Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 19:52:41 WIB
RAKYAT SUMBAR

Hentikan Perselingkuhan Eksekutif dan Legislatif

Padang Ekspres • Senin, 25/06/2012 14:05 WIB • * • 362 klik

Solok, Padek—Kewenangan besar lembaga legislatif kerap disalahgunakan untuk ke­pen­tingan oknum-oknum anggota DPRD. Sementara, ke­pen­tingan rakyat yang seharusnya diperjuangkan oleh wakil rak­yat tersebut seringkali tera­baikan. Karena itu, diperlukan sebuah lembaga pengawas independen untuk bisa me­nekan praktik-praktik kolusif di DPRD yang telah menjadi rahasia umum.

 

Menariknya, ide pem­ben­tukan lembaga pengawas in­dependen tersebut justru da­tang dari anggota DPRD Kota Solok, Daswippetra Dt Man­jinjing Alam. Menurut Ane—panggilan akrab Das­wip­petra—perlu lembaga inde­penden untuk memantau ki­nerja DPRD mengingat be­sarnya kewenangan rawan disalahgunakan.

 

“Bukan bermaksud me­nepuk air di dulang, saat ini lembaga dewan sudah seha­rusnya memiliki lembaga pe­nga­was yang independen. Ka­rena sudah menjadi rahasia umum, praktik-praktik kolusif, baik sesama anggota DPRD maupun antara DPRD dengan kepala daerah seringkali ter­jadi. Ini menyebabkan anggota DPRD memiliki power untuk memaksakan kepentingannya. Sehingga tidak tertutup ke­mung­kinan praktik-praktik kolusif tersebut selalu digu­na­kan,” ujar Ane memberi otok­ritik.

 

Dari pengalamannya seba­gai anggota DPRD Kota Solok selama dua periode, Ane tidak menampik penyusunan APBD dan kebijakan daerah, adalah masa kritis dan perlu men­dapat perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat.

 

“Di sinilah tahap rawan. Ini penting diawasi masyarakat agar tidak terjadi per­se­kong­kolan politik yang merugikan kepentingan masyarakat, dan di lain sisi menjadi lahan usaha bagi anggota DPRD maupun kepala daerah,” bebernya.

 

“Saat penyusunan dan pem­­bahasan RAPBD dan ke­bijakan-kebijakan daerah, lembaga DP­RD dan kepala daerah sama-sama memiliki power kebijakan. Lalu ter­jadilah tarik ulur dan lobi-lobi. Ujung-ujungnya, ter­jadi prak­tik kolusif,” tambahnya. Ke­pala daerah memiliki kepen­tingan meloloskan program daerah, di sisi lain anggota DPRD juga memiliki kepen­tingan. Alhasil, ungkap Ane, ba­nyak proyek-proyek pe­me­rintah yang dikerjakan oknum anggota DPRD.

 

Mengenai format dan kom­posisi lembaga independen tersebut, Ane menyerahkan sepenuhnya ke masyarakat. Namun, ia mengusulkan lem­baga independen tersebut be­rang­gotakan elemen tokoh ma­sya­rakat, perguruan tinggi, LSM, tokoh agama dan se­bagainya.

 

“Format dan komposisi tersebut kita serahkan penuh kepada kreasi masyarakat. Kita hanya berharap, clean government dan good governance benar-benar bisa terwujud. Sehingga, pelaksanaan oto­nomi daerah di seluruh Indonesia, benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Bukan malah diiringi meningkatnya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di selu­ruh daerah,” ujarnya. (rzy)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!