BI Batasi Kepemilikan Bank Umum

Padang Ekspres • Kamis, 19/07/2012 13:20 WIB • * • 257 klik

Jakarta, Padek—Bank Indonesia (BI) akhirnya mener­bit­kan aturan kepemilikan saham di bank umum. Bank sentral menetapkan batasan maksimal kepemilikan sa­ham untuk bank umum 20-40 persen. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/ 8 /PBI/2012 yang di­umum­kan kemarin disebutkan, ke­pe­milikan saham bank diba­tasi maksimal 40 persen dari modal untuk kategori badan hukum lembaga keuangan bank maupun bukan bank. Untuk pemegang saham ber­badan hukum bukan lembaga keuangan maksimal 30 per­sen.

Sedangkan kategori per­orangan pada bank umum konvensional hanya boleh memiliki bank 20 persen dari modal bank. Untuk bank sya­riah, pemegang saham per­orangan dibatasi maksimal 25 persen. BI merinci, peme­gang saham yang memiliki keterkaitan berdasarkan hu­bungan kepemilikan, hu­bung­­an keluarga hingga dera­jat kedua, dan atau hubungan acting in concert, ditetapkan sebagai satu pihak.

Calon pemegang saham pengendali yang merupakan warga negara asing dan atau badan hukum yang berkedu­dukan di luar negeri, wajib memenuhi sejumlah persya­ratan. Antara lain komitmen mendukung pengembangan perekonomian Indonesia, memperoleh rekomendasi dari otoritas negara asal bagi badan hukum lembaga ke­uangan, dan memiliki pering­kat investasi paling kurang sebagaimana ditetapkan da­lam ketentuan ini.

BI juga memberikan pe­nge­cualian untuk bank yang tengah dalam penanganan Lembaga Penjamin Sim­pa­nan (LPS).

Dalam aturan itu disebut­kan, pemegang saham yang akan memiliki saham bank dalam penyelamatan atau penanganan oleh LPS dan bank dalam pengawasan khu­sus dapat memiliki sa­ham lebih dari batas mak­si­mum kepemilikan saham. Setelah itu, bank wajib me­nyesuaikan dengan batas maksimum ke­pemilikan sa­ham paling lama 20 tahun sejak membeli sa­ham bank.

Sebelumnya, Deputi Gu­ber­nur BI Muliaman D. Ha­dad mengatakan aturan ke­pe­milikan bank memang di­kaitkan dengan kesehatan bank.

”Semua ini ditujukan un­tuk memperbaiki tingkat ke­sehatan perbankan. Kalau mereka mampu memper­bai­ki tingkat kesehatannya, saya kira tidak masalah. Cuma kepada yang  baru masuk, ke depan angka-angka (pem­batasan) itu akan berlaku,” kata Muliaman yang hari ini akan dilantik menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu. (sof/oki/jpnn)

[ Red/Administrator ]