Bantuan Pusat Belum Bisa Cair

Mensos: Data Harus by Name by Address

Padang Ekspres • Sabtu, 28/07/2012 11:22 WIB • GUSTI AYU GAYATRI • 402 klik

Padang, Padek—Korban ga­lodo atau banjir bandang di Pa­dang Selasa (24/7) lalu, ha­rus ber­sabar mendapatkan ban­tuan dari Kementerian So­sial (Kemensos). Pasalnya, Me­n­teri Sosial Salim Segaf Al Juf­ri be­lum berani meny­a­lurkan ban­tuan karena adanya per­be­daan data kerugian antara Pemprov Sumbar dan Pemko Padang.

Pemko Padang mengklaim ke­­rugian akibat banjir ban­dang mencapai Rp 263,9 mi­liar, Sedangkan Pemprov Sum­­­­bar menaksir kerugian ha­nya Rp 40 miliar.

Menyikapi ini, Mensos me­minta Pemprov dan Pemko me­­lakukan sinkronisasi data, se­­hingga data tersebut lebih akurat dan by name by address.

Sepanjang data tersebut be­lum ada sinkronisasi, Men­sos be­lum dapat menyalurkan ba­n­tuan.

Mensos juga belum bisa mem­perkirakan jumlah ban­tuan untuk rehabilitasi ru­mah atau uang lauk untuk korban ga­lodo. “Saya belum dapat me­mas­tikan berapa no­minalnya. Saya masih menunggu data by name by address dulu,” ujar Mensos saat mengunjungi lokasi ben­cana kemarin. Untuk sementara, Ke­mensos baru mengucurkan ang­garan Rp 250 juta.

Gubernur Sumbar Irwan Pra­yitno mengaku sudah me­lakukan inventarisasi dam­pak banjir bandang. “Total kerugian Rp 40,6 miliar. Banjir bandang m­e­landa 24 kelurahan pada 7 ke­c­amatan,” ujar Irwan kepada wartawan, kemarin (27/7).

Jumlah rumah penduduk yang rusak 878 unit. Rinciannya, ru­sak berat 95 unit, rusak sedang 534 unit, dan rusak ringan 249 unit. Sedangkan sarana pendi­di­kan ada 2 sekolah rusak berat. Sa­rana kesehatan hanya 1 unit mengalami kerusakan.

Rumah ibadah 11 unit rusak be­rat, 4 unit rusak ringan. Ba­ngu­­nan irigasi 11 unit rusak be­rat, 1 unit rusak sedang. Infra­struk­tur jembatan  rusak berat 5 unit dan 1 unit rusak sedang. “La­lu 7 payang nelayan hilang dan ru­sak berat, serta 28 mesin long­tail hilang dan rusak berat,” pa­par Gubernur.

Sementara data versi Pemko Padang, kerugian mencapai Rp 263,9 miliar. “Total kerugian in­frastruktur Rp 253,9 miliar, sek­tor pendidikan Rp 920 juta, sek­tor pertanian, peternakan, ke­hutanan dan perkebunan Rp 5,5 miliar, dan permukiman Rp 4,3 miliar,” jelas Wali Kota Pa­dang Fauzi Bahar.

Terhadap perbedaan data kerugian itu, Gubernur menilai wajar. “Ya proses pendataan kan masih berlangsung. Saya rasa itu bukan suatu persoalanlah. Nanti bisa dicocokan lagi,” imbuhnya.

Selama masa tanggap daru­rat, korban galodo masih mem­bu­tuhkan bantuan air bersih dan pa­­kaian. Sedangkan bantuan lo­gis­tik, sejauh ini sudah me­ma­dai. Begitu pula bantuan alat be­rat dan mobil pemadam keba­ka­ran untuk membersihkan ma­te­rial galodo di sejumlah per­mu­kiman penduduk.

Bila upaya pembersihan ini ti­dak cepat dilakukan, warga ren­­tan terserang berbagai pe­nya­kit. Untuk di lokasi pengung­sian, bantuan tenaga medis cu­kup memadai. Hanya saja, be­lum menjangkau kawasan kom­pleks perumahan yang juga mem­butuhkan bantuan tenaga medis.     

Saat ini, pos-pos kesehatan la­pa­ngan dan dapur umum su­dah ada di setiap kecamatan. Ban­­tuan pem­bersihan peru­ma­han dan fa­silitas umum didu­kung alat be­rat, dam­kar, truk tan­ki air (me­nge­rah­kan bantuan dari 6 BPBD ka­bu­paten/kota se-Sum­bar dan rela­wan/LSM/pe­rusa­haan).

Polemik Penyebab Galodo

Selain perbedaan data keru­gian, Gubernur dan wali Kota Pa­­dang juga berbeda dalam me­nilai penyebab galodo. Versi Gu­ber­nur, penyebab banjir ban­dang bukan akibat illegal logging, tapi lebih akibat fenomena alam.

“Patahan kayu dan ranting-ran­ting serta longsoran bukit, mem­bentuk kantong air selama 12 tahun. Ketika hujan deras Se­lasa (24/7) lalu, kantong air be­risi bebatuan dan kayu itu je­bol. Ini dikuatkan tidak adanya in­frastruktur jalan untuk illegal log­ging di areal hutan. Ini berbe­da dengan kawasan hutan di Kabupaten Solok dan Solok Selatan,” ucapnya.

