Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 03:53:16 WIB
NASIONAL

SBY: Pembatasan BBM Mulai Mei

Menteri ESDM Takut Pembatasan CC Mobil Bikin Ribut

Padang Ekspres • Jumat, 27/04/2012 08:20 WIB • (fal/sof/gen/jpnn) • 759 klik

BBM

Jakarta, Padek—Pemerintah memastikan akan mengumumkan langkah pengendalian bahan bakar minyak (BBM) untuk mencegah melonjaknya subsidi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan ia akan mengumumkan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah pada Mei mendatang.


Kebijakan dan rencana aksi yang akan dijalankan insya Allah pada bulan Mei sudah siap dan nantinya akan saya jelaskan kepada rakyat Indonesia,” kata presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2012 di Hotel Bidakara, kemarin (26/4).


SBY membeberkan tiga hal yang akan dilakukan pemerintah. Yakni, mengurangi penggunaan volume BBM secara signifikan, meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara, serta melakukan penghematan dan efisiensi atas pengeluaran pemerintah, baik pusat maupun daerah.


”Ketiga (hal) inilah yang saya harus tekankan untuk mengamankan APBN dan fiskal kita,” ujarnya.
SBY mengakui, opsi yang tersedia tidak cukup banyak dalam mengatasi permasalahan tersebut.


Meski begitu, dirinya yakin pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di angka 6,5 persen, serta APBN dan fiskal aman dan sehat.
Di depan peserta Musrembangnas yang antara lain diikuti menteri kabinet, kepala lembaga, dan seluruh kepala daerah, SBY menuturkan latar belakang diambilnya kebijakan pengendalian BBM. Itu terkait dengan diketoknya APBN Perubahan 2012 dalam sidang paripurna DPR akhir Maret lalu.


Dalam rancangan APBNP tersebut ada desain kenaikan harga BBM Rp 1.500 per liter. Sehingga kemudian muncul dana-dana kompensasi yang disiapkan bagi mereka yang terkena imbas kenaikan harga tersebut. Namun setelah melalui proses politik, SBY menyebut ada yang tidak klop.


“Pertama, RAPBNP itu yang di dalamnya ada asumsi, penerimaan atau pendapatan, pembelanjaan, subsidi, defisit, itu disetujui. Ketok palu,” kata SBY sembari melakukan gerakan mengetuk podium. Namun di sisi lain, kenaikan harga BBM yang seharusnya menjadi satu paket dikenai aturan yang ketat, yakni jika kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata 15 persen dalam enam bulan berjalan atau sama dengan USD 120,75 perbarel.


”Apa yang terjadi antara satu dan dua ini ada yang tidak klop. Atau dalam bahasa yang lain hasil proses politik di DPR ini memberikan persoalan baru dalam APBNP 2012 karena ada mismatch,” urainya. Jika kondisi tersebut dibiarkan, lanjut SBY, subsidi BBM dan listrik akan melonjak. Defisit anggaran juga bisa melebihi 3 persen yang berarti bertentangan dengan undang-undang.


Pemerintah, kata SBY, bisa saja menutup defisit melalui utang. Namun opsi tersebut tidak dilirik. “Kita tidak ingin membebani pemerintahan mendatang, anak cucu kita, dan generasi muda,” ujarnya.


SBY lantas meminta jajaran pemerintahan termasuk kepala daerah untuk memahami permasalahan yang dihadapi paska diketoknya APBN Perubahan 2012. Dengan kondisi tidak ada kenaikan harga BBM, pengurangan volume penggunaan BBM bersubsidi dan gerakan penghematan akan segera dilakukan. selain itu juga melanjutkan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).


”Tolong Anda sebarkan secara luas bahwa BBM bersubsidi sesungguhnya ditujukan untuk masyarakat yang tergolong tidak mampu,” kata SBY.


Teknis Belum Diputuskan
Meski sudah pasti diumumkan presiden 1 Mei mendatang, belum semua teknis pembatasan BBM sudah diputuskan pemerintah. Teknis paling sulit adalah rencana pembatasan BBM bersubsidi untuk mobil pribadi. Pemerintah masih belum bisa menentukan jenis mobil yang bisa dikenai larangan penggunaan BBM bersubsidi. Menteri ESDM Jero Wacik mengungkapkan penentuan kapasitas mesin mobil yang bisa dikenai pembatasan akan sulit dilaksanakan. “Yang belum urusan CC. Karena CC ini sulit pelaksanaannya,” kata Jero.


