Investasi Awal BPJS Rp 25 T

Mulai Berlaku 1 Januari 2014

Padang Ekspres • Kamis, 02/08/2012 14:19 WIB • • 218 klik

Jakarta, Padek—Pemerintah mu­lai menyiapkan realisasi jaminan sosial bagi masyarakat ber­peng­hasilan rendah atau golongan mis­kin. Presiden Susilo Bambang Yu­dhoyono mengatakan, dana Rp 25 triliun disiapkan sebagai investasi awal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

”Saya sudah meminta menteri keuangan disiapkan anggarannya, barangkali investasi awal lebih dari Rp 25 triliun,” kata SBY saat mem­buka rapat koordinasi bidang kese­hatan, di Kementerian Kesehatan, kemarin (1/8).

Presiden mengakui, angka inves­tasi awal untuk menjalankan BPJS sektor kesehatan itu memang ter­golong besar. Namun hal itu akan memberikan dampak bagi masya­rakat. ”Tidak apa-apa karena rakyat kita di seluruh tanah air akan me­miliki kepastian bahwa kalau sakit akan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” urai SBY.

BPJS, lanjutnya, akan mulai diberlakukan mulai 1 Januari 2014. Menurutnya, ada beberapa skenario kesiapan fasilitas kesehatan yang masih dimatangkan sampai dengan pelaksanaannya nanti sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. ”Ini harus kita persiapkan dengan sung­guh-sungguh,” kata SBY.

Menteri Keuangan Agus Mar­towardojo mengatakan, saat ini pihaknya tengah menghitung alo­ka­si anggaran untuk BPJS. Iuran untuk BPJS akan mem­pertim­bang­kan sistem Jaminan Kesehatan Masya­rakat (Jamkesmas) yang su­dah ada. Saat ini, iuran Jamkesmas se­besar Rp 7 ribu per bulan per orang.

”Sekarang kita melihat berapa angkanya yang pas. Tapi intinya, fungsi dan tujuannya harus bisa kita capai,” kata Agus ditemui setelah rakor.

Sementara itu, Menkes Nafsiah Mboi menyambut baik terkait ada­nya dana investasi awal BPJS. Naf­siah menuturkan, masih ada ba­nyak komponen yang harus dipenuhi menjelang target pemberlakuan BPJS pada Januari 2014 mendatang. ”Kita akan kebut persiapan BPJS sampai 2014,” ujar Nafsiah usai Rakor dengan Presiden, di gedung Kemenkes, kemarin.

Menteri 72 tahun tersebut me­maparkan komponen-komponen yang perlu dilengkapi terkait BPJS antara lain penambahan puskesmas keliling dan pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama yang rencananya dibangun di daerah-daerah terpencil yang kurang memiliki akses kese­hatan. ”Kita masih kekurangan sekitar 100 ribu tempat tidur untuk kelas tiga. Itu akan kita lengkapi,” jelasnya.

Selain fasilitas, Nafsiah juga menyinggung persoalan kesiapan sumber daya manusia untuk men­dukung program BPJS. Hingga saat ini, pemerintah masih kekurangan tenaga medis, khususnya dokter gigi. Setidaknya dibutuhkan sekitar 4.000 dokter gigi untuk seluruh wilayah Indonesia. Obat-obatan dan alat kesehatan juga masih menjadi salah satu persoalan.

”Obat-obatan dan alat kesehatan juga masih kurang. Begitu juga dengan tenaga dokter gigi, tenaga asisten apoteker. Distribusi dokter umum juga perlu dibuat merata, agar tidak terpusat di daerah-daerah tertentu,” kata dia.

Soal kesiapan kepesertaan ja­minan sosial, juga belum mencapai 100 persen. Nafsiah memaparkan, hingga saat ini baru 63 persen dari seluruh rakyat Indonesia yang sudah ter-cover. Presentase tersebut dida­sarkan atas kepemilikan Askes, Jamkesmas, Jamsostek, Jamkesda dan asuransi TNI/Polri. ”Masih ada 37 persen yang harus segera di-cover hingga sampai 2014 nanti,” ujar dia.

Terkait besaran premi, Nafsiah mengatakan, kemungkinan akan ada peningkatan besaran premi. Semula direncanakan besaran premi adalah Rp 6.500 per orang. ”Tapi kelihatannya harus meningkat, karena biaya pengobatan dan fa­silitas yang juga meningkat. Jadi, kemungkinan juga akan di­se­suai­kan,” ujar dia. (fal/ken/jpnn)

[ Red/Administrator ]