Terancam tak Terima DBH

Jika Realisasi PBB Dharmasraya tak Capai Target

Padang Ekspres • Jumat, 10/08/2012 13:39 WIB • • 176 klik

Dharmasraya, Padek—Pe­merinah Kabupaten Dhar­ma­s­raya terancam tidak menerima dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp3 miliar, apabila sampai 31 September 2012 realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak terealisasi sesuai target. Kondisi sama pernah terjadi tahun 2011 lalu, dimana akibat tidak terea­lisasinya PBB sesuai target, DBH sebesar Rp2,5 miliar hilang be­gitu saja atau tidak masuk ke kas daerah. Akibatnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (AP­BD) secara totalitas ber­kurang sebesar Rp2,5 miliar.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pen­dapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Marten Yunus kepada Padang Ekspres. “Dari total target yang diamanatkan sebesar Rp2,7 miliar, sampai dengan Kamis (9/8) baru terea­lisasi sebesar Rp366 juta atau sekitar 13 persen lebih. Artinya masihada tunggakan PBB sebe­sar Rp2,4 miliar , sementara tenggat waktu tnggal sekitar dua bulan lagi, atau sampai31 September. Untuk itu diharapkan kepada pihak Nagari atau Keca­matan agar segera menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga Dharmasraya tidak kembali ke­hilangan DBh yang jumlahnya cukup besar,” harap Marten.

Dari 52 Nagari yang berasal dari 11 Kecamatan, jelas Marten, Kecamatan yang terendah pero­lehan atau realisasi PBB adalah Kecamatan Koto Salak yang baru terealisasi sebesar 2,62 persen dengan nilai Rp5,5 juta dari target semula sebesar Rp210 juta lebih. Menyusul Kecamatan de­ngan 3,88 persen atau niai sebesar Rp15 juta dari target sebesar Rp372 juta lebih.

Sedangkan Kecamatan Pulau Punjung yang juga merupakan ibu Kabupaten baru terealisasi sebesar 11, 24 persen dengan nilai Rp71 juta lebih, dari target se­besar Rp633 juta lebih. Pada hal dua dua dari tiga Kecamatan tersebut masing-masing Pulau Punjung dan Kecamatan Koto Baru adalah dua Kecamatan yang besar dalam perolehan target PBB. Namun justru dua Keca­matan tersebut yang bermasalah.

    Namun disisi lain, ada juga beberapa Nagari yang realisasi PBB sudah lunas seperti Nagari Sungai Limau, Nagari Sinamar dan Nagari Lubuk Besar Ke­ca­matan Asam Jujuhan. “Kepada Nagari-Nagari tersebut pantas diberikan apresiasi atas pres­tasinya dalam realisasi PBB se­kaligus diharapkan kepada Na­gari lain, agar bisa mengikuti lang­kah tiga Nagari tersebut dalam realisasi PBB,” harap Marten.

Bupati Harus Tegas

Menyikapi persoalan ter­sebut Wakil Ketua DPRD Dhar­masraya S Budi Sanjoyo me­negaskan, semua persoalan atau masih rendahnya capaian rea­lisasi PBB lebih dikarenakan ketidaktegasan Bupati Dhar­masraya H Adi Gu­nawan dalam mengawasi kinerja SKPD.

“Kita sangat sayangkan se­kali hal tersebut terjadi, dan berharap agar kesalahan dita­hun 2011 yang lalu, tidak terjadi lagi di tahun ini. Bupati harus berani me­nindak SKPD atau perangkat lainnya yang me­lem­pem,”tegas Budi .(*)

[ Red/Administrator ]