Hartati Segera Ditahan KPK

Setelah Ditetapkan Tersangka Kasus Suap

Padang Ekspres • Kamis, 09/08/2012 11:11 WIB • • 556 klik

Jakarta, Padek—Komisi Pem­­­­­­berantasan Korupsi (KPK) tidak ber­hen­ti mene­tapkan te­r­sang­ka korupsi dari ka­langan kakap. Pa­gi kemarin (8/8), Ke­tua KPK Abra­ham Sa­mad me­ngu­mum­kan bahwa pe­­­ngu­saha papan atas Har­tati Mur­­­daya Poo sudah resmi ber­­­sta­­­tus ter­sangka lan­taran didu­ga kuat ter­l­ibat da­lam pe­nyua­pan Bu­pati Buol Am­ran Bata­lipu.

”Saya akan melaporkan per­­kembangan kasus suap Buol. Dari penelaah penyidik di­­temukan beberapa fakta-fak­ta serta bukti-bukti untuk dapat mening­kat­kan atau lebih mem­perluas ka­sus Buol dengan me­netapkan ter­sang­­ka baru. Ter­sa­nga baru itu ada­lah sau­­­dari SHM (Siti Ha­­r­­tati Mu­r­­da­ya Poo),” te­rang Abra­ham.

Menurut Abra­ham, pene­tapan Har­tati sebagai ter­sang­ka baru merupakan pe­ngem­­bangan dari peme­rik­saan tiga orang yang sebelum­nya sudah ditetapkan sebagai tersangka suap Bupati Buol.

Ti­ga ter­sangka itu adalah Bupati Buol Amran sebagai pi­hak yang di­suap, serta dua ter­sangka lain­nya adalah pe­nyuap. Yakni, Ge­ne­ral Manager PT Hardaya Inti Plan­tation (HIP) Yani dan Di­­rektur Ope­rasional PT HIP Gon­do Sudjono.

Nah, dari pengembangan pe­­meriksaan tiga tersangka ter­se­but, penyidik menemukan be­n­ang merah ke Hartati. Me­mang Ya­ni dan Gondo meru­pakan anak buah Hartati. “Pokoknya, per­­buatan yang dilakukan ter­san­g­ka selaku presdir PT HIP dan PT Citra Cakra Murdaya (CCM) diduga kuat sebagai orang yang melakukan pemberian uang sebesar Rp 3 miliar kepada bu­pati Buol,” imbuh orang no­mor satu di KPK itu.

Seperti diketahui, uang Rp 3 miliar yang diberikan Hartati me­lalui dua anak buahnya itu di­gu­nakan sebagi pelicin pe­ngu­ru­san hak guna usaha (HGU) lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol. Menurut Abra­ham, uang itu tidak dibe­ri­kan sekaligus, namun dibe­rikan da­lam dua tahap.

Pemberian pertama pada 18 Juni lalu sebesar Rp 1 miliar, se­dangkan penyerahan kedua pa­da 22 Juni. Beberapa hari se­telah pe­n­yerahan itu, KPK langsung ber­g­erak melakukan upaya pe­nang­kapan. Nah, pada 26 Juni, Yani dan Gondo dicokok. Se­dangkan Amran baru berhasil ditangkap pada 7 Juli lalu.

Abraham lantas me­nerang­kan Hartati dijerat de­ngan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a dan b atau Pasal 13 UU  Tipikor jo Pasal 55. Pasal yang dijeratkan kepada Hartati me­rupakan pasal yang me­nga­tur soal penyuapan kepa­da pega­wai negeri dan penye­lenggara ne­gara. Ancamannya, pidana pen­jara paling singkat setahun dan paling lama lima tahun, di­tambah denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Berdasarkan informasi yang di­kumpulkan JPNN, Hartati di­duga memberikan perintah ke­pa­da anak buahnya untuk se­gera me­nyelesaikan pengu­rusan HGU. Bahkan, menu­rut seorang sumber di KPK, Hartati per­nah ber­t­emu Amran untuk mem­bi­carakan urusan HGU be­bera­pa hari sebe­lum penye­rahan uang pelicin.

