Aturan Uang Muka Rambah Syariah

Padang Ekspres • Kamis, 16/08/2012 13:38 WIB • • 409 klik

Jakarta, Padek—Selang dua bulan setelah Bank Indonesia (BI) merilis kebijakan aturan uang muka kredit konsumsi di bank konvensional, kini kebi­jakan serupa disiapkan buat perbankan syariah. Ditargetkan, aturan uang muka buat per­bankan syariah itu berlaku paling lambat akhir kuartal tiga.

Gubernur BI Darmin Nasu­tion mengatakan, dengan ada­nya kebijakan LTV pada perban­kan syariah, maka tidak ada celah untuk lolos dari penerapan LTV pada perbankan konven­sional. Hal ini lantaran ada sinyalemen bahwa ketika KPR dan KKB di bank konvensional diperketat, maka tren kredit yang tinggi bakal beralih ke bank syariah. ”Intinya jangan sampai ada arbitrase. Ada jalur perban­kan yang lolos dan ada yang tidak. Sekarang pastinya di perbankan syariah harus ada cara yang membuat LTV juga berlaku,” ungkap Darmin sete­lah menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian kemarin (15/8).

Namun demikian, Darmin enggan menerangkan skema LTV di perbankan syariah secara lebih detail, serta besaran LTV yang bakal diterapkan. ”Yang pasti kita akan buat peraturan supaya berlaku di syariah. Saya targetkan akhir kuartal tiga sudah rampung,” paparnya.

Darmin menjelaskan, pe­nge­ta­t­an kredit konsumsi saat ini penting. Pasalnya, untuk ke­mungkinan terburuk jika kredit konsumsi tidak direm, maka bisa terjadi overheating eko­nomi. Dia menuturkan, saat peraturan LTV dirilis, pihaknya telah mengetahui ada arah defisit transaksi berjalan yang angka­nya akan semakin membesar. ”Tapi saya nggak bisa ngomong begitu waktu enam bulan sebe­lum­nya,” jelasnya.

Akan tetapi, dia melanjut­kan, posisi defisit transaksi tersebut tak serta-merta mem­buat pihaknya memperketat kredit di sektor yang produktif. Hal ini lantaran Indonesia masih memerlukan pertumbuhan eko­nomi yang positif. ”Karena per­tumbuhan juga kita perlukan, kalau begitu yang mana yang harus kita kurangi? Tentu saja yang konsumsi,” jelasnya.

Meski proyeksi paling buruk adalah overheating, akan tetapi Darmin masih optimistis bahwa Indonesia masih jauh dari situasi overheating. ”Lonjakan defisit dari kuartal satu ke kuartal dua memang besar. Kita ingin me­wanti-wanti semua pihak jangan sampai kejadian. Jadi jangan dianggap sudah masuk. Ya ber­arti belom masuk, tapi jangan sampai,” tuturnya.

Sebagai catatan, pemerintah telah menerapkan kebijakan LTV untuk KPR dan DP KKB di bank konvesional. Rasio LTV ditetapkan maksimal 70 persen. Ruang lingkup KPR yang di­mak­sud meliputi kredit konsumsi kepemilikan rumah tinggal, termasuk rumah susun atau apartemen, namun tidak terma­suk rumah kantor dan rumah toko, dengan tipe bangunan lebih dari 70 meter persegi. Untuk DP bagi KKB ditetapkan untuk motor minimal 25 persen, mobil minimal30 persen, dan mobil untuk keperluan produktif minimal DP 20 persen.

Sebelumnya, Deputi Gu­ber­nur BI Halim Alamsyah me­nga­takan, draft aturan LTV di bank syariah ini masih dikaji. (jpnn)

[ Red/Administrator ]