SMA 1 Diduga Disusupi Parpol

DPRD Minta Sekolah Disterilkan

Padang Ekspres • Kamis, 24/05/2012 13:11 WIB • ADIYANSYAH LUBIS • 843 klik

Padang, Padek—Sekolah Me­nengah Atas (SMA) Negeri 1 Provinsi Sumbar diduga disusupi kepentingan partai politik (par­pol). Kegiatan salah satu parpol dilakukan di salah satu kediaman guru. Bahkan, siswa dengan terang-terangan menyebut jika parpol itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Demikian terungkap dalam audiensi antara siswa kelas X (Baca: kelas I) di SMAN 1 Padang dengan Komisi IV DPRD Sumbar di SMAN 1 Sumbar, Pa­dang­panjang, kemarin.

Kunjungan kerja Komisi IV ke SMAN 1 Sumbar me­nin­dak­lanjuti surat yang dikirim siswa sebelumnya ke DPRD. Surat itu berisikan keluhan siswa selama belajar di SMAN 1 Sum­bar. Turut hadir Wawako Padangpanjang, Edwin dan sejumlah kepala SK­PD Pemko Padangpanjang.

Dalam surat yang ditan­da­ta­ngani 47 siswa SMA 1 Sumbar itu, ada beberapa keluhan yang dis­am­pai­kan para siswa sejak belajar di SMA 1 Sumbar. Jika pada semester I (Juli-Desember 2011) proses be­lajar mengajar di sana berjalan nya­man, tidak demikian yang di­ra­sakan para siswa semenjak ke­da­tangan guru baru di sekolah itu pada semester baru (Januari 2012).

Keluhan mereka antara lain pola ajar dari guru baru banyak yang tidak memenuhi harapan para siswa. Kualitasnya dinilai siswa di bawah standar. Ketika siswa terbentur materi pelajaran, guru tak berupaya membantu siswa memecahkan masalah yang dihadapi.

Para siswa justru disuruh mencari sendiri. Mereka juga mengaku menerima kalimat-kalimat kasar dari guru.

Terkait tuduhan adanya kegiatan partai yang dilakukan para guru baru di sekolah itu, diketahui siswa setelah men­dengar lagu salah satu parpol diperdengarkan di mushalla.

Pada malam hari, para siswa juga sering melihat ada pertemuan-pertemuan di ke­diaman seorang guru di kom­pleks sekolah tersebut.

Informasi itu diperkuat salah seorang anggota ke­luarga guru bersangkutan, yang menyebutkan bahwa itu adalah kegiatan PKS. Di sam­ping itu, siswa juga me­nge­luhkan adanya uang komite sebesar Rp 250 ribu per bulan.

Para siswa menyatakan bahwa surat itu merupakan curahan hati mereka tanpa ada intervensi dari pihak ma­na­pun. “Itu curahan hati yang kami rasakan,” ujar Imam Habib Al Fikri, salah seorang siswa Kelas X.

Siswa asal Sijunjung itu menegaskan, semua yang di­tulis dalam surat itu adalah benar. “Kami berharap ke depan apa yang kami sam­paikan ini dapat di­tin­dak­lanjuti,” harapnya.

Hal senada disampaikan siswa kelas X lainnya, Fajar Budiman. Dia merasakan sua­sana  belajar pada semester I dengan semester II jauh ber­beda. “Pada semester II, te­patnya ketika masuk guru-guru baru ke sekolah, mulai tidak nyaman. Kesatuan antara siswa dan guru mulai reng­gang. Bahkan antara guru dan siswa pun sudah mulai ter­kelompok,” bebernya.

Siswa kelas X lainnya, Hi­dayatun Nisa menilai cara mengajar para guru baru sulit dimengerti. Hidayatun pun membenarkan adanya ak­ti­vitas parpol di sekolah sejak guru-guru baru itu mengajar di SMA 1 Sumbar.

Hal serupa disampaikan Aditya Aulia, Renggina dan siswa lainnya. Mereka me­minta DPRD Sumbar meng­kaji kembali para guru baru di SMA 1 Sumbar. Ada tiga orang guru yang diusulkan para sis­wa ini untuk diganti. Para siswa ini juga menanyakan uang komite sebesar Rp 250 ribu dan komitmen Pemprov Sumbar menggratiskan se­luruh biaya sekolah.   

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Marlis meminta Pem­prov mensterilkan sekolah dari aktivitas politik. “Ini tempat belajar mendidik kader bangsa yang baik,” tegasnya.

Terkait kondisi sarana se­kolah yang dikeluhkan siswa, Marlis berjanji akan di­ting­katkan fasilitasnya secara be­tahap melalui APBD. “Soal pungutan komite, akan kita bicarakan dengan Dinas Pen­didikan Sumbar dan komite sekolah,” ungkapnya.

PKS Janji Usut

Tak mau partainya dija­di­kan kambing hitam dalam masalah ini, anggota Komisi IV, Muslim M Yatim yang juga politisi PKS, mengatakan SMA 1 Sumbar bisa saja dimasuki parpol manapun. Yang sangat dia sayangkan, mengapa hanya diarahkan pada PKS.

Dia menuding ada per­mainan politik tingkat tinggi di SMA 1 Sumbar ini. “Jangan-jangan ini permainan politik, akhirnya anak-anak yang jadi korban. Lagu (lagu PKS, red) itu bisa saja diambil dari you­tube, teknologi canggih, bisa saja orang yang bukan dari PKS yang memutarnya,” ujar­nya.

Dia berjanji mengusut ma­salah itu sampai tuntas. “Kita serius menangani ini. Me­ngapa ini bisa terjadi. Mengapa dinas pendidikan tidak melihat ini dari awal,” tanyanya heran.

Dia juga meragukan jika tulisan dalam surat itu dibuat oleh para siswa. Dia menduga tulisan itu ditulis oleh orang lain. “Bisa saja tulisan ini diupahkan ke orang lain. Saya tidak percaya dengan isi surat itu,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ke­pala Dinas Pendidikan Sum­bar, Syamsurizal menye­but­kan, sekolah ini dimulai tahun ajaran 2011/2012 dengan kon­disi yang belum memadai. “Kita akui masih banyak ke­ku­rangan yang terbengkalai sejak tiga tahun lalu,” akunya.(*)

[ Red/Administrator ]