Status tersangka Hartati se­benarnya sudah diputuskan se­jak Senin malam. Keputusan sta­tus tersangka disepakati se­telah para pimpinan KPK dan pe­nyi­dik menggelar rapat gelar per­­­kara. Mereka memutuskan dua alat bukti keterlibatan Har­tati sudah sangat kuat, sehing­ga sua­mi pengusaha Murdaya Poo itu sudah layak dijadikan ter­sang­ka.

Hartati memang sudah dua kali dipanggil dan diperiksa KPK. Tak tanggung-tanggung, ang­gota Dewan Pembina Partai De­mo­krat itu selalu diperiksa ma­raton. Pada pemeriksaan per­tama 27 Juli lalu, Hartati di­periksa selama 12 jam. Se­dang­kan pemeriksaan kedua pada 30 Juli, dia juga hampir diperiksa 12 jam. Hartati selalu mem­ban­tah bahwa dirinya menyuap Amran.

Abraham lantas menegas­kan pihaknya akan segera mena­han Hartati, layaknya tersangka-tersangka korupsi lainnya. “Wa­laupun yang bersangkutan telah pernah dilakukan peme­riksaan, tapi pada saat itu status yang ber­sangkutan sebagai saksi. Ka­rena itu, yang bersangkutan masih akan diperiksa dalam kapasi­tas­n­ya sebagai tersangka. Apa­bila di­perlukan penyidik atau apabila ka­susnya dianggap mendekati rampung, maka yang ber­sang­kutan insya Allah akan dita­han,” imbuhnya.

Bantah Menyuap

Tim pengacara Hartati me­nga­ku keberatan dengan pene­ta­pan kliennya sebagai ter­sang­ka. Berdasarkan siaran pers yang di­kirim Tumbur Siman­juntak cs me­nyatakan, perusahaan milik Har­tati tak pernah berupaya menyuap Bupati Amran terkait de­­ngan keberadaan lahan peru­sa­­haan di Kabupaten Buol. Tapi ter­­jadi gangguan keamanan ber­ulang terkait dengan operasi pe­rusahaan dan gangguan terha­dap lahan perkebunan peru­sa­haan.

Tak hanya itu, Amran yang juga mencalonkan kembali men­jadi calon bupati Buol memaksa agar PT HIP memberikan uang un­tuk kepentingan pribadinya. Pi­hak kuasa hukum juga mem­ban­tah ada perintah dari Hartati un­tuk menyuap Amran.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman me­nyatakan menerima pene­tapan Hartati Murdaya sebagai ter­sangka oleh KPK dalam kasus suap bupati Buol. Hayono me­nga­ku pasrah dengan apa pun ke­putusan KPK yang dinilai cu­kup mengejutkan itu.

Sesuai mekanisme partai, siapa pun kader yang menjadi ter­sangka akan menghadapi sank­si pemecatan. “Kalau ber­sa­lah, kita tidak ada pilihan, tapi ka­lau tidak bersalah segera di­per­cepat statusnya. Kita serah­kan kepada KPK,” tandas­nya.

Ketua Departemen Perek­o­nomian DPP PD Sutan Bha­toegana juga mengingatkan agar Hartati kooperatif menjalani pro­ses hukum. “Kita harapkan me­reka mengikuti aturan yang berlaku dan Demokrat siap menyediakan bantuan hukum yang dibutuhkan,”  kata Sutan.

Yang pasti, lanjut Sutan, se­tiap ka­der sudah seharusnya di­ber­hen­tikan dari kepe­ngu­rusan di par­tai ketika sudah menjadi ter­sang­­ka. Apa pun hasilnya di­la­por­kan ke Dewan Kehor­matan PD yang dipimpin langsung Ke­tua De­­wan Pembina Susilo Bam­­bang Yu­dhoyono. (kuh/bay/dyn/jpnn)

[ Red/Administrator ]