Bupati Pasbar Dilaporkan ke KPK

Diduga Terima Gratifikasi, Massa Demo di Mabes Polri

Padang Ekspres • Kamis, 09/08/2012 11:32 WIB • • 2971 klik

Jakarta, Padek—Forum Rakyat Sumbar Antikorupsi Pejabat Daerah melaporkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Baharuddin R ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di ge­dung KPK Jakarta, kemarin (8/8). Baha­rud­din dilaporkan terkait dugaan korupsi dan pe­nyalahgunaan wewenang pemberian izin tam­bang bijih besi di wilayah hutan lindung, yang kini tengah diusut Polda Sumbar.

”Kami meminta KPK memantau kasus yang telah diselidiki polisi ini, sebab ada in­dikasi kasus ini berjalan lambat.

Kami me­minta KPK ambil alih kasus yang telah merugikan mas­yarakat Pasaman Barat ini,” ka­ta Ketua Forum Rakyat Sum­bar Antikorupsi Pejabat Daerah, Ir­wan usai menyampaikan lapo­ran ke KPK. Sebelumnya, aktivis Fo­rum Rakyat Antikorupsi Peja­bat Daerah, juga berdemo di Ma­bes Polri mendesak Kapolri me­nun­taskan kasus ini.

Sebelum menyampaikan la­poran, anggota Forum Rakyat Sum­bar Anti-Korupsi Pejabat Dae­rah berjumlah 100 orang ini ber­unjuk rasa di depan Gedung KPK. Mereka membeber 13 du­gaan kesalahan Baharuddin, mu­­lai dari indikasi penya­lah­gu­naan kewenangan pemberian izin tambang bijih besi di wilayah hu­tan lindung, sampai kejang­ga­lan peruntukan dana bantuan so­sial (bansos).

Baharuddin, menurut Ir­wan, diduga melanggar UU ten­tang Kehutanan dan UU tentang Mi­neral dan Batu Bara. Irwan menambahkan, laporan ber­sum­ber dari dua perusahaan yang dipermainkan kepala da­e­rah dengan cara meminta grati­fi­­kasi, sehingga izin usaha per­ta­ma dicabut dan diberikan izin usaha kedua. Akibatnya, kedua be­lah pihak diminta mem­beri­kan gratifikasi kepada kepala dae­rah tersebut.

Bupati Pasbar Baharuddin R ke­tika dikonfirmasi Padang Eks­pres melalui nomor hand­phone-nya tadi malam sekitar pu­kul 21.25, tidak diangkat. Be­gitu juga SMS Padang Ekspres, ti­dak dibalas.

Namun beberapa waktu lalu, Ba­haruddin membantah dirinya ter­libat dalam kasus apa pun. Saat itu, katanya, tidak ada yang na­manya pungutan uang dari pi­hak manapun, dan tudingan pe­nya­lahgunaan wewenang, ter­ma­suk uang salah satu koperasi.

Kepala Dinas Pertambangan Pas­bar, Faizir Djohan saat dihu­bu­ngi Padang Ekspres melalui handphone-nya tadi malam (8/8) sekitar pukul 22.04, juga me­ngaku tidak mengetahui soal ka­sus yang membelit atasannya. “Saya tidak mengetahui kasus tersebut. Tapi sepengetahuan saya, tidak ada satu pun tam­bang beroperasi di kawasan hu­tan lindung. Terlebih lagi, se­lama bupati sekarang (Baha­ruddin, red) tidak ada dikeluarkan izin tambang,” jelasnya.

Pemberian izin tambang, tambahnya, selalu berpijak pada UU Nomor 4 Tahun 2009 ten­tang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Kalau ada tam­bang belum berizin sudah ber­ope­­rasi, Faizir mem­perta­nya­kannya.

Sementara, Kasubag Humas Pasaman Barat, Adrizal yang dihubungi dan di SMS Padang Ekspres, tidak mengangkat handphone-nya kendati aktif. (fas/kid/ad)

[ Red/Administrator ]