Kota Bukittinggi

Usulkan Draft RUU-D ke DPR-RI

Forwana Sumbar Pertahankan Nagari

Padang Ekspres • Berita Pemerintahan • Jumat, 01/06/2012 13:55 WIB • EDISON JANIS • 387 klik

Bukittinggi, Padek—Forum Wali Nagari (Forwana) se-Sum­­bar menyatakan ko­mit­men mempertahankan pe­me­rin­tahan nagari menyusul te­ngah dibahasnya Rancangan Undang Undang Desa (RUU-D) oleh DPR-RI saat ini.

Ketua Forwana Sumbar, Anwar Maksum didampingi Budi Febriadi (sekretaris) dan As­raferi Sabri (Humas) me­nga­takan telah mengajukan draft usulan pe­me­rintahan nagari kepada Pansus DPR yang turun ke Sumbar, Selasa (29/5) lalu.

”Dari hasil kon­firmasi tera­k­hir dengan Pan­sus DPR-RI, Forwana Sumbar satu-satunya daerah di Indonesia yang mem­berikan draf usulan un­tuk membuat RUU-D,” ujar­nya kepada wartawan, kemarin.

Selain memberikan draf usulan RUU-D, Anwar yang juga wali nagari Tabekpanjang, Agam mengatakan akan da­tang langsung ke Jakarta me­nemui fraksi di DPR, agar sistem pemerintahan nagari di Sumbar tetap diper­tahankan di RUU-D yang sedang digo­dok DPR.

Alasannya, pemerintahan nagari/desa menjamin proses de­mok­rasi berjalan baik di nagari/desa. Keberadaan Ba­dan Musawarah Nagari/Desa (Bamus, BPN atau BPRN di Sumbar) sebagai lembaga pen­ye­lenggara pemerintahan na­gari/desa bersama wa­li nagari/ke­pala desa perlu diper­ta­han­kan, sehingga terjadi pe­nam­ba­han pasal-pasal dalam RUU Desa dari 96 pasal menjadi 99 pasal.

Selanjutnya, pasal pe­nga­ng­katan dan pem­ber­hen­tinan perangkat nagari lainnya oleh camat, harus dihapus karena bertentangan dengan prinsip-prinsip desa/nagari sebagai kesatuan mas­yarakat hukum yang ber­we­nang mengurus rumah tang­ga sendiri.

Menghapus kewenangan kepala desa/wali nagari se­bagai hakim perdamaian, de­ngan memberikan ke­we­na­ngan kepada wali nagari/ke­pala desa untuk membentuk lem­baga perdamaian/pen­ye­lesaian sengketa se­pan­jang desa tersebut tidak ada lembaga perdamaian pen­yelesaian sengketa. Namun, di Sumbar tidak perlu dibentuk, karena fungsinya sudah melekat pada KAN.

Terkait pasal-pasal yang mengatur pen­da­patan desa, terutama pengaturan besaran pen­da­pa­tan nagari/desa yang berkaitan dengan persentase dan perim­bangan keuangan pusat dan daerah, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan dari pe­me­rintah/pemerintah provinsi/pe­me­rintah kabupaten, For­wana Sum­bar merekomendasi pengalokasikan anggaran dan ke­giatan pembangunan lain­nya berdasarkan jumlah desa di daerah setara dengan jum­lah jorong di Sumbar.

Dalam RRU-D, tambah Budi Febriadi yang juga wali nagari Sarilamak, Limapuluh Kota, For­wana Sumbar me­ngu­sulkan tambahan pasal ten­tang pengembangan dan pem­binaan adat istiadat. Pasal tersebut dinyatakan pem­bi­naan adat istia­dat yang me­rupakan kek­hasan dan kea­rifan lokal dan hak asal usul desa merupakan ke­wa­ji­ban pemerintah, peme­rintah pro­vinsi dan pemerintah ka­bu­paten, dan bukan hanya ke­wajiban pemerintah desa/nagari.

Dia mengatakan, kajian terhadap RUU-D dilakukan bersama-sama dengan Forum/Perhimpunan/Asosiasi Wali Nagari kabupaten se-Sumbar sejak tahun 2011 me­la­lui serangkain rapat kerja yang dimulai dari Alahanpan­jang, Kabupaten Sosok, Lu­buk­si­kaping, Kabupaten Pa­sa­man, Batusangkar dan Pa­dang­aro Solok Selatan, serta pe­rumusan akhirnya di Bu­kittinggi dan di Sarilamak Limapuluh Kota.

”Dari hasil kajian tersebut, Forwana Sumbar bersama Forum Wali Nagari se-Sumbar menyimpulkan, RUU Desa yang diajukan pe­me­rintah, secara terselubung me­miliki semangat yang ham­pir sama dengan UU No 5/1979, dan terlihat secara sistematis beru­paya melemahkan kewe­na­ng­an dan otonomi desa/na­gari,” kata Asraferi Sabri, yang juga walinagari Pasia, kecamatan Ampek Angkek, Agam. (*)

[ Red/Administrator ]