Jum'at, 25 April 2014 - 24 Jumadil Akhir 1435 H 09:47:15 WIB
NASIONAL

Kemenkum dan HAM Terima 2.839 CPNS

Rekrutmen Libatkan PPATK dan KPK

Padang Ekspres • Jumat, 20/07/2012 10:50 WIB • * • 1609 klik

Jakarta, Padek—Ke­men­te­rian Hukum dan HAM (Ke­men­­kum HAM) membangun si­s­tem baru yang antikorupsi dan bebas pungutan liar (pung­­­li) dalam rekrutmen ca­lon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Upaya ini me­ngeliminir modus curang ke­rap terjadi ketika pelak­sa­naan CPNS, seperti modus mem­bayar sejumlah uang, hing­ga menitipkan ke pejabat.

 

Sistem itu disebut dengan zo­na integrasi dengan meli­bat­kan beberapa institusi se­kaligus.

 

Mulai dari Kemenkum HAM, Kementerian Penda­yagu­na­an Aparatur Negara Refor­masi Biro­krasi (Kemen PAN-RB), PPATK (Pusat Pelaporan Ana­­lisis Tran­saksi Keuangan), hing­ga KPK. Itu penting karena Men­­kum HAM Amir Syam­sud­din sendiri me­ngakui masih ba­nyak celah saat re­krutmen CPNS. “Salah satunya suap. Ma­ka­nya, harus ada sistem yang in­de­penden,” ujarnya.

 

Saat ini, Kemenkum HAM mem­buka lowongan 2.839 CPNS. Jumlah sebanyak itu ten­tu saja butuh energi besar un­tuk me­lakukan pengawasan. Ka­rena itu, diperlukan beberapa institu­si agar memudahkan penga­wasan.

 

Mekanismenya, beberapa institusi yang digandeng K­e­menkum HAM akan memi­liki tu­gas sendiri-sendiri. PPATK, mi­salnya, akan mengawasi reke­ning mencurigakan panitia re­krut­men. Kalau ada yang meng­ge­lembung tidak wajar, lang­sung dilaporkan untuk ditindak­lanjuti.

 

Ada KPK juga yang disiap­kan untuk membantu penga­wasan. Di samping itu, panitia rekrut­men juga wajib menye­rah­kan seluruh nomor telepon agar mudah dipantau. “Ini seba­gai bentuk ikhtiar serius kami,” kata Amir.

 

Pada perkembangan yang sama, Wamenkum HAM Denny In­drayana menegaskan, tidak ada lagi titipan-titipan dalam re­krutmen. Kalau ada warga yang mengetahui praktik kotor ter­se­but, dia berharap agar mau di­la­por­kan dengan segera. “CPNS akan kami ubah secara men­da­sar. Tidak ada titipan atau pung­li. Semua diawasi,” tegas­nya.

 

Wakil Ketua KPK Adnan Pan­du Praja memberikan apre­siasi terhadap langkah Kemen­kum HAM. Dia siap mem­bantu untuk mewujudkan proses pen­jaringan CPNS yang bersih.

 

Kepala PPATK M Yusuf pu­nya sikap yang lebih spesifik. Dia me­negaskan bahwa rekam jejak mu­­tlak diperlukan supaya pe­la­mar tidak memiliki hu­bungan ter­­tentu dengan pegawai di ling­ku­­ngan kementerian. Teru­tama, hu­­bungan darah atau perte­ma­nan yang kelewat dekat. “Varia­bel hubungan alumnus se­ko­l­ah atau kuliah juga perlu di­per­hatikan dan dicek me­nyelu­ruh,” terangnya. (dim/ca/jpnn)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!