Usut Indikasi Pungli di RSBI

Budiman: Ortu Siswa Ngaku Dipungut Rp 3,5 Juta

Padang Ekspres • Rabu, 20/06/2012 11:26 WIB • TIM PADEK • 424 klik

Sawahan, Padek—Peneri­maan siswa baru masih men­ja­­di lahan empuk oleh sekolah me­­ngeruk keuntungan. Bah­kan, ada sekolah rintisan ber­stan­dar inter­nasional (RSBI) yang meminta biaya pendaf­ta­ran sebesar Rp 3,5 juta kepa­da orangtua siswa.

Informasi itu diperoleh Wa­kil Ketua DPRD Padang, ke­marin. Namun, Budiman eng­gan menyebutkan sumber in­formasi tersebut.

Politisi PKS itu meng­ung­kapkan, siswa yang tidak mam­pu membayar uang ma­suk sebesar itu, akan digan­tikan siswa lain yang mampu. Penga­duan orangtua siswa itu telah dilaporkannya ke Kepala Dinas Pendidikan, Indang Dewata.

“Saya sudah kontak lang­sung Kepala Dinas Pendi­dikan. Pengakuannya, dia dan jajaran belum mengetahui adanya pungutan sebesar itu,” ungkap Budiman, kepada Pa­dang Ekspres, kemarin (19/6).

Bila benar terjadi, kata Budiman, RSBI telah me­len­ceng dari Perda No 5/2011 tentang Pendidikan, Pasal 67 Ayat 4 dan Pasal 73 Ayat 3.

Akibatnya, hanya anak-anak orang kaya yang bisa menikmati sekolah berkualitas itu.

“Bisa saja program wajib belajar 12 tahun akan terhenti. Padahal, seluruh pungutan telah ada besaran yang diperbolehkan. Tapi kalau pungutan memberatkan masyarakat seperti ini, harus segera diproses Disdik,” tegas Budiman.

Informasi yang dia terima dari masyarakat, selain uang Rp 3,5 juta, siswa juga dibebankan uang SPP, seragam sekolah, seragam pramuka, uang OSIS dan uang lainnya.

Untuk itu, Budiman mewanti-wanti Disdik benar-benar mengawasi penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah, dari SD sampai  SMA. “Indikasi pungutan sebesar itu tidak hanya terjadi di SMA, tapi juga di SMP dan SD. Disdik harus menjelaskan itu ke DPRD dan publik secara transparan,” kata Budiman.

Diklaim Salah Alamat

Indang Dewata yang dikonfirmasi terpisah menyebutkan, laporan dari masyarakat itu salah alamat. “Seharusnya mereka melapor ke Dinas Pendidikan, bukan ke DPRD. Kalau masyarakat melapor ke Dinas Pendidikan, tentu bisa menjadi pijakan dari dinas untuk mengambil tindakan dan memproses sampai tuntas,” kilah Indang.

“Setelah kami tanyakan kepada kepala sekolah yang bersangkutan, mereka tidak mengakui hal itu dan malah membantahnya,” ungkap Indang Dewata sore kemarin.

Mantan Kepala Bapedalda Padang itu mengatakan, untuk mengantisipasi sekolah lain melakukan hal sama, Disdik telah mengeluarkan surat larangan melakukan pungutan liar atau pungutan yang belum disetujui dinas terkait.

Selain itu, bagi siswa yang telah lulus di RSBI untuk segera melakukan pendaftaran. “Tapi tidak ada pungutan Rp 3,5 juta itu,” tegasnya.

Lapor ke Ombudsman

Sementara itu, Ombudsman RI bidang Pencegahan, Hendra Nurtjahjo ketika berkunjung kepada Padang Ekspres menyebutkan, apabila masyarakat menemukan adanya pelanggaran terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan penyelenggara negara dan pemerintahan, bisa melaporkan ke Ombudsman RI. Bisa lewat surat, telepon maupun email.

“Syaratnya cuma KTP dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kami juga berhak melindungi pelapor,” ujar Hendra.

Hendra berjanji menindaklanjuti setiap pengaduan dan merekomendasi pihak terlapor agar memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan mutu pelayanan. Lembaga tersebut juga diberi kewenangan oleh UU No 37/2008 tentang Ombudsman RI (ORI), untuk memanggil paksa terlapor jika tidak memenuhi panggilan.

Rekomendasi ORI wajib ditindaklanjuti terlapor dan pelapor. “Rekomendasi bisa sampai pada sanksi pencopotan pejabat yang telah berulangkali melakukan pelanggaran,” kata Hendra.

Sebelum ini, ORI telah menyelesaikan laporan masyarakat terkait buruknya layanan publik di sektor perizinan dan penyalahgunaan dana BOS, serta pungutan kepada orangtua siswa ketika akan menerima rapor di salah satu sekolah di DKI Jakarta. (kid/b)

[ Red/Administrator ]