Minggu, 20 April 2014 - 19 Jumadil Akhir 1435 H 20:18:58 WIB
RAKYAT SUMBAR

Sumbar Pertanyakan Data Kemiskinan ke Pusat

Padang Ekspres • Selasa, 24/07/2012 12:16 WIB • * • 871 klik

Padang, Padek—Pemprov Sumbar mempertanyakan aku­rasi data kemiskinan sejumlah kabupaten/kota kepada Tim Nasional Percepatan Pe­nang­gulangan Kemiskinan (TNP2K), menyusul protes empat bupati terhadap data kemiskinan di daerahnya. Mereka meragukan akurasi data tersebut.

 

“TNP2K diharapkan bisa segera memberikan jawaban sehingga realisasi program jam­kesda ataupun raskin tidak menuai masalah,” kata Kepala Bagian Bina Produksi, Biro Perekonomian Setprov Sumbar, Azrizal kepada Padang Ekspres, kemarin (23/7).

 

Saat rapat koordinasi (rakor) gubernur dan bupati/wali kota pada 16 Juli 2012 di Hotel The Hill Bukittinggi, Bupati Ta­nah­datar M Shadiq Pasadiqoe, Bu­pati Pesisir Selatan Nasrul Abit, Wakil Bupati Solok Desra Edi­wan Anan Tanur dan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet memprotes data kemiskinan tersebut.

 

Mereka meragukan akurasi data tersebut. Nasrul Abit me­ngatakan jika data itu dia­ko­modir, daerahnya bisa bangkrut untuk membiayai jamkesda dan raskin.

 

Data TNP2K tersebut di bawah koordinasi Wakil Pre­siden RI Boediono. BPS hanya menerima input data dari TNP2K. Karena itu, Pemprov Sumbar menyurati TNP2K un­tuk memastikan data ke­mis­kinan yang dikeluhkan bupati dan wali kota tersebut.

 

“Kami sudah minta telaah juga ke Pak Gubernur soal protes kepala daerah tersebut. Gara-gara ini, program Jamkesda Sakato terkendala data pen­duduk miskin. Sebab, bupati wali kota belum menyerahkan data kemiskinan by name by addres kepada PT Askes,” ujar­nya.

 

Persolan data tersebut, tidak hanya berdampak pada program jamkesda, penyaluran raskin juga terganggu. Bulan Juni lalu, ada 9 daerah yang tidak me­lakukan penebusan raskin. 

 

Sembilan daerah itu adalah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Bukittinggi, Payakumbuh, Pa­dangpanjang, Dharmasraya, Solok Selatan, Sawahlunto dan Kabupaten Solok. Akibatnya, 59.417 rumah tangga sasaran di sembilan kota/kabupaten ter­sebut tidak mendapatkan raskin.

 

Kepala Bappeda Sumbar, Rahmad Syahni mengatakan, Pemprov Sumbar telah menga­lo­kasikan anggaran Rp 72 miliar untuk mengatasi kemiskinan. Penanganannya akan dilakukan secara terpadu dan lintas sek­toral sehingga penduduk miskin, hampir miskin dan rawan mis­kin sebanyak 410. 102 orang bisa dikurangi.

 

Ada 7 gerakan terpadu yang kini disiapkan, di antaranya ge­rakan terpadu pengamalan aga­ma dan ABS-SBK, gerakan ter­padu  re­formasi  birokrasi. (ayu)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!