Kredit Memiskinkan Masyarakat

Jangan Hanya Gaya-gayaan

Padang Ekspres • Minggu, 27/05/2012 09:22 WIB • * • 540 klik

Keberadaan lembaga pembiayaan kredit (leasing) di Sumbar terus tumbuh dan berkem­­­­­bang. Seiring dengan ting­ginya tingkat kebutuhan ma­syarakat untuk menda­patkan barang dengan cara yang mu­dah dan biaya yang murah, leasing menggunakan berba­gai cara untuk menarik minat konsumen dengan mem­­beri­kan uang muka atau down­­payment (DP) yang murah. Baik itu untuk ken­daraan roda dua, roda empat hingga barang elektronik ru­mah tangga serta barang-ba­rang kebutuhan tek­nologi lainnya.

Lembaga ini ada yang me­ngelola sistem penagihan kr­e­dit dengan cara yang elegan dan tidak mengelabui konsu­men. Tapi ingat, ada juga yang dikelola dengan cara kasar, bahkan tak segan-segan meng­gunakan cara-cara peram­pasan meminta jasa dept collector (tukang tagih, red).

Tak salah jika sebenarnya banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak leasing terutama ketika menggunakan cara-cara yang kejam tadi.

Seperti diungkapkan Pe­ngamat Ekonomi dari Universitas Bung Hatta Padang (UBH) Syafrizal Chan, realita yang terjadi dengan tumbuh kembangnya perusahaan leasing tersebut, semakin banyak pula kredit macet yang terjadi. Buktinya banyak kendaraan-kendaraan yang terpaksa ha­rus dilelang.

Dia mengatakan, leasing mulai bertumbuh sekitaran tahun 1990 keatas. Leasing muncul karena besarnya po­tensi permintaan (potential demand) masyarakat untuk mendapatkan barang dengan cara mudah. Jika sebelumnya, masyarakat yang tidak punya uang sulit mendapatkan suatu barang, dengan hadirnya lea­sing­ impian mereka untuk men­dapatkan barang dengan kemampuan keuangan yang minim itu bisa terwujud.

“Disinilah potensial demand yang saya maksud,” ujar Syafrizal. 

Ketika potensi permintaan itu didukung dengan kredit, maka potensi permintaan itu bisa menjadi efektif demand yakni permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. Peru­sahaan leasing sangat pandai memanfaatkan potensi itu dengan memberi kredit pada masyarakat, sehingganya ma­sya­rakat akhirnya mempunyai daya untuk membeli suatu barang. Perusahan leasing dengan sendirinya menikmati keuntungan yang bagus dan terus berkembang.

Masalah akan muncul ke­tika pola belanja masyarakat sudah tidak lagi rasional. Pa­rahnya lagi, sudahlah kemam­puan keuangan masyarakat tidak memadai, mereka cen­derung pula bersikap konsum­tif dan gaya-gayaan, dan tidak lagi berdasarkan kebutuhan. Pola-pola konsumtif masya­rakat seperti itu menjadi pe­nyakit dalam ekonomi. “Sis­tem ekonomi kita mendidik masyarakat sepert itu, tidak didasarkan pada kondisi rill,” tuturnya.

Seperti misalnya, Asrul, 35, tukang ojek di kawasan Universitas Negeri Padang (UNP). Dia  mengatakan, motor yang digu­nakan itu adalah motor kredit. Dia mengaku tidak punya uang membeli motor tunai.

Asrul terpaksa melakoni profesi tukang ojek, karena tak ada lagi pekerjaan lain yang bisa dilakukannya untuk meng­­hi­dupi keluarga. Jika dilihat kemampuan finansial­nya, Asrul bukanlah orang yang berada. Kebutuhan da­pur­nya ditumpangkan dari hasil mengojek. Tak ayal, kon­disi itu membuat Asrul kalang kabut untuk mengejar setoran. Selain untuk bisa dibawa pu­lang, setiap hari mau tak mau Asrul harus mengumpulkan uang untuk membayar cicilan. “Mau gimana lagi. Kebutuhan dapur dan biaya anak sekolah tergantung dari motor ini. Kalau tidak, bisa-bisa anak saya tidak sekolah.

