Rabu, 23 April 2014 - 22 Jumadil Akhir 1435 H 15:05:28 WIB
RAKYAT SUMBAR

Sumbar Pertanyakan Data Kemiskinan ke Pusat

Padang Ekspres • Selasa, 24/07/2012 12:16 WIB • * • 876 klik

Padang, Padek—Pemprov Sumbar mempertanyakan aku­rasi data kemiskinan sejumlah kabupaten/kota kepada Tim Nasional Percepatan Pe­nang­gulangan Kemiskinan (TNP2K), menyusul protes empat bupati terhadap data kemiskinan di daerahnya. Mereka meragukan akurasi data tersebut.

 

“TNP2K diharapkan bisa segera memberikan jawaban sehingga realisasi program jam­kesda ataupun raskin tidak menuai masalah,” kata Kepala Bagian Bina Produksi, Biro Perekonomian Setprov Sumbar, Azrizal kepada Padang Ekspres, kemarin (23/7).

 

Saat rapat koordinasi (rakor) gubernur dan bupati/wali kota pada 16 Juli 2012 di Hotel The Hill Bukittinggi, Bupati Ta­nah­datar M Shadiq Pasadiqoe, Bu­pati Pesisir Selatan Nasrul Abit, Wakil Bupati Solok Desra Edi­wan Anan Tanur dan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet memprotes data kemiskinan tersebut.

 

Mereka meragukan akurasi data tersebut. Nasrul Abit me­ngatakan jika data itu dia­ko­modir, daerahnya bisa bangkrut untuk membiayai jamkesda dan raskin.

 

Data TNP2K tersebut di bawah koordinasi Wakil Pre­siden RI Boediono. BPS hanya menerima input data dari TNP2K. Karena itu, Pemprov Sumbar menyurati TNP2K un­tuk memastikan data ke­mis­kinan yang dikeluhkan bupati dan wali kota tersebut.

 

“Kami sudah minta telaah juga ke Pak Gubernur soal protes kepala daerah tersebut. Gara-gara ini, program Jamkesda Sakato terkendala data pen­duduk miskin. Sebab, bupati wali kota belum menyerahkan data kemiskinan by name by addres kepada PT Askes,” ujar­nya.

 

Persolan data tersebut, tidak hanya berdampak pada program jamkesda, penyaluran raskin juga terganggu. Bulan Juni lalu, ada 9 daerah yang tidak me­lakukan penebusan raskin. 

 

Sembilan daerah itu adalah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Bukittinggi, Payakumbuh, Pa­dangpanjang, Dharmasraya, Solok Selatan, Sawahlunto dan Kabupaten Solok. Akibatnya, 59.417 rumah tangga sasaran di sembilan kota/kabupaten ter­sebut tidak mendapatkan raskin.

 

Kepala Bappeda Sumbar, Rahmad Syahni mengatakan, Pemprov Sumbar telah menga­lo­kasikan anggaran Rp 72 miliar untuk mengatasi kemiskinan. Penanganannya akan dilakukan secara terpadu dan lintas sek­toral sehingga penduduk miskin, hampir miskin dan rawan mis­kin sebanyak 410. 102 orang bisa dikurangi.

 

Ada 7 gerakan terpadu yang kini disiapkan, di antaranya ge­rakan terpadu pengamalan aga­ma dan ABS-SBK, gerakan ter­padu  re­formasi  birokrasi. (ayu)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!