Tak Dapat THR, Laporkan!

Melanggar, Perusahaan Bisa Dipidana

Padang Ekspres • Kamis, 09/08/2012 11:16 WIB • ADIYANSYAH LUBIS & EKA RIANTO • 1441 klik

Padang, Padek—Menyikapi ke­mung­kinan adanya perusahaan yang tidak membayarkan tun­ja­ngan hari raya (THR) pada buruh atau pekerja, Lembaga Bantuan Hu­kum (LBH) Padang membuka pos­ko pengaduan THR. Posko tersebut diluncurkan, kemarin (8/8).

Buruh atau pekerja bisa me­la­porkan langsung ke Posko Pe­mantauan di Jalan Pekanbaru Nomor 21 Asratek Ulakkarang Padang atau telepon ke 0751-7051750. Pelapor juga bisa mem­berikan laporan melalui email di lbhpadang@gmail.com.

Pelapor dapat menyampaikan laporannya mulai dari 8 Agustus hingga H-3 sebelum Lebaran.

Wendra Rona Putra dari Di­visi Pendampingan Kasus dan Pa­ralegal LBH Padang menjelaskan, pembentukan posko dila­tar­be­l­a­ka­ngi masih tingginya potensi pe­langgaran yang dilakukan pe­ru­sahaan terhadap pemenuhan hak-hak normatif buruh atau pekerja.

Data yang dihimpun LBH Padang tahun 2011, tercatat 287 perusahaan di Padang yang ter­bagi dalam beberapa sektor usaha meliputi sektor industri non­migas, perdagangan, hotel, res­toran, serta keuangan dengan total pekerja 8.542 orang.

“Dari total perusahaan ter­sebut, ham­pir 30 persen pe­ker­janya masih me­nerima upah di bawah standar upah minimum yang berlaku, dan per­sentase tersebut didominasi oleh pe­­rusahaan outsourcing,” sebutnya.

Perusahaan juga me­la­ku­kan pelanggaran terhadap hak pekerja untuk mendapatkan THR. Pelanggaran tersebut terjadi karena minimnya pe­nga­wasan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi, serta ka­bu­pa­ten/kota. Posisi buruh atau pe­kerja juga rentan dii­ntimidasi oleh perusahaan, sehingga perlu mendapat pen­dam­pi­ngan dalam proses penye­le­saiannya.

Wendra menjelaskan, fung­si posko pemantauan THR itu tidak saja sebatas menerima laporan dari buruh atau pekerja, tapi juga menjadi pusat informasi dan sosialisasi. LBH juga menyediakan pen­dampingan bagi pekerja yang belum menerima haknya.

Dia memaparkan, THR merupakan hak normatif bu­ruh atau pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha menjelang hari raya ke­aga­maan berupa uang atau bentuk lain. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diamanatkan UUD 1945 Pasal 27 dan dijabarkan lebih lanjut di dalam UU No­mor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih rinci lagi dijelaskan dalam Pera­turan Menteri Tenaga Kerja Nomor. Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Pembayaran THR itu, lan­jut­nya, wajib diberikan pengu­saha selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keaga­maan, dengan ketentuan 3 bulan dan kurang dari 12, maka perusahaan membayar THR dengan perhitungan ma­sa kerja dibagi 12 bulan di kali upah satu bulan.

Kemudian pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR satu bulan upah (gaji pokok ditam­bah tunjangan tetap). “Bagi perusahaan yang melanggar kewajibannya dalam pem­bayaran THR dapat diancam dengan hukuman pidana pe­lang­garan hingga pencabutan izin usaha oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” te­gasnya.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Padang telah menyurati 900 pe­ru­sa­haan di Padang untuk mem­bayar THR minimal tujuh hari menjelang Lebaran (H-7). Surat yang berupa imbauan itu t­e­lah dikirim sejak awal Agustus.

Meski dalam aturannya setiap karyawan/pekerja/bu­ruh berhak menerima THR sebanyak satu bulan gaji, tapi Dinsosnaker Padang mem­be­ri­kan keringanan bagi peru­sahaan yang sedang me­nga­lami kerugian.

Kepala Dinsosnaker Pa­dang, Hariadi Dahlan me­nga­takan, tim Dinsosnaker juga harus mengevaluasi peru­sa­haan yang mengaku merugi. Dia tidak ingin hal ini menjadi alasan bagi perusahaan tidak mau membayar THR karya­wan. “Jika memang rugi, akan dievaluasi neraca keuangan perusahaan untuk me­mas­ti­kannya,” ujarnya.

Kantor Dinsosnaker Pa­dang juga membuka posko pengaduan masalah THR. “Jika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR, kar­yawannya bisa melapor ke posko. Tim akan turun me­nge­valuasi mengapa perusahaan itu tidak membayarkan THR,” ujarnya.

Jika terbukti ada peru­sahaan yang nakal dalam pem­bayaran THR, Hariadi Dahlan janji menindaklanjutinya. Se­te­lah menganalisis perusahaan bersangkutan, akan dilakukan teguran I, II dan III hingga membekukan izin perusahaan tersebut. 

Bagi karyawan yang telah menjalani masa kerja selama satu tahun, kata Hariadi, peru­sahaan wajib memberikan THR satu bulan gaji. Bila baru bekerja beberapa bulan, pihak perusahaan bisa mem­ber­la­kukan cara pembayaran de­ngan membagi 12 bulan per sebulan gaji. “Hingga kini belum ada pengaduan soal THR di posko,” ujarnya.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar, Ar­syuk­man Edi menambahkan, tidak ada alasan bagi peru­sahaan yang tidak mem­ba­yarkan THR karyawan. Sesuai aturan ketenagakerjaan, p­e­rusahaan wajib membayar THR pada karyawan.

“Tidak pula ada alasan perusahaan sedang krisis ke­uangan. THR wajib diba­yar­kan dan itu merupakan hak karyawan. Jadi jangan me­nunda-nunda, apalagi sampai tidak membayarkan,” ulasnya.

Arsyukman meng­ha­rap­kan pembayaran THR minimal tujuh hari menjelang Le­baran. Dia juga meminta dinas terkait lebih jeli dan teliti melakukan pengawasan. “Ti­dak perlu menunggu laporan dari karyawan, tapi mesti me­lakukan sosialisasi secara in­tensif untuk pembayaran THR ini,” tegasnya. (*)

[ Red/Administrator ]