Kamis, 17 April 2014 - 16 Jumadil Akhir 1435 H 11:31:58 WIB
NASIONAL

Polisi Cari Bukti ke Bank Mandiri

Transfer Dana Gelap Tender Simulator SIM ke Korlantas

Padang Ekspres • Selasa, 14/08/2012 11:42 WIB • • 296 klik

Jakarta, Padek—Penyidik Mabes Pol­ri tampaknya ingin membuktikan ke­mampuannya menuntaskan kasus ko­rupsi simulator SIM Korps Lalu Lin­tas (Korlantas) lebih cepat. Salah satu ca­ranya gencar melakukan peme­ri­k­­sa­an tersangka maupun data dan bukti-bukti.

 

Penyidik kini berusaha meminta salinan data transfer yang dilakukan Soekotjo Bambang, bos PT Inovasi Teknologi. Bambang mengklaim telah mengirim dana dengan transfer ke sejumlah rekening. Di antaranya rekening Primer Koperasi Korlantas Mabes Polri.

 

”Kita masih menelusuri buk­ti-bukti, memang ada dari salah satu bank nasional yang kita minta datanya,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar di Ja­­karta, kemarin. Boy tak me­nye­but nama bank itu, na­mun dari pengakuan Bambang, dia meng­gunakan jasa Bank Man­diri.

 

Bahkan, Bambang men­trans­fer uang sebanyak Rp 15 miliar ke rekening Primkopol Korlantas dalam dua periode. Masing-masing Rp 7 miliar dan Rp 8 miliar.

 

Dalam salinan bukti transfer yang beredar di kalangan warta­wan kemarin, kuitansi itu ditan­da­tangani Soekotjo Bam­bang. Transfer dalam kuitansi itu di­tu­jukan ke rekening Prim­kopol no­mor 126.0088.006.xxx ter­tang­gal 14 Januari 2011.

 

Boy mengaku belum menda­pat­kan informasi secara detail ada­nya aliran transfer uang itu. “Saya belum tahu, belum ada in­formasi secara spesifik dari pe­nyidik,” kata mantan Kapolres Pa­suruan Jawa Timur itu.

 

Dia menambahkan, saat ini pe­nyidik juga sedang menelisik daf­tar laporan dari Pusat Pela­po­ran dan Analisa Transaksi Ke­uangan (PPATK) yang sudah di­miliki Polri. “Kita punya data-data dari PPATK, belum tahu apa­kah ada yang terkait dengan kasus ini atau tidak,” katanya.

 

Laporan 2010 dan 2011 itu, me­nurut Boy, sudah diterima la­ma. “Sudah ditindaklanjuti, ada juga yang dinaikkan status­nya menjadi penyidikan,” kata­nya tanpa merinci kasus yang mana yang dimaksudkan.

 

Tim Direktorat Tindak Pida­na Korupsi Bareskrim Mabes Pol­ri juga sudah memeriksa Soe­kotjo Bambang di rutan Ke­bon­waru Bandung kemarin pe­tang. “Pemeriksaan itu sudah seizin Mah­kamah Agung dan koor­di­nasi dengan LPSK,” kata Boy.

 

Pengacara Bambang, Erick S Paat menjelaskan, kliennya me­nemui tiga orang penyidik di ru­tan Kebonwaru. “Materinya ma­sih awal-awal, seputar iden­titas dan perkenalan dengan Budi Santoso,” katanya.

 

Erick tidak menjelaskan se­cara detail pertanyaan-perta­nyaan apa saja yang diberikan oleh penyidik. “Saya tidak bisa sampaikan materi penyidikan, masih awal awal saja,” ujar pengacara senior ini.       

 

Mantan Petinggi KPK Bicara

 

Di bagian lain, kasus korupsi Kor­lantas menarik perhatian para mantan pimpinan KPK. Ma­n­tan Wakil Ketua KPK Mu­ham­mad Jasin menuturkan, kasus tersebut harus ditangani KPK. “Menurut pendapat saya, sebagai konsekuensi logis, kasus ini KPK yang harus menangani. Ka­rena seperti yang disam­pai­kan Johan Budi (Juru Bicara KPK) kasus itu sudah sampai pada penyidikan. KPK kan tidak bisa menghentikan penyidikan,” jelas Jasin usai acara buka puasa bersama pimpinan KPK, di gedung KPK, kemarin (13/8).

 

Mantan pimpinan KPK bi­dang pencegahan itu menam­bah­kan, sekalipun menyangkut Kor­lantas Polri, kasus tersebut te­tap harus ditangani KPK. Na­mun, jika memang diper­lukan kerja sama antardua lembaga penegak hukum, kata dia, KPK juga pernah melakukannya. “Kalau misalnya kerja sama penanganan, KPK juga pernah dengan kejaksaan. Jadi, KPK menangani gubernurnya dan kejaksaan tangani sekdanya, seperti kasus korupsi Sumatera Utara waktu itu,” jelas dia.

 

Hampir senada dengan Ja­sin, Achmad Santosa yang akrab disapa Ota, menyatakan sebaik­nya kasus tersebut disele­saikan oleh KPK sesuai UU KPK. “Ya, ha­rusnya sesuai UU KPK saja,” kata Ota ditemui usai acara buka bersama.

 

Sementara itu, Bibit Samad Rianto awalnya juga enggan mengungkapkan secara gam­blang terkait penanganan ka­sus korupsi yang menjerat dua jen­deral polisi tersebut. Me­nurut man­tan pimpinan bi­dang penin­dakan itu, sebaik­nya kasus terse­but ditangani ber­sama-sama antara polisi dan KPK. “Ya bersa­ma-sama saja. Kita dulu pernah join inves­tigation,” ujarnya.

 

Ketika ditanya pandangan pribadi terkait penanganan ka­sus tersebut, Bibit menya­ran­k­an penanganannya dida­sarkan dengan undang-undang yang ber­laku. “Jadi, kalau berda­sar­kan ketentuan undang-un­dang­nya, kalau KPK mela­kukan pe­nyi­dikan, mereka (polisi) harus berhenti. Itu ada undang-un­dangnya,” tegasnya. (rdl/ken/nw/jpnn)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!