Kamis, 17 April 2014 - 16 Jumadil Akhir 1435 H 19:43:59 WIB
NASIONAL

ICW Ancam Praperadilan Kejagung

Padang Ekspres • Sabtu, 02/06/2012 14:46 WIB • * • 321 klik

Jakarta, Padek—Keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan perkara korupsi biaya akses sistem admi­nis­trasi badan hukum (Sismin­bakum) pada Kamis lalu (31/5) menuai protes. Indonesia Corruption Watch (ICW) pun bakal menggugat praperadilan keputusan tersebut. Mereka menduga kasus itu dihentikan karena tekanan dan intervensi.

 

”Ketika kasus ditingkatkan ke level penyidikan, pasti su­dah ada bukti awal yang cukup. Kalau sekarang tiba-tiba Keja­gung menghentikan karena tidak ada bukti, ada apa?” kata anggota badan pekerja ICW, Emerson Yunto kemarin (1/6). Emerson mengatakan, pihak­nya sedang bersiap menga­jukan gugatan praperadilan terhadap keputusan tersebut.

 

Kejagung menghentikan perkara yang disidik sejak 2010 silam itu dengan alasan karena tidak cukupnya alat bukti. Dengan demikian, status tiga tersangka pun oto­matis batal. Yakni, mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, pengu­saha Hartono Tanoesoedibjo, dan mantan ketua Koperasi Pengayoman Pegawai Kemen­kum HAM Ali Amran Janah.

 

Kejagung beralasan tidak pu­nya alat bukti cukup untuk mem­perkarakan mereka. Se­lain itu, tiga dari empat ter­dak­wa Sisminbakum ter­sebut dibe­baskan oleh Mahkamah Agung (MA) karena program itu me­ru­pakan kebijakan nega­ra yang tidak bisa dipidana. Biaya pem­buatan Sismin­ba­kum juga ti­dak menggunakan uang negara.

 

Namun, proses keluarnya SP3 (Surat Perintah Penghen­tian Penyidikan) juga menim­bulkan pertanyaan. Sebelum dihentikan, Yusril Ihza Mahen­dra yang masih berstatus ter­sangka bertemu Presiden Su­silo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya. Jaksa Agung Basrief Arief juga per­nah bertemu Yusril dan Har­tono Tanoesoedibjo. Pada­hal, status Yusril dan Hartono saat itu masih tersangka.

 

Basrief yang dikonfirmasi kemarin (1/6) mengakui ada­nya pertemuan tersebut. Tapi, dia bersikukuh bahwa perte­muan itu tidak membahas perkara. Dia juga menegaskan bahwa pertemua tersebut ti­dak mempengaruhi keputusan Kejagung menghentikan Sis­minbakum. ”Memang kalau saya ada apa rupanya? Saya kan tidak berstatus sebagai apa­pun di sana,” katanya de­ngan nada tinggi. (aga/jpnn)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!