Jero mengatakan, pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin akan terbentur pelaksanaan di lapangan. “Misalkan kalau saya tetapkan 1.500 cc, itu tidak mudah pelaksanaanya. Apa ada mobil yang 1.500 cc? Adanya mobil yang 1490 cc. Itu nanti ribut di lapangan,” kata mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tersebut.


Teknis pembatasan lain yang harus segera dimulai adalah konversi BBM ke bahan bakar gas. Namun, upaya itu membutuhkan waktu lama. Sebab, infrastruktur pendukung seperti pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) harus disiapkan terlebih dahulu. Jero mengatakan, pemerintah pusat telah membuat nota kesepahaman dengan penyedia gas dan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempermudah pemberian izin pendirian SPBG.


Teknis pembatasan BBM bersubsidi yang sudah pasti bisa langsung dilaksanakan baru yang terkait internal pemerintah. Yakni, larangan mobil pelat merah menggunakan BBM bersubsidi. “Mobil pemerintah itu tidak boleh menggunakan premium, semua harus pertamax,” katanya.


Larangan mobil pelat merah menggunakan premium baru diberlakukan di daerah Jabodetabek. Daerah lain dianggap belum siap karena tidak setiap pom bensin menyediakan pertamax. Pembatasan subsidi energi lain adalah penghematan listrik di gedung-gedung pemerintahan. “Jadi, nanti gedung-gedung pemerintah nanti disidak, harus mati listriknya pada jam berapa lampunya. Itu mengehamat listrik yang otomatis akan menghemat BBM,” kata Jero. Upaya lain adalah larangan penggunaan BBM bagi pembangkit listrik baru.


Jero mengatakan tanpa pembatasan BBM bersubsidi, anggaran pemerintah pasti akan jebol. Tahun lalu saja konsumsi BBM bersubsidi mencapai 41,7 juta kilo liter. Padahal, tahun ini kira-kira akan ada tambahan 8 juta motor baru. Juga, akan ada tambahan 1 juta mobil baru, atau lebih banyak dari tahun lalu yang mencapai 800 ribu mobil baru.

Jero mengatakan, target kuota 40 juta kilo liter tidak akan tercapai tanpa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. “Tahun lalu saja 41,7 juta kilo liter. Sekarang tambah mobil baru, kalau pakai ini (sambil menunjuk kepalanya) masak jadi 40 (juta kilo liter),” kata Jero. Ia mengatakan, pembatasan BBM diperkirakan akan menekan konsumsi hinga 2,3 juta kilo liter.


Jika dilakukan pembatasan konsumsi premium terhadap mobil berkapasitas di atas 1.500 cc, efektivitasnya memang amat meragukan. Tipe mobil di atas 1.500 cc kategorinya relatif mewah terutama sedan seperti Toyota Corolla, Camry, Honda Civic, Accord, Ford Fiesta, dan beberapa tipe lain di atasnya. Itu adalah mobil yang biasanya memang biasanya sudah menggunakan pertamax. Ada juga tipe MPV yang cukup laris di pasaran seperti Toyota Kijang Innova, Fortuner, Nissan Grand Livina, dan Mitsubishi Pajero Sport.


Sementara mobil-mobil yang paling laris dan jumlah penjualannya lebih dari setengah total penjualan domestik, bisa masih boleh minum premium. Mereka antara lain Avanza, Vios, Ertiga, APV, Carry, Xenia, Grand Max, Luxio, sebagian Nissan Juke, dan mayoritas city car seperti Nissan March Yaris, Jazz, termasuk sedan Vios.


Menkeu Agus D.W Martowardojo mengatakan agar anggaran tidak jebol lagi, paling tidak tahun depan pemerintah sudah harus bisa menaikkan harga BBM. Agus mengatakan beban subsidi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun depan, anggaran subsidi energi diperkirakan Rp 319,7 triliun. Angka itu hampir seperlima dari total belanja negara. Sedangkan pada 2014, subsidi subsidi energi bisa mencapai Rp 347,2 triliun. “Beban subsidi terus meningkat,” kata Agus.


Tahun 2013, lanjut Agus Marto, diperkirakan harga ICP sekitar USD 100-120 per barel dengan volume BBM bersubsidi sekitar 45 juta kilo liter. Jumlah tersebut membengkak jika dibandingkan volume BBM bersubsidi yang dipatok pada tahun ini sebesar 40 juta kl.


Tahun depan, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan mencapai kisaran USD 100 hingga USD 120 per barel. Sedangkan konsumsi BBM bisa membengkak menjadi 45 juta kilo liter setahun. (fal/sof/gen/jpnn)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!