Dana Rehab Rekon Terancam

Gubernur: Huntap Mentawai Harus Tuntas Akhir Tahun

Padang Ekspres • Rabu, 08/08/2012 13:47 WIB • GUSTI AYU GAYATRI • 463 klik

Padang, Padek—Harapan warga Mentawai menempati hunian tetap (huntap) dalam waktu dekat ini tampaknya bakal sulit terealisasi. Re­ko­mendasi izin pemanfaatan lahan pembangunan huntap dari Kementerian Kehutanan belum juga keluar.

Padahal, sebelumnya Ke­pala Badan Nasional Pe­nang­gulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menyebutkan izin pemanfaatan hutan ter­sebut telah ada dan pem­ba­ngu­nan huntap tersebut dapat segera dimulai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sum­bar mengaku belum dapat memastikan pembangunan huntap tersebut bakal direa­lisasikan, karena belum ada izin pemanfaatan hutan dari Kementerian Kehutanan yang diterima Provinsi Sumbar secara tertulis.

“Kami tak berani mem­bangun huntap itu, tanpa re­ko­mendasi Menteri K­e­hu­ta­nan,” ujar Kepala BPBD Sum­bar Yazid Fadhli kepada Pa­dang Ekspres, kemarin (7/8).

Dia menyebutkan, proses pembentukan kelompok mas­yarakat (pokmas) dan fa­si­litator telah selesai. Fa­sili­tator juga telah melakukan verifikasi terhadap data korban gempa yang telah di-SK-kan bupati Mentawai. Sedangkan pe­ma­tangan lahan untuk lokasi pembangunan huntap telah diprogramkan, namun belum ada  kejelasan.

“Rehab rekon Mentawai saat ini tengah dalam proses, walau fisik huntapnya belum dibangun. Rencananya huntap itu akan dibangun 2.072 unit. Usai Lebaran nanti, kami akan latih tukang 100 orang untuk membangun huntap tersebut, sesuai dengan jumlah pok­mas,” ujarnya.

Rencana awal, izin pe­man­faatan lahan hutan itu akan keluar dari Menteri Kehutanan Juni lalu. Namun entah ke­napa, sampai sekarang belum juga turun. “Kami berharap izin itu secepatnya disahkan DPR setelah disetujui Menteri Kehutanan,” ucapnya.

Dinas Kehutanan Sumbar sudah berupaya mengubah status lahan hutan dari hutan lindung menjadi hutan pro­duksi yang akan digunakan untuk pembangunan huntap tersebut. Saat ini tim terpadu dari Kementerian Kehutanan yang terdiri dari perguruan tinggi, LSM, LIPI dan sejumlah ahli lingkungan lainnya sudah turun melihat langsung ke Mentawai.

“Kita sekarang menunggu laporan dari tim itu pada Ke­mentrian Kehutanan, jika su­dah ada hasilnya nanti akan diajukan pada DPR RI. Habis Lebaran ini, kami akan bangun huntap di areal yang tidak memerlukan izin Menteri Ke­hutanan, tapi kami masih ragu juga karena pem­ba­ngu­nan huntap itu, harus dilakukan satu kesatuan,” ujarnya.

Di sisi lain, dana rehab rekon tersebut sudah harus terserap akhir Desember 2012. Sebab dananya sudah masuk dalam anggaran 2012. Kata­nya, Badan Nasional Penang­gulangan Bencana (BNPB) mengalokasikan anggaran Rp 1,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur, sosial, budaya.

Jumlah huntap, yang akan dibangun sebanyak 2.072 unit. Untuk tahap awal dialokasikan dana sebesar Rp 287 miliar. “Dalam pembangunannya ka­mi akan melibatkan mas­ya­ra­kat dan pemerintah se­tempat. De­ngan pola pemberdayaan mereka merasa memiliki se­hingga mengusahakan ba­ngu­nannya lebih baik,” ujarnya.

BNPB telah mengucurkan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Mentawai se­be­sar Rp 486 miliar. Rin­ciannya, Rp 287 miliar untuk  huntap lingkungan hidup dan sanitasi. Rp 200 miliar lagi untuk sektor ekonomi, sosial budaya dan lainnya.

Yazid mengatakan, huntap bagi korban gempa Mentawai itu akan dibuat dalam bentuk rumah kayu dan semi­per­ma­nen, sesuai permintaan mas­yarakat.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengingatkan pen­yelenggara kegiatan rehab rekon menuntaskan pekerjaan huntap sebelum berakhirnya ta­hun anggaran. Jika tak se­le­sai tepat waktu, sisa dana akan kembali ke pusat.

“Saya minta ini jadi per­hatian PNS yang telah dibe­rikan amanah. Saya tidak mau ada nanti pe­ga­wai Pemprov yang tidak mau ke Mentawai dengan ala­san macam-ma­cam. Jangan di­biarkan bo­lak-balik Men­tawai Padang sebelum ker­janya selesai,” ujarnya.

Berita Padang Ekspres sebelumnya (29/6) lalu, Ke­pala BNPB Syamsu Maarif mengaku SK Pemanfaatan Hu­tan untuk Pembangunan Hun­tap telah disetujui Ke­men­terian Kehutanan. 

Dia men­yebut rehab rekon Mentawai terlambat bukan karena keter­lambatan ke­luar­nya izin dari pusat, tapi karena ada per­bedaan pendapat an­tara mas­yarakat terkait pola pe­nan­ga­nan kegiatan rehab rekon. (ayu)

[ Red/Administrator ]