Menkeu: Hukum Berat Penyuap Pajak

Padang Ekspres • Rabu, 13/06/2012 14:03 WIB • * • 265 klik

Jakarta, Padek—Selain me­nin­dak tegas aparat pajak ter­buk­ti menerima suap, Men­teri Ke­­uangan (Menkeu) Agus Mar­­­towardojo juga berharap wa­jib pajak (WP) pemberi suap juga di­hukum berat. Men­­­keu me­na­gih komitmen WP untuk tu­rut serta mere­for­masi sistem per­pajakan di ta­nah air.

”Kalau oknum-oknum itu ma­sih mencoba melakukan hal-hal seperti itu, akan kita tin­­dak tegas. Kita ber­komit­men, wajib pajak yang mela­ku­kan hal seperti itu akan kita tin­dak juga dengan mem­beri­kan pelajaran pada mere­ka,” kata Menkeu di kantornya kemarin.

Menkeu menegaskan un­tuk terus mengejar aparat pa­jak yang menyalahgunakan we­­wenang. “Kita akan terus la­kukan observasi karena su­dah di­identifikasi oknum-oknum yang mempunyai masalah,” kata Agus.

Menkeu telah mengambil si­kap tegas terhadap tersangka pe­­nerima suap kasus pajak Tommy. Setelah mencopot ja­batan pegawai Kantor Pela­ya­nan Pajak (KPP) Sidoar­jo Se­la­tan itu, Menkeu kini juga mem­­proses pemecatan Tom­my sebagai pegawai ne­geri sipil (PNS).

Saat ditanya mengenai du­gaan keterlibatan PT Bhakti In­vestama Tbk terhadap kasus du­gaan penyuapan yang dila­kukan oleh James Gunarjo itu, Agus tidak bersedia berko­men­tar banyak.

”Saya belum sebut nama. Te­tapi harusnya mereka akan juga mendapat suatu pembe­la­jaran dan bisa kita tindak se­cara utuh,” kata Menkeu.

Panggil

Komisaris BHIT

Setelah mengirim permo­honan pencegahan ke luar negeri ter­hadap dua orang penting da­lam kasus suap pegawai pajak KPP Sidoarjo Selatan, yakni Ko­misaris PT Bhakti Investama Tbk  Antonius Z Tonbeng dan Hen­dy Anuranto yang diketahui me­ru­pakan ayah Tommy Hen­drat­no, Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) memastikan akan me­manggil dua orang tersebut.

”Kami akan terus men­gem­bang­­kan kasus ini. Tidak menu­tup kemungkinan pihak-pihak ter­­sebut akan kami panggil,” ka­ta juru bicara KPK Johan Bu­di, di kantornya kemarin (12/6). Me­nurutnya, keterangan ke­dua pi­hak tersebut sangat pen­ting un­tuk pengembangan kasus suap pa­j­ak.

Nah, pemeriksaan yang akan di­l­a­­kukan kepada Antonius dan Hen­­dy diperlukan untuk meng­ung­­­­kap apakah Tommy yang me­­ru­­pakan pegawai KPP Si­doar­jo Se­­latan dan James Gu­narjo me­­ru­­pakan pemain tung­gal atau bu­­kan.

KPK memang sudah me­ngirim surat resmi pencega­han ke luar negeri ke Dirjen Imi­grasi Kemenkum HAM atas na­ma Antonius dan Hendy. Pen­cega­han tersebut dimak­sudkan agar ke­dua orang itu bisa mudah di­pang­gil sebagai saksi nantinya. D­e­ngan begitu, KPK pun pasti akan memanggil keduanya. “Tapi, saya belum tahu kapan kepastian pemanggilannya,” imbuh Johan.

Menurut Johan, pencegahan ke luar negeri sama sekali tidak ber­korelasi dengan status orang ter­sebut. Jadi, belum tentu orang yang sudah dicegah ke luar negeri bakal menjadi tersangka. Na­mun berdasarkan informasi yang dikumpulkan, peran Anto­nius dalam kasus ini cukup besar. Dia diduga merupakan orang yang memerintah James untuk mem­be­rikan uang Rp 340 juta k­e­pada Tommy dari kele­bi­han pajak Rp 3,4 miliar peru­sa­haannya.

Ternyata uang tersebut tidak di­berikan ke Tommy semuanya. Saat penyerahan uang Rabu (6/6) di rumah makan Padang Te­bet, James hanya me­nyerahkan Rp 280 juta. Sisanya ditaruh di rumah di kawasan Tebet.

