Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 19:54:10 WIB
PRO SUMBAR

2013, Pengangkatan Honorer Kategori I di Pessel

Padang Ekspres • Rabu, 05/09/2012 12:25 WIB • • 2408 klik

Painan, Padek—Pengangkatan pe­gawai honor Kategori I yang diren­canakan akan diangkat men­jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ling­kup Pemkab Pes­sel hingga kini masih menunggu.

 

Kepala Badan Kepegawaian Da­erah (BKD) Pessel Naswir ketika ditemui Padang Ekspres kemarin mengung­kapkan, pihaknya ma­sih menunggu ketet­a­pan dari Badan Administrasi Kepe­gawaian Negara (BKAN).

 

“Kemungkinan para Pegawai Honorer Kategori I akan diangkat pada tahun 2013, kini masih dalam tahap pemberkasan syarat-syarat tentang pengakatan PNS, sembari menunggu intruksi dari pusat,” ujarnya.

 

Ditambahkannya, untuk Pega­wai Honorer Kategori II akan dila­kukan tes kepada mereka, diren­canakan itu juga dilakukan pada tahun 2013 mendatang.Dimana tes tertulis itu mirip dengan tes CPNS baru.

 

Jumlah Pegawai Honorer Ka­tegori I di Pessel ada 55 orang dan Kategori II sekitar 1.461 orang.­

 

Dijelaskan, dalam tes tertulis itu tidak semua tenaga honorer Ka­tegori II ini akan diangkat men­jadi CPNS, sesuai dengan kebutuhan Pessel, karena dengan kondisi se­karang ini jumlah PNS yang ada sudah melebih dari kebu­tuhan.

 

“Nanti tesnya akan merujuk kepada soal yang dibuat oleh kon­sorsium  PTN yang ditunjuk, na­mun semua itu masih menunggu intruksi dari pusat, yang jelas tidak ada penerimaan CPNS tahun 2012, dengan jumlah PNS di Pessel men­capai 8 ribu, dimana 949 PNS bergerak di bidang teknis, kese­hatan dan guru,” lanjutnya

 

Melihat semua itu Naswir me­ne­­gas­kan tidak akan membuka pen­daftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun ini, pasalnya PNS yang ada saat ini pun sudah melebihi.Penerimaan CPNS  tak digelar hingga 31 de­sember 2012 dan  Pessel termasuk daerah yang di moratorium.

 

Ini juga dipengaruhi selama dua tahun terakhir belanja gaji pegawai dari APBD Pessel telah melebihi dari 63 %. Belanja pe­gawai sudah men­do­minasi APBD. Sedangkan belanja untuk publik pun kurang dari 40 % juga dipe­runtukan untuk PNS  beru­pa honor penyelengaraan kegiatan, idealnya publik yang harus lebih banyak di banding gaji pegawai.

 

“Tingginya Belanja PNS meru­pa­kan salah satu indikasi penyebab de­fisit pendapatan asli daerah sejak dua tahun belakangan ini” akhir­nya.(n)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!