“Posisi Sumbar di patahan se­mangka, membuat perbukitan mu­dah retak. Longsoran terse­but  bersatu dan membuat kan­tong air selama puluhan tahun. Be­gitu hujan deras, kantong air itu jebol,” tambah mantan ketua Ko­misi X DPR RI ini.

Sedangkan Wako Fauzi Ba­har, sejak awal sudah me­nyata­kan galodo dipicu marak­nya pem­­balakan liar di hulu Batang Ku­ranji di kawasan Bukit Ba­risan Limaumanih dan Ba­tang Arau di kawasan Indarung.

“Penyebab banjir bandang akibat aktivitas penebangan hu­tan. Tapi, penebangan hutan itu bu­kan usaha perdagangan, tapi me­menuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sifatnya hanya untuk pemenuhan kebutuhan saja, bukan diperjualbelikan,” katanya.

Terhadap kedua argumen itu, Mensos menegaskan bahwa bencana alam tidak akan terjadi se­cara tiba-tiba tanpa ulah ta­ngan manusia. “Tak mungkin pe­­ristiwa alam itu terjadi begitu saja, pasti ada campur tangan ma­­nusia. Yang terpenting seka­rang bagaimana korban bencana bisa mendapatkan bantuan se­cepatnya,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Ekse­ku­tif Wahana Lingkungan Hi­dup (Walhi) Sumbar Khalid Sai­ful­lah dengan tegas me­nyebut pe­­nyebab galodo maraknya pem­­balakan liar di hulu sungai. Hu­l­­u sungai mendapatkan teka­nan kuat, sehingga terjadi de­gra­dasi kawasan hutan.

“Penyebab banjir bandang ti­dak terlepas dari kekeliruan pe­manfaatan tata ruang. Mana ka­wasan permukiman dan bu­kan, ti­dak dipatuhi secara konsisten. Pa­dang pinggir kota dalam kon­teks tata ruang semestinya men­jadi ruang nonpermu­ki­man, tapi be­rubah menjadi permukiman pen­duduk,” kata Khalid.

Pengamat tata ruang Uni­ver­­sitas Bung Hatta (UBH), Eko Al­vares melihat, penyebab ban­jir da­pat dilihat dari dua sisi. Per­t­a­­ma, masyarakat tidak pe­du­li de­ngan ling­kungan se­hingga sa­luran air tersumbat, selain ka­rena kurang­nya pengetahuan mas­yarakat ten­tang daerah re­sapan air.

Permasalahan kedua, faktor alam mengingat topografi Pa­dang dekat dari laut dan aliran su­ngainya bermuara ke laut. “To­pografi Padang memang ra­wan banjir. Buktinya, sejak za­man dulu (Belanda) telah di­buat­kan saluran air utama se­per­ti banda bakali untuk me­nga­tasi permasalahan banjir, tapi saat in­i masyarakat tidak men­du­kung­nya,” tutur Eko.

Sedangkan pengamat ling­ku­ngan UBH, Prof Nasfryzal Car­lo menduga terjadi peng­gun­du­lan hutan ulah tangan-tangan se­rakah. Pemerintah daerah ber­lomba-lomba merivisi RTRW un­tuk mengambil alih lahan hu­tan dengan alasan untuk pem­ba­ngunan. Karena itu, Carlo me­ngingatkan pemerintah dae­rah menyetop pembukaan lahan ba­ru untuk perkebunan, per­tam­ba­ngan dan per­mukiman agar an­caman banjir lebih besar tidak menjadi kenyataan.

Mengantisipasi ancaman ga­lodo lainnya, Gubernur me­ngi­ngatkan Wako Padang me­nin­j­au kondisi hulu Batang Air­di­ngin. “Rencananya Wako tu­run ke sana melihat apakah ma­sih ada kantong air atau tidak di hu­lu sungai. Jika masih ada, tum­­pukan material diber­sih­kan,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Direktur Da­rurat BNPB Harmensyah me­nenggat Pemprov Sumbar me­rampungkan pembuatan ren­cana anggaran biaya (RAB) per­baikan infrastruktur darurat hingga besok Minggu (29/7).

“Bantuan segera akan diku­cur­kan bila sudah diketahui be­rapa anggaran yang dibu­tuh­kan un­tuk perbaikan darurat in­fra­struktur vital, masing-ma­sing 9 unit irigasi, 3 intake PDAM yang rusak, 95 unit rumah penduduk ru­sak berat, 4 unit jembatan pu­tus, serta normalisasi Batang Ku­ranji dan Batang Arau. Soal anggaran tak perlu khawatir, da­nanya sudah ada. Yang pen­ting pemerintah daerah segera buat RAB,” ujar mantan kepala BPBD Sumbar itu.

Harmensyah mengingatkan masyarakat tidak boleh terlalu la­ma terkurung di lokasi ben­cana. Pasalnya, bisa menim­bul­kan masalah baru, yakni wa­bah penyakit. Untuk itu, pada ma­sa tan­g­gap darurat peme­rintah dae­­rah harus cepat mem­ber­sih­kan rumah masya­rakat dari lum­pur. “Pasokan air bersih harus all out, jangan menunggu perbai­kan intake PDAM. Masyarakat sa­ngat membutuhkan air tidak ha­nya untuk memasak dan men­c­uci, tetapi juga mem­bersih­k­an ba­dannya,” katanya. (*)

[ Red/Administrator ]