Kab. Lima Puluh Kota

Alis-Asyirwan Serius Terapkan e-KTP

Dimulai 2012, Bukan Karena tak Siap

Padang Ekspres • Berita Pemerintahan • Jumat, 20/04/2012 14:30 WIB • (frv) • 541 klik

Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumbar, di bawah kepemimpinan pasangan bupati Alis Marajo Dt Sori Marajo dan wakil bupati Asyirwan Yunus, serius mendukung program e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dirancang Kementerian Dalam Negeri.

Keseriusan itu ditunjukkan Alis Marajo dan Asyirwan Yunus, dengan mempersiapkan pelaksanaan e-KTP di wilayah mereka, menjamin ketersediaan catu daya listrik di tempat-tempat pelayanan e-KTP, dan mempersiapkan tenaga teknis pada seluruh kantor camat.

Tidak itu saja, Alis Marajo dan Asyirwan Yunus juga memerintahkan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, menjaga akurasi database kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).

Bersama 35 anggota DPRD Limapuluh Kota yang dipimpin Darman Sahladi, Safarudin Dt Bandaro Rajo dan drh Harmen, pasangan Alis-Asyirwan juga komit menyediakan anggaran penerapan e-KTP melalui APBD Limapuluh Kota. Anggaran yang disediakan itu, untuk pembentukan tim Pokja (kelompok kerja) kabupaten dan kecamatan.

Kemudian, Pemerintah Kabupaten juga menyiapkan anggaran untuk sosialiasi penerapan KTP elektronik terhadap instansi dan penduduk, mobilisasi penduduk wajib KTP ke tempat pelayanan, kordinasi dan konsultasi ke provinsi maupun pusat, serta insentif petugas di setiap tempat pelayanan e-KTP.

”Pokoknya, kita pemerintah daerah, serius menerapkan e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang merupakan program Kemendagri, untuk menyusun data base kependudukan masyarakat Indonesia,” kata Wakil Bupati Asyirwan Yunus, baru-baru ini.

2012, Bukan Tidak Siap
Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Limapuluh Kota Azfrizal Aziz mengatakan, penerapan e-KTP di Kabupaten Limapuluh Kota memang baru tahun 2012. Ini bukan berarti Limapuluh Kota tidak siap, tetapi disebabkan hasil seleksi yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kemendagri.

”Kabupaten Limapuluh Kota ditetapkan pemerintah pusat untuk melaksanakan penerapan e-KTP atau KTP elektronik pada tahun 2012 bersama 300 kabupaten/kota. Ditetapkan pada tahun 2012, bukan karena ketidaksiapan daerah, tapi merupakan hasil seleksi yang dilakukan pemerintah pusat,” tegas  Azfrizal Aziz.

Ia mengatakan, dalam menyeleksi kabupaten/kota yang menerapkan e-KTP, Kemendagri memakai sedikitnya empat kriteria. Pertama, akurasi database kependudukan. Kedua, nomenklatur instansi pelaksana. Ketiga, pelaksaan SIAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Serta keempat, memiliki Perda Administrasi Kependudukan.

”Untuk kriteria pertama, akurasi data base kependudukan, Limapuluh Kota telah mekakukan pemutakhiran sejak tahun 2009. Untuk kriteria kedua, Limapuluh Kota telah membentuk Disdukcapil sejak 2008,” terang Azfrizal didampingi Kabid Dafduk Andri Mahardi.

Sedangkan untuk kriteria ketiga, yaknimelaksanakan SIAK, Kabupaten Limapuluh Kota sudah melakukan sejak tahun 2009. Begitupula dengan persayaratan keempat, Limapuluh Kota sudah memilik Perda Administrasi Kependudukan sejak tahun 2009.

”Artinya, sejak dua tahun silam, Limapuluh Kota sebenarnya sudah siap melaksanakan e-KTP. Tetapi karena hasil seleksi pemerintah pusat menetapkan, pelaksanaan e-KTP di Limapuluh Kota tahun 2012, makanya baru tahun ini kita laksanakan,” ulas Azfrizal Aziz.

Terkait pelaksanaan e-KTP tahun 2012, menurut Azfrizal Aziz, sudah sampai pada tahap perekaman data penduduk, berupa perekaman sidik jari, foto, tanda tangan dan iris mata. “Perekaman data ini, sudah kita mulai sejak Senin (9/4) lalu pada lima kecamatan. Rabu (11/4), seluruh kecamatan sudah melaksanakan,” ujarnya.

Hanya saja, diakui Azfrizal Aziz, sebanyak tiga dari 13 kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota, masih kekurangan peralatan e-KTP. ”Setiap kecamatan, idealnya pakai 2 unit alat. Tapi di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Suliki dan Bukitbarisan, masing-masing baru 1 unit,” ujarnya.

Terkait kekurangan alat tersebut, pihak Disdukcapil sudah menghubungi konsorsium yang ditunjuk Kemendagri untuk pengadaan peralatan. ”Dijanjikan, akhir April 2011 ini, peralatan tambahan akan datang. Kita tentu sabar menunggu,” demikian Azfrizal Aziz. (frv)

[ Red/Redaksi_ILS ]