Aktivis Antikorupsi Uji Materi UU Pemda

MK Diminta Tutup Celah Pemecatan Kepala Daerah Korup

Padang Ekspres • Selasa, 24/07/2012 12:32 WIB • * • 214 klik

Jakarta, Padek—Meka­nis­me pemecatan kepala daerah yang menjadi terpidana korup­si sebagaimana diatur UU Nomor 32 Tahun 2004 ten­tang Pemerintahan Daerah masih menyimpan celah. Celah itulah yang berpotensi diman­faatkan kepala daerah yang tidak mau melepaskan jaba­tannya begitu saja.

Untuk menutup celah ter­se­but, sejumlah pegiat antiko­rupsi yang berhimpun dalam Tim Advokasi untuk Peme­rintahan Daerah yang Bersih meminta penegasan status kon­stitusional terhadap pasal 30 UU Pemerintah Daerah. ”Ketentuan itu sekarang  ma­sih mul­titafsir dan dapat meng­untungkan ko­rup­tor yang ber­status kepala daerah,” kata Ketua Tim Hukum, Alvon Ku­nia Palma kemarin (23/7). Tim advokasi tersebut terdiri atas  ICW, YLBHI, PUKAT UGM, dan Pusat Studi Kon­sti­tusi (Pusako) Sumbar.

Alvon menuturkan, pasal 30 UU Pemda mengatur bah­wa kepala daerah dan/atau wa­kil kepala daerah diber­hentikan sementara oleh presi­den tanpa melalui usul DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana pen­jara paling singkat lima tahun atau lebih berdasar putusan pengadilan.

Dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa kepala da­erah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan (tetap, red) oleh presiden tanpa mela­lui usul DPRD, apabila terbukti melakukan tindak pidana ber­dasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tapi, belum lama ini terjadi fenomena perlawanan oleh Agusrin Najamuddin, mantan gubernur Bengkulu dan terpi­dana kasus korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Ba­ngu­nan (PBB), saat dirinya akan dipecat presiden. Proses per­alihan kepala daerah dari Agus­­rin kepada penggantinya gagal akibat adanya putusan sela dari Pengadilan Tata Usa­ha Negara (PTUN) Jakarta.

Dalam gugatan terhadap presiden, Agusrin bersama kuasa hukumnya mendalilkan bahwa pemberhentian terha­dap dirinya tidak sah. Mereka beralasan, Agusrin didakwa dengan pasal 2 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anca­man pidana penjaranya paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan pasal 30 UU Pemda mensya­ratkan ancaman pidana pen­jara minimal lima tahun.

”Penafsiran Agusrin terha­dap pasal 30 UU Pemda itu sangat berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi dan mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah. Jika dibiarkan, itu bukan hanya menguntungkan Agusrin, tapi semua koruptor kepala da­erah,” kata Alvon yang juga koor­dinator YLBHI tersebut.

Menurut Alvon, harus ada penegasan status kons­titu­sional dari MK me­ngenai pasal 30 UU Pemda itu. ”Pada prin­sipnya, penyebutan minimal lima tahun itu masuk dalam rentang ancaman pidana 4-20 tahun. Jadi, tidak perlu diper­ten­tangkan,” tegasnya.

Alvon mengingatkan, jum­lah mantan kepala daerah dan kepala daerah aktif yang ter­jerat kasus korupsi terus ber­tambah dari waktu ke wak­tu. Menteri Dalam Negeri Ga­mawan Fauzi pada rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) awal Januari 2011, kata Alvon, memaparkan bahwa 155 kepala daerah ter­sangkut masalah korupsi. Bah­kan, 17 di antara mereka ada­lah gubernur. ”Setiap pekan ada kepala daerah yang dipro­ses dalam kasus korupsi,” jelasnya.

Data itu, lanjut Alvon, tidak jauh berbeda dengan data KPK. Hingga Maret 2011, su­dah 175 kepala daerah terdiri atas 17 gubernur dan 158 bu­pati atau wali kota menjalani pemeriksaan di lembaga anti­ko­rupsi tersebut. ”Jumlah ke­seluruhan bisa jadi lebih be­sar kalau ditambah kasus korupsi kepala daerah yang ditangani kepolisian dan ke­jak­saan,” katanya.

Alvon merujuk Indonesia Cor­ruption Watch (ICW) yang men­catat bahwa selama se­pu­luh tahun terakhir terdapat se­di­kitnya 203 kepala daerah yang diperiksa dalam kasus ko­rupsi, baik dalam kapasitas se­bagai saksi maupun tersang­k­a. ”Seba­gian di antara mereka su­dah di­proses penegak hu­kum dan dihu­kum bersalah oleh pe­nga­dilan serta mende­kam di pen­jara,” bebernya. (pri/c3/agm/jpnn)

[ Red/Administrator ]