Jum'at, 25 April 2014 - 24 Jumadil Akhir 1435 H 00:29:17 WIB
NASIONAL

2013, Dana BOS-SM Rp 9,8 T

Nominal SPP Wajib Berkurang Minimal Separo

Padang Ekspres • Sabtu, 25/08/2012 12:08 WIB • • 1554 klik

Jakarta, Padek—Program penunjang wajib belajar 12 tahun mulai berjalan efektif tahun depan. Diantara caranya adalah, Kementerian Pendi­dikan dan Kebudayaan (Ke­mendikbud) menyalurkan Rp 9,8 triliun dana bantuan ope­rasional sekolah menengah (BOS-SM).

 

Mendikbud Mohammad Nuh di Jakarta kemarin (24/8) mengatakan, seluruh dana BOS-SM periode 2013 me­ning­kat cukup signifikan di­banding tahun ini. Dia menga­takan, tahun ini dana BOS-SM hanya sekitar Rp 1 triliun saja. ”Karena tahun ini masih rin­tisan dulu, jadi tidak banyak-banyak,” kata dia.

 

Untuk urusan pencairan, dana BOS-SM ini akan diku­curkan mirip dengan dana BOS SD dan SMP. Yaitu dari peme­rintah pusat ke peme­rintah provinsi lalu ke sekolah atau satuan pendidikan pe­nerima.

 

Nuh mengatakan, untuk tahun depan anggaran dana BOS-SM naik drastis karena jumlah penerima dan satuan harganya naik. Menteri asal Surabaya itu mengatakan, ta­hun depan dana BOS-SM diku­curkan untuk sekitar 9,8 juta siswa SMA, SMK, dan MA (Madrasah Aliyah) negeri mau­pun swasta. ”Untuk MA juga kita cover, walaupun di bawah Kemenag (Kemen­te­rian Aga­ma). Toh jumlah sis­wanya tidak signifikan,” terang dia.

 

Alokasi dana BOS-SM tadi ditetapkan sebesar Rp 1 juta per siswa per tahun. Nuh meng­hitung penetapan harga satuan ini sudah setara dengan sekitar 70 persen kebutuhan opera­sional siswa sesung­guhnya. Dia mengatakan, jika kebutuhan operasional rata-rata siswa SMA sederajat ada­lah Rp 1,5 juta per tahun.

 

Merujuk pada pembahan antara Kemendikbud dengan Komisi X DPR, anggaran un­tuk BOS-SM ini memang be­lum dimunculkan. Sebab, ma­sih membutuhkan finalisasi pem­bahasan di internal ko­mite pendidikan yang diketuai Wakil Presiden Boediono. Mes­­kipun begitu, Nuh meng­garansi jika dana ini pasti ada dan pasti cair.

 

Lalu apakah dampaknya dari pengucuran dana BOS-SM ini? ”Kalau belum bisa meng­gra­tiskan biaya SPP se­per­ti di SD dan SMP, minimal mengu­rangi,” ucap mantan rektor ITS tersebut. Nuh me­ngatakan kecil kemung­kinan dana BOS-SM ini bisa meng­gratiskan SPP karena memang alokasinya setara dengan 70 persen biaya rata-rata ope­rasional siswa.

 

Nuh mencontohkan, jika selama ini biaya SPP sebesar Rp 250 ribu per bulan, setelah ada BOS-SM ini diharapkan bisa turun menjadi Rp 100 ribu per bulan. Tetapi jika SPP sebelum­nya sudah Rp 100 ribu per bulan, diharapkan setelah ada BOS-SM ini SPP bisa di­gratiskan.

 

Dia juga mewanti-wanti sekolah tidak boleh berbuat curang. Misalnya dengan me­naikkan dulu nominal SPP sebelum pengucuran dana BOS-SM. ”Jika ini terjadi, kan sama dengan program diskon-diskon yang ada di mal. Har­ganya dinaikkan dulu, baru dikorting. ,” urainya.

 

Untuk kasus di Provinsi DKI Jakarta, Nuh menga­ta­kan, harusnya tahun depan SPP SMA sederajat gratis. Sebab Pemprov DKI  Jakarta mulai ta­hun ini sudah meng­aloka­sikan semacam dana bantuan opera­sional daerah (BOPDA) SMA sederajat sebe­sar Rp 400 ri­bu per siswa per tahun. ”Jika di­total dengan BOS-SM kan Rp 1,4 juta, ha­rusnya tahun depan SPP SMA di Jakarta berkurang dras­tis atau bahkan gratis,” papar Nuh.

 

Selain diproyeksikan bisa menurunkan biaya SPP, Nuh me­ngatakan program pengu­cu­ran BOS-SM ini diharapkan bi­sa mendongkrak angka parti­si­pasi kasar (APK) SMA sede­rajat. Saat ini APK SMA sederajat se­cara nasional masih 68,6 persen.  Nuh menuturkan dengan BOS-SM ini sekaligus bisa mengurangi kesenjangan APK SMA di se­jum­lah daerah. (wan/jpnn)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!