Segera Ambil Langkah Konkret

Aktivis Lingkungan Hidup Nilai Pemda Lamban

Padang Ekspres • Rabu, 12/09/2012 11:32 WIB • TIM PADEK • 1377 klik

Batubusuk, Padek—Anca­man galodo atau banjir ban­dang susulan harus segera diantisipasi instansi terkait di Pemko Padang dan Pem­prov Sumbar, menyusul tingginya curah hujan di Kota Padang sejak seminggu terakhir. Hing­ga kini, belum tampak upaya serius dari Pem­­­ko Padang melakukan upa­ya mitigasi air bah tersebut.

Karena itu, sejumlah akti­vis ling­­kungan hidup dan pen­cinta alam, mendesak Pem­ko dan Pem­­prov segera meng­ambil lang­kah konkret untuk men­cegah an­­­ca­man galodo yang le­bih besar.

Desakan itu disampaikan Di­­rek­tur Wa­ha­na Lingkungan Hi­dup (Walhi) Sum­­bar, Khalid Saifullah, Pro­ject Manager FIELD-Bumi Ceria Syafrizaldi, Di­rektur Perhim­punan Qbar Sum­bar Nurul Fir­mansyah dan Ke­tua Mapala Unand To­mi Han­driyawan.

Dari pengamatan Padang Eks­pres, Pemko dan Pemprov masih berkutat mencari pe­nye­bab bencana galodo. Jika Gu­bernur Irwan Pra­yitno meng­klaim galodo disebabkan long­soran di puncak bukit yang mem­ben­tuk embung,

Wali Ko­ta Padang Fauzi Bahar jus­tru menduga pe­nyebab “tsunami da­rat” itu dipicu illegal logging.

Rencana Badan Penang­gulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang dan BPBD Sumbar menelusuri hulu Ba­tang Kuranji dan Batang Lu­buk­­kilangan di gugusan Bukit Barisan, hingga kini belum juga dilakukan. Bahkan rencana pemotretan kondisi hutan di kawasan tersebut melalui uda­ra, tak kunjung terealisasi.

Lambannya Pemko dan Pem­prov mengantisipasi anca­man galo­do susulan, menurut Khalid, sebagai bukti lemahnya komitmen kepala daerah di Sumbar terhadap keles­tarian lingkungan. Kondisi ini seka­ligus mencerminkan belum adanya kesadaran pemerintah daerah bah­wa Sumbar swala­yan bencana.

Ter­hadap temuan Tim Eks­pe­disi dari Sekretariat Ber­sama Pencinta Alam (Sekber PA) Sumbar,  kata Khalid, sekaligus mementahkan per­nya­taan Gu­ber­nur Sumbar yang me­nga­takan galodo bukan akibat prak­tik pemba­lakan liar.

Khalid mengingatkan bah­wa banyaknya sisa material galodo di hulu Batang Kuranji, merupakan ancaman serius bagi penduduk yang tinggal di sepanjang aliran Batang Ku­ranji dan Batang Lubukkila­ngan  di sembilan kecamatan.

“Apalagi dari temuan te­man-teman Sekber PA banyak lereng bukit yang retak dan longsor. Dengan tingkat kemi­ringan yang terjal, lereng-lereng bukit tersebut memberi daya dorong yang kuat jika terjadi longsor. Akibatnya, kekuatan  galodo semakin dahsyat,” tegas Khalid.

Menurut Khalid, investigasi Tim Ekspedisi Sekber PA harus ditindaklanjuti Pemko dan Pemprov Sumbar untuk me­ngurangi risiko lebih besar. “Pemko dan Pemprov harus secepatnya melakukan pem­bersihan daerah aliran sungai dari sisa material galodo. Ke­mu­dian, lakukan penelitian atas retakan sejumlah perbu­kitan di kawasan itu. Selan­jutnya, aksi pembalakan liar di kawasan itu harus dihentikan,” papar Khalid.

Menyikapi terus ber­ulang­nya bencana galodo di Batang Kuranji,  Syafrizaldi mendesak Pemko dan Pemprov menindak te­gas para pelaku, pembeking, to­ke dan penadah kayu hasil pem­balakan. Setelah itu, terap­kan sistem verifikasi legalitas kayu.

“Artinya, kayu-kayu hasil penebangan harus memiliki asal usul yang jelas, memiliki kelembagaan pengelolaan formal, tata kelola penebangan memperhatikan aspek lingku­ngan dan sosial,” para Aal, panggilan akrab Syafrizaldi.

LSM yang konsen terhadap program peningkatan ke­tang­guhan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim ini, mengusulkan peningkatan kualitas kesiapsiagaan masya­rakat di daerah rawan banjir bandang, harus dipersiapkan sejak sekarang.    

