Minggu, 20 April 2014 - 19 Jumadil Akhir 1435 H 07:41:17 WIB
RAKYAT SUMBAR

Sengketa Lahan Meruncing

PT AWB Klaim Menang Kasasi di MA

Padang Ekspres • Selasa, 17/07/2012 11:54 WIB • * • 539 klik

Dharmasraya, Padek—Seng­­­keta lahan antara kaum Melayu Datuak Basa Gunung Medan  dengan  PT Andalas Wahana Berjaya (PT AWB) terus meruncing. PT AWB mengkaim sudah me­ngan­tongi putusan kasasi Mah­kamah Agung  (MA) tanggal 14 Mei 2012 dengan nomor per­kara 454 K/Pdt/2011 alias inkracth. Di sisi lain, kaum Melayu menyatakan hingga kini belum menerima salinan putu­san MA tersebut dari Pengadilan Negeri Muaro Si­junjung.

 

“Putusan MA itu belum inkracth, kami belum me­nerima relisnya dari Penga­dilan Negeri Muaro Sijunjung. Tapi,  kenapa pengacara PT AWB Armizen Wahid me­nga­ku bisa mengambil putusan MA tersebut. Jika benar, kami akan ajukan Peninjauan Kem­bali (PK), karena memori PK sudah kami siapkan,” tegas Herman, kaum suku Melayu Datuak Basa Gunung Medan kepada wartawan.

 

Berdasarkan surat Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.MR pada Rabu, 13 Juni 2012, yang di­tanda tangani panitera PN Muaro Helmi, menetapkan bahwa putusan MA nomor 454 K/Pdt/2011 tanggal 20 Mei 2011 antara Gusriadi dan ka­wan-kawan selaku pemohon kasasi para terbanding atau para penggugat dengan A Aziz Dt Basa dan kawan-kawan sebagai termohon kasasi, me­ngabulkan kasasi Gusriadi, Hasbi Dt Rajo Penghulu, Tah­lib Idrus, Khairul Rasyid DT Sinaro dan kawan-kawan. Mem­batalkan putusan Pe­nga­dilan Tinggi Padang Nomor 83/PDT/20/2010/PT PDG tanggal 11 Agustus 2010 yang memperbaiki putusan PN Muaro Sijunjung nomor 07/Pdt.G/2009/PN.MR tanggal 25 Februari 2010.

 

“Menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima, menghukum termohon kasasi atau tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi tersebut di­tetapkan sebesar Rp 500 ribu.

 

Dengan putusan kasasi ter­se­but, pihak penggugat masih da­pat mengajukan gu­gatan kem­bali atau mem­per­gunakan upaya hu­kum luar biasa atau pe­nin­jauan kembali. Bahwa dalam per­kara a quo tidak ada pihak yang di­me­na­ngkan atau yang di­ka­lah­kan po­sisi objek perkara seperti se­mula sebelum adanya gu­gatan. Je­las sekali, jika PT AWB tidak di­nyatakan me­nang dalam kasus ini dan kami tidak dinyatakan ka­lah,” tegas Herman   

 

Diberitakan sebelumnya, be­be­rapa waktu lalu, puluhan ma­syarakat Gunungmedan me­la­­ku­kan aksi demonstrasi ke Kan­tor Bupati Dhar­mas­raya, me­min­ta agar Pemkab Dharmasraya segera me­nun­taskan persoalan tersebut atas tuduhan PT AWB mencaplok lahan masyarakat.

 

Di sisi lain,  Wali Nagari Gunungmedan Khairul Rasyid DT Sinaro didampingi Humas PT AWB Jhonson Ninik Ma­mak Dt Mandaro,  dan Hasan Basri selaku tokoh masyarakat, ke­pa­da wartawan justru me­ne­gaskan jika yang demo ter­sebut bukan masyarakat Gu­nungmedan.

 

“Yang berdemo itu bukan masyarakat Gunungmedan, tapi mengatasnamakan ma­syarakat Gunungmedan ka­rena mereka membeli lahan yang sudah men­jadi hak PT AWB kepada anak kamanakan kaum Datuak Basa Gu­nung­medan tanpa legalitas yang jelas,” tegasnya. 

 

Humas PT AWB Jhonson menegaskan, PT AWB tidak pernah mencaplok lahan war­ga, tapi sebaliknya. “Wargalah yang mencaplok lahan kami. Karena itu, kami akan mem­bawa per­soalan tersebut ke jalur hukum,” tegas Jhonson. (ita)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!