40.278 E-KTP Dibagikan

160.054 Lembar lagi Tunggu Konsorsium

Padang Ekspres • Kamis, 24/05/2012 13:35 WIB • GUSTI AYU GAYATRI • 243 klik

Sudirman, Padek—Seba­nyak 40.278 dari 200.032 lem­bar elektronik KTP (e-KTP) untuk warga Kota Padang mu­lai didistribusikan ke-11 keca­matan. Sisanya, 160.054 lem­bar e-KTP lagi masih belum da­pat didistribusikan Dinas Ke­pen­dudukan dan Pencata­tan Sipil (Dispenduk Ca­pil) karena masih menunggu ma­nifest dari konsorsium.

“Mudah-mudahan sisanya ini dalam waktu dekat akan bisa selesai dan segera dise­rahkan kepada wajib e-KTP,” kata Kepala Dispenduk Capil Pa­dang, Vidal Triza, kepada Pa­dang Ekspres, kemarin (23/5) (lihat grafis).

Vidal menyebutkan, dari total masyarakat 861.266 jiwa, sebanyak 615.299 jiwa wajib KTP. Rinciannya di Padang Selatan 47.267 wajib KTP, Pa­dang Timur 60.220 wajib KTP,  Padang Barat 40.757 wajib KTP, Padang Utara 49. 878 wajib KTP,  Bungus 17.899 wajib KTP.

Kemudian,  Lubukbega­lung 71.818 wajib KTP, Lubuk­kila­ngan  36.357 wajib KTP,  Pauh 35.825 wajib KTP, Ku­ranji 90.544 wajib KTP,  Nang­galo  44.392 wajib KTP, dan Koto­tangah 120.342 wajib KTP.

“Prosedurnya warga e-KTP telah selesai dicetak akan me­nerima undangan dari keca­ma­tan. Untuk selanjutnya sidik jari wajib e-KTP akan kembali di­cocokkan dengan card rea­der yang dirancang khusus mela­kukan verifikasi. Jika card reader dapat mem­baca data, maka sistem akan mengatakan verifikasi data berhasil. Barulah petugas ke­ca­matan mem­be­rikan e-KTP tersebut. Jika sidik jari tidak terbaca oleh sistem, maka e-KTP tidak dapat dise­rahkan. Itu sudah sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri (Men­dagri),” ucapnya.

Bagi wajib e-KTP yang akan mengambil e-KTP agar mem­bawa  KTP lama berikut foto kopinya. Bagi yang tidak punya KTP lama  agar mem­buat surat pernyataan di atas kertas de­ngan materai Rp 6 ribu.  “Jika e-KTP telah ada, maka KTP ma­nual tak berlaku lagi. Kami akan me­narik KTP manual itu,” ujarnya.

Vidal menyebutkan ada beberapa manfaat e-KTP, men­­­­­­­cegah  dan menutup pe­luang KTP ganda dan palsu, sehingga  memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pen­duduk. Kemudian mendukung terwujudnya database kepen­dudukan  akurat. Diharapkan tidak akan ada lagi perma­sa­lahan data pemilih dalam pe­mi­lu dan pilkada dan semua war­ga Negara  Indonesia yang ber­hak memilih terja­min hak pilihnya.

“Manfaat lainnya, men­dukung peningkatan ke­ama­nan negara sebagai dam­pak positif dari tertutupnya pe­luang KTP ganda dan palsu. Selama ini para pelaku kri­minal ter­masuk teroris , TKI ilegal dan per­dagangan orang umumnya menggunakan KTP ganda dan palsu,” tukasnya. (*)

[ Red/Administrator ]