Dengan begitu, kata Aal, muncul kesadaran masyarakat menjaga sendiri kelestarian lingkungan hidup. “Bila ini tercipta, masyarakat dengan sendirinya membantu peme­rintah melakukan pembersihan material kayu di sepanjang hulu sungai (Padangjabiah dan Pa­dangkaruah, Limaumanih),” jelasnya. 

Syafrizaldi lalu meng­usul­kan penataan dan pemetaan ulang kawasan hutan suaka alam dan wisata Bukit Barisan I dan Tahura Bung Hatta.

Sementara Nurul Fir­man­syah dari Qbar, sejak awal meyakini setiap bencana alam tidak lain akibat kerusakan ekologi, terutama hutan di sepanjang Bukit Barisan I dan Tahura Bung Hatta. Kerusakan tersebut terkait lemahnya pe­ngelolaan hutan yang terin­tegrasi antarsektor dan minim­nya keterlibatan masyarakat lokal sekitar hutan. 

“Ini karena tertutupnya akses masyarakat dalam me­nge­lola hutan. Karena itu, perlu membuka akses masyarakat local dalam pengelolaan hutan (PHBM). Di sisi lain, izin eks­ploitatif muncul di kawasan ini yang tidak menguntungkan terhadap ekonomi masyarakat dan ekologi. Misalnya, izin eksploitasi bahan baku Semen Padang dalam kawasan hutan,” sindiri Nurul.

Nurul menambahkan, pe­ngelolaan hutan bukan hanya terkait memanfaatkan kayu, tapi lebih luas lagi dengan pola local seperti parak (agroforest). “Ca­tatan lainnya, mesti ada in­sen­tif khusus kepada ma­sya­rakat lokal untuk menjamin pengelo­laan hutan yang les­tari,” usulnya.

Sedangkan Ketua Mapala Unand Tomi Handriwayan menyatakan kesiapannya mem­bantu Pemko bila mela­kukan pembersihan sisa material galodo di kawasan Pata­muan, sekaligus menjaga keles­tarian hutan Bukit Barisan.

Karena itu, baik Khalid, Syafrizaldi, Nurul, Tomi dan para pencinta alam yang ter­ga­bung dalam Sekber PA Sum­bar, siap mendesak peme­rintah agar benar-benar melestarikan alam, bukan sekedar celoteh belaka.

Seperti diberitakan, Tim Ekspedisi Sekber PA mene­mukan banyak titik longsoran di punggung-punggung bukit yang berjejer  dari Patamuan hingga perbatasan Kabupaten Solok. Dampak galodo juga menyebabkan pelebaran su­ngai dengan skala kecil hingga dua kali lapangan sepakbola.  Gelondongan kayu bekas dite­bang secara ilegal maupun yang tercerabut dari akarnya karena derasnya arus air menumpuk di badan sungai yang berjumlah puluhan titik.  Bebatuan ber­diameter kecil hingga besar, sangat potensial terbentuknya embung-embung, atau titik tumpukan air.

“Galodo juga mengikis ping­giran sungai sepanjang 8 kilometer ke hulu tersebut. Tak hanya menyebabkan pohon bertumbangan, galodo juga menimbulkan erosi di sejumlah titik di pinggir sungai. Di sela-sela punggungan bukit juga bermunculan anak sungai baru yang diduga berasal dari mata air di perbukitan,” jelas Rico Rachmad dalam konferensi pers di Sekratariat Bivac, Ulak­karang, kemarin.

Akan Ditindaklanjuti

Secara terpisah, Kepala Dinas  Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perkebunan (Dispernakhutbun) Padang Corri Saidan berjanji akan menjadikan temuan Sekretaris Bersama  (Sekber) Pecinta Alam Sumbar sebagai bahan evaluasi untuk meminimalisir dampak bencana yang mung­kin saja dapat terjadi sewaktu-waktu.

“Sebelum tim Sekber turun ke lokasi, kami telah turun ke lokasi sama. Namun tidak me­­­­ne­mukan kayu gelon­do­ngan. Namun, Dis­per­nak­hut­bun hanya menemukan kayu-kayu besar dengan akar yang masih menempel,” kata Kepala Dispernakhutbun Padang Corri Saidan, kepada Padang Eks­pres, kemarin ( 11/9).

Ia menyebutkan,  jika ada penemuan terbaru dari tim Sekber PA  tersebut, Dis­pernak­hutbun akan melakukan anti­sipasinya. Sehingga dampak bencana dapat diminimalisir.

“Apalagi kerentanan tanah di kawasan  tersebut cukup tinggi. Hal ini, tidak hanya berlaku untuk kawasan itu saja, namun juga berlaku untuk Sum­bar. Akibat kerentanan tanah  tersebut, kerap terjadi long­soran,” tuturnya. (mg18/ayu)

[ Red/Administrator ]