Anggaran Pendidikan Dasar Dipangkas Rp 8 Triliun

Sekolah di SD dan SMP Negeri Tetap Gratis

Padang Ekspres • Rabu, 08/08/2012 13:33 WIB • • 235 klik

Jakarta, Padek—Selama ini pro­gram pendidikan dasar (dik­das) banyak menyedot ang­garan Kementerian Pen­didikan dan Kebudayaan (Ke­mendikbud). Mulai dari re­hab ke­las rusak berat, dana Ban­tuan Operasional Sekolah (BOS), hingga tunjangan serti­fikasi guru. Namun, tiba-tiba me­reka mengepras anggaran pro­gram dikdas tahun depan se­besar Rp 8 triliun.

Kebijakan pengeprasan anggaran dikdas ini terungkap da­lam rapat kerja antara Ke­men­dikbud dengan Komisi X DPR, kemarin (7/8). Dalam ra­pat ini terungkap bahwa ang­­g­aran program dikdas Ke­me­ndikbud tahun ini adalah Rp 18,169 triliun. Tahun depan anggaran tadi turun menjadi Rp 10,810 triliun.

Sejumlah anggota dewan sem­pat mengutarakan keter­kejutannya terhadap kebi­jakan pemerintah tadi. Mereka ter­kejut, karena sampai seka­rang pro­yek jumbo wajib belajar pen­didikan dasar (wajar dik­das) 9 tahun belum tuntas. Se­lain itu, di sejumlah daerah pe­dalaman, masih ada laporan yang menyebutkan keku­ra­ngan unit SD dan SMP.

“Memang kita kurang ang­ga­ran dikdas. Tapi, tidak mem­pe­ngaruhi program wajar dik­das 9 tahun,” ucap Men­dikbud Mohammad Nuh usai rapat. Dia mengatakan, program wa­jar dikdas saat ini sudah ham­pir tuntas. Sehingga tidak me­merlukan intervensi angga­ran dari pemerintah pusat yang cukup besar.

Mantan Menkominfo itu me­nuturkan, program wajar dik­das 9 tahun meliputi pen­didikan di jenjang SD dan SMP. Kemendikbud menyebut pro­gram wajar dikdas 9 tahun ham­pir tuntas, karena laporan ra­ta-rata nasional angka par­tisipasi kasar (APK) SD/MI sudah lebih dari 100 persen. Sedangkan untuk APK jenjang SMP 98,2 persen.

Nuh menegaskan, mas­yarakat tidak perlu cemas de­ngan pengeprasan anggaran pro­g­ram dikdas yang dikelola Kemendikbud tadi. Sebab, ang­garan yang dikepras itu ti­dak mengotak-atik pos ang­ga­ran untuk dana bantuan ope­rasional sekolah (BOS) atau tunjangan sertifikasi guru SD dan SMP.

”Faktor yang membuat ang­garan dikdas berkurang, ka­rena program rehab ruang ke­las rusak berat sudah tun­tas,” katanya. Nuh menga­takan, tahun depan sudah tidak ada lagi anggaran untuk program rehab ruang kelas rusak berat.

Tahun depan Kemen­dik­bud hanya mengalokasikan an­g­garan untuk program rehab sekolah rusak sedang dan ri­ngan saja. “Tentu nilainya jauh lebih rendah diban­ding­kan dengan program rehab ke­las rusak berat,” tegas dia.

Nuh juga mengatakan bah­wa penurunan anggaran pen­di­­dikan dasar tidak akan meng­­ganggu pembiayaan pen­di­­d­ikan yang dibebankan ke­pa­da guru. Menteri asal Su­rabaya itu me­negaskan, SD dan SMP n­e­geri ta­hun depan tetap dila­rang me­mungut SPP dan uang pen­didikan lainnya. (wan/jpnn)

[ Red/Administrator ]