Baru 4,1 KM Dibebaskan

Pembongkaran Dikebut Jelang Ramadhan

Padang Ekspres • Rabu, 04/07/2012 11:13 WIB • GUSTI AYU GAYATRI • 2506 klik

Kototangah, Padek—Balai Besar Pelak­sana Jalan Nasional II mendesak Pemko Padang segera menuntaskan pembebasan lahan dan bangunan di areal Bypass dua jalur sebelum Oktober mendatang. Jika tidak mampu, dana pembangunan Bypass  dua jalur sebesar Rp 500 miliar terancam ditarik kembali oleh   Pemerintah Korea Selatan.

“Rencana awalnya pembebasan itu dimulai 28 Oktober tahun lalu, namun ditunda. Pada 2 Juli, barulah proses pembebasan di mulai dari Batas Kota sampai Anakaia. Untuk itu, kami mem-back up Pemko dalam menuntaskan pembebasan lahan tersebut agar bantuan itu tak ditarik,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 Wilayah Solok dan sekitarnya Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional  II, Ovuken Negara, kepada Padang Ekspres, kemarin.

Ovuken mengatakan, sebelum dilaku­kan pembongkaran, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pemilik bangu­nan, apakah membongkar sendiri bangu­nannya atau dibongkar. Banyak masya­rakat memilih untuk membongkar sendiri bangunan mereka.

“Baru 4,1 km panjang jalan dari batas kota sampai Anakaia dibebaskan dari bangunan liar. Masih tersisa 17,9 km panjang jalan lagi yang harus dibebaskan,” ungkap Ovuken.

Menurutnya, pembangunan Bypass jalur dua ini ada dua segmen. Yakni, Teluk Bayur ke Lubeg sepanjang 5 km dan Lubeg ke  Fly Over Duku 22 km. Sepanjang jalan itu ada 4.251 bangunan liar yang harus dibersihkan. Termasuk 200 meter tanah lagi yang belum dibebaskan sepanjang jalan Lubukbegalung ke Teluk Bayur.

Jalan Bypass saat ini hanya selebar 8 me­ter. Untuk Bypass dua jalur akan di­per­lebar 2x7 meter, ditambah median jalan 2,5 meter dan bahu jalan kiri dan kanan ma­sing-masing  2 meter.

Selain itu, juga disediakan jalur roda dua untuk sisi kiri dan kanan, luasnya masing-masing 2, 5  meter. Lebar jalan 40 meter yang telah dibe­baskan Pemko, seluruhnya akan di­man­faatkan untuk pem­­bangu­nan Bypass dua jalur.

Untuk fisik, nilai kontrak tahap awal sebesar Rp 275 miliar. Diprediksi total angga­ran untuk pembangunan jalan Bypass dua jalur dan pem­buatan underpass di lima persimpangan sebesar Rp 500 miliar. Masa proyek dilaksa­nakan selama 3 tahun.

“Jika pembebasan tidak tuntas dalam rentang waktu ditetapkan, maka kontrak de­ngan pemerintah Korea Sela­tan dapat diundur, bahkan bisa tidak dapat dilaksanakan. Mu­dah-mudahan, persoalan pem­bebasan tanah dan lahan harus tuntas sebelum kontrak di­tandatangani Oktober men­datang,” harap Ovuken.

Asisten I bidang Peme­rin­tahan Setko Padang, Yosef­riawan menuturkan, pada hari kedua, ada 25 bangunan liar ditertibkan. Totalnya 78 ba­ngunan ditertibkan. “Target kami penertiban di tanah yang telah dikonsolidasi akan tuntas 15 Juli ini. Tanah yang telah dibayar, konsolidasinya dari Lubeg sampai ke Fly Over Duku,” ujarnya.

Untuk tanah yang  belum dituntaskan ganti rugi, dari Lubeg ke Teluk Bayur akan dituntaskan setelah 15 Juli. “Ruas jalan ini, ditargetkan Agustus tuntas. Untuk pem­bukaan lahan (land clearing) akan dilakukan September. Sehingga Oktober , persoalan pembebasan lahan dan ba­ngunan tidak menghalangi pembangunan Bypass dua jalur itu,” papar Yosefriawan. 

Kepala Bagian Pertanahan, Desmon Danus optimistis Ok­tober pembebasan lahan dan bangunan di Bypass dua jalur tuntas. “Wali Kota telah mem­berikan surat pada tiap keca­matan di Bypass dua jalur tentang sosialisasi rencana pembangunan jalan itu. Bagi yang belum memberikan surat pernyataan kesediaan mem­bongkar sendiri bangunannya, kami  yakin warga akan me­lakukannya,” tukasnya.

Masih Berlanjut

Pantauan Padang Ekspres di lokasi pembongkaran di Batipuhpanjang, sekitar pukul 11.00, cukup banyak anggota Pol PP dan aparat pemerin­tahan kecamatan dan kelura­han yang dilibatkan. Tidak hanya itu, dua traktor juga di-standbykan untuk membantu memudahkan.

Lurah Batipuhpanjang, Kecamatan Kototangah, Ali­min mengakui di wilayahnya masih ada bangunan di sepan­jang jalan Bypass yang  kon­solidasinya bermasalah se­hing­ga pembongkaran bangli tidak merata.

“Bangunan yang belum bisa dibongkar itu,  karena kon­solidasinya masih ber­masa­lah,”  kata Alimin. (***)

[ Red/Administrator ]