Jual Seragam di Koperasi Ditentang

Pedagang dan Pengusaha Konveksi Datangi DPRD

Padang Ekspres • Rabu, 13/06/2012 13:50 WIB • * • 287 klik

Sawahan, Padek—Peda­gang pakaian seragam sekolah dan pengusaha konveksi kece­wa tidak satu pun anggota DPRD Padang menemui me­re­ka, kemarin. Setelah se­tengah jam menunggu, baru ti­ga anggota DPRD menerima as­pirasi pedagang terkait pe­no­lakan baju seragam dijual di koperasi sekolah. 

Setelah ditemui anggota DPRD tersebut, mereka me­nga­dukan kebijakan Pemko Padang memerintahkan seluruh sekolah mengelola pakai­an seragam melalui koperasi. Akibat kebijakan itu, peda­gang merasa dirugikan.

Sebelum mendatangi DPRD, berdasar pengakuan pedagang, sempat bertemu dengan Wakil Wali Kota Mahyeldi Ansharullah dan Sekko Padang, Emzalmi di Balai Kota Padang. Tidak puas dengan jawaban kedua pejabat teras itu, akhirnya puluhan pedagang mengadu ke DPRD.

Saat itu, keluhan pedagang hanya didengar anggota DPRD di depan pintu gedung. Merasa dilecehkan, seorang pedagang protes keras.

Mendapatkan pertanyaan tersebut, Ketua Fraksi Demok­rat DPRD, Erison lalu menga­da­kan pertemuan dengan pu­lu­h­an pedagang di ruangan pertemuan lantai dua gedung DPRD.

“Kami hanya mempunyai kesempatan mencari hidup pada tahun ajaran baru. Tapi karena program Pemko me­me­rintahkan seluruh sekolah pengelolaan pakaian seragam melalui koperasi, akibatnya kami terjepit dan tidak bisa lagi menjual pakaian seragam sekolah saat tahun ajaran ba­ru,” kata salah seorang peda­gang seragam sekolah berna­ma, Jasman, di hadapan ang­gota DPRD.

Jasman mengatakan bahwa saat ini banyak pedagang yang telah membeli stok sera­gam sekolah. “Namun, karena kebijakan itu, tak ada satu pun pembeli yang menghampiri pedagang pakaian seragam,” ucapnya.

Hal senada disampaikan pedagang pakaian seragam lainnya, David. Setelah keluar­nya imbauan tersebut, tran­sak­si konveksi berkurang. “In­formasinya, pakaian seragam sekolah yang dijual di koperasi tersebut dipesan di luar Pa­dang. Kalau seperti ini per­mainannya, lebih baik pengu­sa­ha kecil di Padang dibunuh saja,” ungkapnya.

Karena sepi pembeli, kata David, beberapa pemilik toko mengurangi gaji karyawan mereka. “Biasanya setiap ta­hun ajaran baru, karyawan toko mendapatkan kenaikan gaji. Tapi tahun ini malah dikurangi karena sepi jual beli,” ungkapnya.

Saat rapat dengar penda­pat berlangsung alot, baru ha­dir Wakil Ketua DPRD Pa­dang, Budiman, sekitar pukul 11.04. Tidak berselang lama, masuk Ketua DPRD Padang, Zul­her­man.

Menanggapi pengaduan ini, Zulherman berjanji meng­kaji kebijakan itu bersama instansi terkait. “Kami akan menyelesaikan persoalan itu secepat mungkin,” katanya.

Budiman mengatakan, per­­soalan ini akan segera di­agendakan dan dibicarakan de­ngan Komisi II dan Komisi IV.

“Kalau memang program ini membuat pedagang dan pengusaha konveksi yang ma­sih berskala kecil mati, maka kami akan meminta Pemko membatalkan program tersebut. Dalam perdagangan tidak ada yang namanya monopoli, namun dalam kasus ini malah pemko yang terkesan mela­ku­kan monopoli,” tegasnya.

Budiman mengatakan, ke­ti­dakhadiran anggota DPRD karena tengah melakukan kun­jungan kerja ke luar daerah. “Meski demikian, pada Senin (18/6) persoalan ini telah dikaji dan dibicarakan di ting­kat komisi,” ungkap politisi PKS ini.

Sepi Pengunjung

Secara terpisah, pantauan Padang Ekspres di kompleks per­tokoan Pasar Bertingkat Fase VI dan letter U, terlihat se­pi pembeli pakaian seragam se­kolah. Biasanya, menurut para pedagang tersebut, sehari pascalibur sekolah, para wali murid sudah berbondong-bondong mendatangi pertoko­an itu.

“Ini harus dipertim­bang­kan kembali, karena dampak­nya jelas merugikan kami. Bahkan di hari ini saja, belum satu pun para wali murid yang membeli seragam sekolah ke sini,” kata Ana, 25, pedagang seragam sekolah di kompleks Pasar Bertingkat Fase VI.

Idang, 60, didampingi Nur­bi­din, 61, PKL Pasar Raya yang menjual seragam sekolah mengaku penjualan mereka menurun. Itu diakibatkan ka­rena kebijakan Pemko Padang. “Bahkan, hingga kini seragam sekolah yang saya sediakan, belum ada terjual,” tukasnya.

Linda, 36, pengunjung Pa­sar Raya mengaku anaknya su­lungnya Mutia, baru saja lulus SMP. Namun dia mengaku bingung dengan kebijakan tersebut. Sebab, dia takut salah be­li seragam sekolah, karena setiap sekolah itu, ada sera­gam­nya yang berbeda-beda.

“Pemerintah harus mem­pertimbangkan kebijakan itu kembali. Sebab, kebijakan ini tidak hanya merugikan peda­gang seragam sekolah, tetapi juga bikin repot para wali murid,” tukasnya. (kid/rdi)

[ Red/Administrator ]