DPD Kecam Sikap Diam Pemerintah

Padang Ekspres • Kamis, 02/08/2012 14:16 WIB • • 179 klik

Jakarta, Padek—Kecaman terhadap pembantaian muslim suku Rohingya di Myanmar terus bergulir. Sayangnya, Indo­nesia sebagai anggota ASEAN tidak bertindak tegas untuk menindak pembantaian tersebut sebagai bentuk perda­maian dunia.

”ASEAN harus mengeluar­kan Myanmar sebagai anggota, sebagai negara tidak beradab yang telah melakukan kejaha­tan terhadap kemanusiaan dan genosida,” ungkap Ketua Ko­mite III DPD RI, Hardi Sela­mat Hood usai buka pua­sa, di kediaman Ketua DPD RI, Ja­karta, Selasa (31/7).

Menurutnya, kekerasan terhadap muslim Rohingya me­rupakan upaya pembe­ra­ngu­san etnis dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang bisa mengancam perdamaian dunia. ”Dunia harus menyelamatkan Rohing­ya,” tutur Hardi.

Seharusnya, lanjutnya, pe­me­rintah Indonesia mendesak Myanmar untuk segera mem­buka blokade militer, politik, dan ekonomi, terhadap arakan dan warga Rohingya, serta mengakui status etnis tersebut sebagai bagian dari Myanmar. ”Jika pemerintah junta militer tetap bersikeras, Indonesia bisa menyerukan negara-ne­gara di Asia Tenggara untuk memboikot SEA Games ke-27 sebagai bentuk protes,” tegas Senator Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai negara yang memi­liki pengaruh kuat di ASEAN, ujar Hardi, pemerintah Indonesia mengambil peran lebih untuk menghentikan kekera­san yang sudah berlangsung puluhan tahun itu. Semesti­nya, Indonesia terus berjuang dalam ranah diplomasi regional dan internasional dalam memperjuangkan kesamaan hak, penghentian kekerasan, dan diskriminasi terhadap warga Rohingya.

Hardi menilai, apa yang dilakukan pemerintah junta militer sangat memalukan organisasi Asean yang meng­klaim menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM. Indonesia harus berbuat sesuatu. Jika tidak melakukan apapun, ASEAN akan kehilangan rai­son d’detre atas kehadirannya. (fdi/jpnn)

[ Red/Administrator ]