan listrik yang digunakan. “Jika memang sudah standar, PPILN akan me­nerbitkan SLO bagi pe­langgan. Mengenai besar biaya dise­suai­kan dan dibahas dalam waktu dekat ini. Pemberlakuan SLO ini nantinya juga akan menyerap banyak tenaga kerja untuk te­naga pelaksana di lapangan,” ulas Edi.

 

Ketua Umum PPILN, Edi Sa­yudi melantik Badan Pe­ngu­rus PPILN Sumbar periode 2012-2016 yang diketuai Masdi Ardi beserta pengurus. Edi juga melantik General Manager Ba­dan Pelaksana PPILN Sumbar periode 2012-2016, Asril Kalis dan empat manajer lainnya.

 

“Sejak adanya UU No 18/2009, sudah tidak ada lagi monopoli dalam penyediaan jasa di bidang ketenagalistrikan. Karenanya, saya berharap agar tidak ada lagi monopoli proyek termasuk adanya dukungan pabrik terhadap kontraktor tertentu. Hal inilah yang men­ye­bab­kan terjadinya konflik, ke­tidak­kondusifan dan per­saingan yang tidak sehat. PPILN akan bertugas mengawasi praktik monopoli instalasi listrik ini,” tutur Ketua Badan Pengurus PPILN Sumbar, Masdi Ardi.

 

General Manager Badan Pelaksana PPILN Sumbar, Asril Kalis menambahkan, PPILN dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memeriksa pe­ker­jaan yang dilaksanakan aso­sia­si kontraktor listrik. “Tu­gas­nya memeriksa pe­kerjaan in­s­talator apakah memenuhi standar Indonesia atau tidak. Kalau dalam pemeriksaan, ter­nyata memenuhi persyaratan maka diterbitkan lah SLO dan baru bisa digunakan listrik tersebut,” tuturnya.

 

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Marzuki Mahdi mengimbau seluruh mas­­yarakat Sumbar untuk mem­­pergunakan SLO karena hal tersebut adalah wajib.

 

“Ber­dirinya PPILN akan semakin mempermudah bagi konsumen untuk mendapatkan SLO dan terhindar dari segala kemungkinan negatif. Selain itu, juga untuk melindungi serta menguntungkan konsumen agar kontraktor tidak bisa me­la­kukan hal yang merugikan pelanggan,” ungkapnya.

 

General Manager PLN Sum­bar, Judi Winardi mengapresiasi berdirinya PPILN karena akan semakin mempermudah PLN.

 

“Kebutuhan konsumen akan listrik, semakin me­ning­kat dan untuk mendapatkan SLO tidak hanya pada satu lembaga in­dependen. Tugas PLN hanya sebatas mem­berikan Kwh un­tuk pe­ma­sangan listrik. S­e­te­lah itu, dipasang instalasi oleh kon­traktor. Setelah ter­pasang instalasi di rumahnya, kon­sumen wajib meminta untuk diperiksa standar kelayakan operasionalnya, karena kon­sumen wajib mendapatkan ser­tifikat SLO tersebut,” sebut­nya. (san)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!