Asrul Nurwan, 56, warga Siteba, mengaku mengkredit motor karena kebutuhan juga. Motor itu dia beli selain untuk memudahkan pekerjaannya, juga bisa dimanfaatkan oleh anaknya yang kuliah. “Saya beli motor agar anak bisa pulang cepat ke rumah. Karena itu saya mengkreditkan motor untuk anak saya,” akunya.

Sementara itu, Amril,45 warga lain mengaku lebih suka membeli barang dengan cara tunai. Sebab menurutnya, mem­­beli barang dengan cara kredit penuh resiko. Se­mentara jika membeli barang de­ngan tunai, bebas dari masalah.

Lain lagi dengan Franky,27 warga Belimbing, menyadari resiko pembelian barang de­ngan kredit. Pada dasarnya leasing tidak mau menerima alasan dari konsumen, ketika konsumen telat membayar. “Saya alami sendiri. Saat itu saya tidak bisa membayar cici­lan 6 bulan karena saya tidak lagi bekerja. Padahal angsuran motor itu tinggal 8 bulan lagi. Tapi tetap saja, si kolektornya menyita motor saya tanpa mau member saya waktu,” sesalnya.

Melihat kondisi-kondisi diatas, Syafrizal Chan meng­khwatirkan akan menjadi bom wa­k­tu nantinya. Tanpa kelola yang baik, hal diatas akan men­jadi penyakit ekonomi makro.

Penyebabnya karena ada ketimpangan aliran uang dari bawah ke atas melalui peman­faatan teknologi dan peman­faatan ekonomi. Sehingga ter­ja­dilah pengalihan sumber daya dari bawah ke atas. “Jika ini terjadi, maka betul jika hipotesa kita pola kredit ini adalah bentuk pemiskinan masyarakat. Sebab masyarakat mau tak mau harus membayar cicilan kredit, dengan pen­dapatan terbatas. Disamping terjadi pula pengalihan sektor yang tradisional kepada sektor modern,” jelas Syafrizal.

Penyakit ekonomi makro itu saat ini sudah mulai nam­pak. Banyak kredit macet yang terjadi. Dikuatirkan, perusa­haan leasing terancam koleps (gulung tikar).

Dia menyarankan, agar masyarakat tidak bersikap konsumtif. Jika masyarakat membutuhkan kendaraan, minimal masyarakat harus punya usaha yang nanti dapat menutupi cicilannya. “Jangan hanya sekedar untuk mem­perlihatkan status sosial. Ja­ngan memaksakan diri  untuk memiliki kendaraan, harus dili­hat dulu kemampuan seca­ra finansial,” imbuh Syafrizal.

Kemudian adanya rencana pemerintah meningkatkan DP mencapai 30 persen dari yang sebelumnya 10 persen,  ber­dasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 43/PMK 010/2012 pada bulan Juni 2012, Syafrizal menilai upaya itu sangat tepat untuk pengen­dalian. Sebab, kegiatan ekono­mi masyarakat tidak  bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, perlu pera­nan  pemerintah.  Penerapan DP kendaraan itu, dengan sendirinya akan mengurangi daya beli masyarakat. “Untuk jangan panjang ini adalah upaya yang tepat,” ucapnya.

Kebijakan itu akan mem­berikan dampak yang sangat positif dalam jangka panjang untuk pengendalian  kredit sehingga tidak terjadi penyakit ekonomi makro mulai dari kemiskinan, dan kesenjangan sosial, hingga pengangguran. “Kita pasti tidak ingin peme­rintah kita bangkrut,” tutur­nya. (bis/mg18)

[ Red/Administrator ]