Data Warga Miskin Dinilai tak Valid

Padang Ekspres • Selasa, 26/06/2012 12:43 WIB • * • 241 klik

Padangpanjang, Padek–Data BPS 2011 tentang penduduk miskin di Padangpanjang mulai menuai kri­tikan. Sebab, meski angka miskin di kota itu naik dari 886 rumah tang­ga (RT) pada 2008 jadi 1.677 RT pa­da 2011, hampir miskin 923 RT, tapi ada sekitar 200 RT miskin dari data BPS 2008 tidak masuk. Akibat­nya, juga tidak masuk data penerima ras­kin (beras miskin) Juni 2012 ini.

Hal itu terungkap dari rapat TKPK (Tim Penanggulangan Kemis­kinan) Kota Padangpanjang bebe­rapa hari lalu di Bappeda setem­pat, ter­kait data BPS 2011 tentang pendu­duk miskin di kota itu yang diterima dari TNP2K pusat awal Juni 2012 lalu. Hadir di rapat itu Wakil Wali­kota Edwin, kepala Bappeda Rus­dianto, kepala BPS setempat M.Hu­daya, dan SKPD terkait.

Di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ter­kait yang hadir mengungkap, pro­tes, kritikan dan pertanyaan mulai datang dari warga soal data BPS 2011 ten­tang si miskin di kota itu. Sebab, pa­da 2008 waktu jumlah RT miskin ha­nyat 886 RT nama mereka masuk, kini saat data RT miskin kota ini me­lambung jadi 1.677 RT, dan 923 RT hampir miskin, malah tidak ma­suk.

Camat Padangpanjang Barat Rinofen mengungkap, di wilayahnya ada 174 RT miskin yang tadinya di da­ta BPS 2008 masuk di antara 886 RT miskin, tapi di data BPS 2011 ti­dak masuk di antara 2.600 RT  mis­kin/hampir miskin. Hal serupa juga di­ungkap Camat Padang­pan­jang Ti­mur, Rudi, di mana checking se­men­tara ada sekitar 40 RT miskin tidak ma­suk data BPS 2011.

Dari SKPD terkait lain terungkap ada temuan yang perlu jadi perhatian se­rius. Contoh, ada keluarga miskin yakni buruh kebersihann kota – dengan upah Rp 750 ribu sebulan itu – yang tinggal di rumah keluarga berpunya, tapi tidak masuk data miskin di data BPS 2011. Contoh lain, ditemui ada RT dianggap relatif mampu tapi ikut masuk data 2.600 RT tersebut.

Kepala BPS Padangpanjang M.Hudaya soal data miskin 2011 me­ngatakan, pendataan pihaknya ber­pedoman pada data Sensus Pen­du­duk 2010 dan Susenas 2010. Sesuai data itu, sasaran pendataan sekitar 35 % dari 47.000 penduduk Kota Padangpanjang. Itu sebabnya, BPS tidak mendata ke rumah relatif bagus atau mewah, ungkap stafnya, Ika Maila Sary terpisah kepada koran ini.

Indikator yang dipakai pada pendataan 2011 menurut M Hudaya, 13 indikator, sebelumnya 14 indika­tor. Diantara 13 indikator itu, status ke­p­emilikan rumah, luas lantai, jenis lantai/dinding/atap terluas, sumber air minum, cara memperoleh air mi­num, sumber penerangan, bahan ba­kar memasak, fasiltas WC, dan po­la septitank. Sedang indikator peng­hasilan tidak masuk lagi.  

Untuk mendata, BPS menu­runkan 2 pegawai dibantu 17 orang war­ga. Hasilnya setelah dikom­fer­ma­si ke ketua RT (Rukun Tetangga), BPS men­catat 3.333 RT miskin dan ham­pir miskin. Data ini dilaporkan ke BPS pu­sat, terus diberikan ke TNP2K (Tim Na­sional Percepatan Pe­nanggu­la­ngan Kemiskinan), di­eva­lua­si, hasil­nya tercatat 1.677 RT mis­kin, dan 923 RTHM, total 2.600 RT.

Edwin yang juga ketua TKPK kota itu setelah menda­pat berbagai laporan terkait data BPS 2011 ten­tang data miskin di kota itu, meminta SKPD terkait untuk melaku­kan pe­ngecekan ke lapangan. Hasil pe­ngecekan itu nanti akan dibawa lagi ke rapat berikutnya. (jen)

[ Red/Administrator ]