Senin, 21 April 2014 - 20 Jumadil Akhir 1435 H 14:07:01 WIB
RAKYAT SUMBAR

Hentikan Perselingkuhan Eksekutif dan Legislatif

Padang Ekspres • Senin, 25/06/2012 14:05 WIB • * • 360 klik

Solok, Padek—Kewenangan besar lembaga legislatif kerap disalahgunakan untuk ke­pen­tingan oknum-oknum anggota DPRD. Sementara, ke­pen­tingan rakyat yang seharusnya diperjuangkan oleh wakil rak­yat tersebut seringkali tera­baikan. Karena itu, diperlukan sebuah lembaga pengawas independen untuk bisa me­nekan praktik-praktik kolusif di DPRD yang telah menjadi rahasia umum.

 

Menariknya, ide pem­ben­tukan lembaga pengawas in­dependen tersebut justru da­tang dari anggota DPRD Kota Solok, Daswippetra Dt Man­jinjing Alam. Menurut Ane—panggilan akrab Das­wip­petra—perlu lembaga inde­penden untuk memantau ki­nerja DPRD mengingat be­sarnya kewenangan rawan disalahgunakan.

 

“Bukan bermaksud me­nepuk air di dulang, saat ini lembaga dewan sudah seha­rusnya memiliki lembaga pe­nga­was yang independen. Ka­rena sudah menjadi rahasia umum, praktik-praktik kolusif, baik sesama anggota DPRD maupun antara DPRD dengan kepala daerah seringkali ter­jadi. Ini menyebabkan anggota DPRD memiliki power untuk memaksakan kepentingannya. Sehingga tidak tertutup ke­mung­kinan praktik-praktik kolusif tersebut selalu digu­na­kan,” ujar Ane memberi otok­ritik.

 

Dari pengalamannya seba­gai anggota DPRD Kota Solok selama dua periode, Ane tidak menampik penyusunan APBD dan kebijakan daerah, adalah masa kritis dan perlu men­dapat perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat.

 

“Di sinilah tahap rawan. Ini penting diawasi masyarakat agar tidak terjadi per­se­kong­kolan politik yang merugikan kepentingan masyarakat, dan di lain sisi menjadi lahan usaha bagi anggota DPRD maupun kepala daerah,” bebernya.

 

“Saat penyusunan dan pem­­bahasan RAPBD dan ke­bijakan-kebijakan daerah, lembaga DP­RD dan kepala daerah sama-sama memiliki power kebijakan. Lalu ter­jadilah tarik ulur dan lobi-lobi. Ujung-ujungnya, ter­jadi prak­tik kolusif,” tambahnya. Ke­pala daerah memiliki kepen­tingan meloloskan program daerah, di sisi lain anggota DPRD juga memiliki kepen­tingan. Alhasil, ungkap Ane, ba­nyak proyek-proyek pe­me­rintah yang dikerjakan oknum anggota DPRD.

 

Mengenai format dan kom­posisi lembaga independen tersebut, Ane menyerahkan sepenuhnya ke masyarakat. Namun, ia mengusulkan lem­baga independen tersebut be­rang­gotakan elemen tokoh ma­sya­rakat, perguruan tinggi, LSM, tokoh agama dan se­bagainya.

 

“Format dan komposisi tersebut kita serahkan penuh kepada kreasi masyarakat. Kita hanya berharap, clean government dan good governance benar-benar bisa terwujud. Sehingga, pelaksanaan oto­nomi daerah di seluruh Indonesia, benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Bukan malah diiringi meningkatnya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di selu­ruh daerah,” ujarnya. (rzy)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Selesaikan Pemilu, Jangan Terlena Koalisi

LUPAKAN sejenak hiruk pikuk isu koalisi partai politik. Proses pemilihan umum legislatif 2014 masih berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyelesaikan rekapitulasi suara. Rencananya, KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara pada 7 Mei 2014. Proses tersebut pun harus terus dikawal. Sebab, itulah yang nanti menjadi pijakan untuk proses berikutnya, yakni pengisian pejabat DPR dan pemilihan umum presiden (pilpres). Hasil penghitungan cepat memang bisa menjadi pedoman awal. Namun, bukan itu yang berlaku secara nasional.

Perbaiki Layanan RS Ahmad Muchtar

YTH bapak pimpinan Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi. Apa begitu pelayanannya, adik saya masuk rumah sakit pagi jam 9 dan pulang jam 4 sore tapi siangnya tidak dikasih makan. Padahal kami bayar cash. Tolong dijelaskan.

Senin, 21 April 2014

Jadilah Konsumen Cerdas

Parhatian bana kalau ka mambali-bali tuh. Jan sampai takicuah pulo........................................................!

 

Kadis dan Kabid DKP jadi Tersangka

Itulah Pak, jan buang sampah jo sambarangan.......................................!

 

Caleg Nasdem Dilaporkan Money Politic

 Lah ka salasai pemilu ko, banyak nan saliang malapor mah..........................!