Sedangkan Hendy, ayah Tommy akan digali ketera­ngan­nya lantaran dirinya ikut men­dam­­pingi sang anak saat pe­nye­ra­han uang. Menurut sum­ber di KPK, sebenarnya Tommy se­be­nar­­­nya was-was saat penye­ra­han uang.

Awalnya, penyerahan uang itu akan dilakukan di sebuah hotel di Jakarta. Namun Tommy me­­minta agar lokasi penye­ra­han­nya dipindah di sebuah ru­mah makan. “Jangan di hotel. Ba­­nyak CCTV, terlalu berisiko,” ka­ta sumber itu menirukan Tommy.

Nah, selain itu Tommy juga su­dah menyiapkan beberapa ali­bi apabila ada pihak yang me­ngetahui penyerahan uang ter­se­but. Alasannya, itu adalah pem­bayaran uang piutang. Ka­re­na itu, dia juga mengajak sang ayah.

KPK belum menemukan alat buk­ti yang kuat soal keterlibatan Hendy dalam penyuapan ini. Ka­renanya begitu diperiksa se­lama 24 jam, maka KPK memu­tuskan tidak menaikkan status Hendy se­­bagai tersangka. Tapi tidak mau mengambil risiko, KPK lan­tas mencegahnya ke luar ne­geri. Kini, pria yang dikenal para tetangganya sebagai pengu­saha angkutan BBM di Surabaya itu tidak bisa lagi ke luar negeri. Dia pun juga akan dipanggil sebagai saksi untuk kasus tersebut.

Sangkal

Selewengkan Pajak

Sementara PT Bhakti Inves­tama Tbk akhirnya mem­berikan kla­rifikasi resmi. Dalam siaran pers­­nya, perusahaan yang di­pim­pin taipan Hary Tanoe­soedibjo itu menyangkal telah me­lakukan penyelewengan per­pajakan. Emiten berkode BHIT itu menegaskan pihaknya selalu me­matuhi kewajiban per­paja­kan sebagaimana layaknya peru­sahaan terbuka.

BHIT berdalih, sebagai peru­sa­haan publik yang besar, jum­lah pajak yang disetorkan oleh grup usaha itu tiap tahun bisa men­capai Rp 1 triliun lebih. Se­hingga, menurut BHIT, sa­ngat tidak mungkin dan tidak masuk akal sehat bilamana BHIT dika­ta­kan melakukan kecurangan pa­jak senilai Rp 3,4 miliar.

“Lagi pula, pada kenya­taan­nya BHIT secara tegas memang tidak pernah melakukan kecura­ngan pajak tersebut,” sebut BHIT dalam klarifikasi empat ha­lamannya.

BHIT menjelaskan, restitusi atau pengembalian kelebihan pem­­bayaran senilai Rp 3,4 mi­liar se­bagian besar adalah aku­mu­lasi dari jumlah kelebihan ba­yar PPN (Pajak Pertambahan Ni­lai) BHIT sejak tahun 2003 hing­ga 2010. Menurut pihak BHIT, angka ini telah diperiksa setiap tahun pajak­nya dan telah dikonfirmasi dan disetujui oleh Kantor Pajak yang berwenang. Se­hingga restitusi itu meru­pakan hak BHIT.

Jika dianggap ada urusan yang ganjil atas pengembalian kelebihan pembayaran itu, BHIT me­minta KPK memverifikasi da­­hulu perhitungan dan kewa­jaran pajak dimaksud ke kantor pa­jak. Jika kantor pajak merasa gan­jil, BHIT berharap bisa dil­a­kukan gugatan hukum melalui pengadilan pajak.

BHIT adalah kelompok bis­nis yang membawahkan usa­ha di banyak lini. Di­ media, BHIT memiliki bendera bisnis PT Global Mediacom Tbk yang menge­lola grup media MNC seperti RCTI, MNCTV, Global TV, dan Se­putar Indonesia. BHIT juga mem­bawahkan lini bisnis jasa finansial, mulai dari sekuritas hingga asuransi, melalui PT Bhak­ti Capital Indonesia Tbk. Gu­rita bisnis Bhakti Investama juga menguasai sejumlah blok minyak dan gas di Papua, serta tambang batu bara di Sumut  dan Kaltim. (kuh/sof/jpnn)

[ Red/Administrator ]