Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 01:21:04 WIB
NASIONAL

2013, Dana BOS-SM Rp 9,8 T

Nominal SPP Wajib Berkurang Minimal Separo

Padang Ekspres • Sabtu, 25/08/2012 12:08 WIB • • 1546 klik

Jakarta, Padek—Program penunjang wajib belajar 12 tahun mulai berjalan efektif tahun depan. Diantara caranya adalah, Kementerian Pendi­dikan dan Kebudayaan (Ke­mendikbud) menyalurkan Rp 9,8 triliun dana bantuan ope­rasional sekolah menengah (BOS-SM).

 

Mendikbud Mohammad Nuh di Jakarta kemarin (24/8) mengatakan, seluruh dana BOS-SM periode 2013 me­ning­kat cukup signifikan di­banding tahun ini. Dia menga­takan, tahun ini dana BOS-SM hanya sekitar Rp 1 triliun saja. ”Karena tahun ini masih rin­tisan dulu, jadi tidak banyak-banyak,” kata dia.

 

Untuk urusan pencairan, dana BOS-SM ini akan diku­curkan mirip dengan dana BOS SD dan SMP. Yaitu dari peme­rintah pusat ke peme­rintah provinsi lalu ke sekolah atau satuan pendidikan pe­nerima.

 

Nuh mengatakan, untuk tahun depan anggaran dana BOS-SM naik drastis karena jumlah penerima dan satuan harganya naik. Menteri asal Surabaya itu mengatakan, ta­hun depan dana BOS-SM diku­curkan untuk sekitar 9,8 juta siswa SMA, SMK, dan MA (Madrasah Aliyah) negeri mau­pun swasta. ”Untuk MA juga kita cover, walaupun di bawah Kemenag (Kemen­te­rian Aga­ma). Toh jumlah sis­wanya tidak signifikan,” terang dia.

 

Alokasi dana BOS-SM tadi ditetapkan sebesar Rp 1 juta per siswa per tahun. Nuh meng­hitung penetapan harga satuan ini sudah setara dengan sekitar 70 persen kebutuhan opera­sional siswa sesung­guhnya. Dia mengatakan, jika kebutuhan operasional rata-rata siswa SMA sederajat ada­lah Rp 1,5 juta per tahun.

 

Merujuk pada pembahan antara Kemendikbud dengan Komisi X DPR, anggaran un­tuk BOS-SM ini memang be­lum dimunculkan. Sebab, ma­sih membutuhkan finalisasi pem­bahasan di internal ko­mite pendidikan yang diketuai Wakil Presiden Boediono. Mes­­kipun begitu, Nuh meng­garansi jika dana ini pasti ada dan pasti cair.

 

Lalu apakah dampaknya dari pengucuran dana BOS-SM ini? ”Kalau belum bisa meng­gra­tiskan biaya SPP se­per­ti di SD dan SMP, minimal mengu­rangi,” ucap mantan rektor ITS tersebut. Nuh me­ngatakan kecil kemung­kinan dana BOS-SM ini bisa meng­gratiskan SPP karena memang alokasinya setara dengan 70 persen biaya rata-rata ope­rasional siswa.

 

Nuh mencontohkan, jika selama ini biaya SPP sebesar Rp 250 ribu per bulan, setelah ada BOS-SM ini diharapkan bisa turun menjadi Rp 100 ribu per bulan. Tetapi jika SPP sebelum­nya sudah Rp 100 ribu per bulan, diharapkan setelah ada BOS-SM ini SPP bisa di­gratiskan.

 

Dia juga mewanti-wanti sekolah tidak boleh berbuat curang. Misalnya dengan me­naikkan dulu nominal SPP sebelum pengucuran dana BOS-SM. ”Jika ini terjadi, kan sama dengan program diskon-diskon yang ada di mal. Har­ganya dinaikkan dulu, baru dikorting. ,” urainya.

 

Untuk kasus di Provinsi DKI Jakarta, Nuh menga­ta­kan, harusnya tahun depan SPP SMA sederajat gratis. Sebab Pemprov DKI  Jakarta mulai ta­hun ini sudah meng­aloka­sikan semacam dana bantuan opera­sional daerah (BOPDA) SMA sederajat sebe­sar Rp 400 ri­bu per siswa per tahun. ”Jika di­total dengan BOS-SM kan Rp 1,4 juta, ha­rusnya tahun depan SPP SMA di Jakarta berkurang dras­tis atau bahkan gratis,” papar Nuh.

 

Selain diproyeksikan bisa menurunkan biaya SPP, Nuh me­ngatakan program pengu­cu­ran BOS-SM ini diharapkan bi­sa mendongkrak angka parti­si­pasi kasar (APK) SMA sede­rajat. Saat ini APK SMA sederajat se­cara nasional masih 68,6 persen.  Nuh menuturkan dengan BOS-SM ini sekaligus bisa mengurangi kesenjangan APK SMA di se­jum­lah daerah. (wan/jpnn)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!