Minggu, 20 April 2014 - 19 Jumadil Akhir 1435 H 20:19:19 WIB
METROPOLIS

Kasus Bus Kampus Mandek

Padang Ekspres • Sabtu, 07/04/2012 14:37 WIB • (mg17) • 382 klik

Gunungpangilun, Padek—Penanganan kasus dugaan korupsi biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) bus kampus Unand, tak jelas juntrungannya. Padahal, penyelidikannya sudah dimulai sejak 2010 lalu. Namun setiap dikonfirmasi, aparat kejaksaan bertekad mengantarkan kasus tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Padang.


Kasi Pidsus Kejari Padang, Daminar mengatakan, meski berjalan lamban, kasus tersebut mulai menunjukkan kemajuan. Keterangan ahli dari Kementerian Keuangan RI yang ditunggu sejak tiga bulan lalu, kini telah didapatkan.


“Ahli dari Kementerian Keuangan itu telah datang tiga hari lalu ke Kejari Padang. Yang meminta keterangan pada ahli tersebut anggota saya,” kata Daminar.


Namun demikian, masih ada dua keterangan ahli lagi yang harus didapatkan jaksa. Yakni, keterangan dari Kementerian Perhubungan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kerugian.


Daminar menganalogikan kasus BBM bus kampus tersebut seperti duri dalam daging. Kesalahan yang dilakukan calon tersangka tampak jelas, tapi sulit dibuktikan. “Tapi, saya bersama anggota berupaya semaksimal mungkin menuntaskan kasus tersebut. Cepat atau lambat akan dituntaskan,” janjinya.


Daminar mengaku telah mengantongi calon tersangka. Namun, belum bisa ditetapkan karena jaksa belum mendapatkan bukti kuat untuk menjeratnya.


Bukti dimaksud Daminar adalah bon-bon pengeluaran bensin yang diberikan para sopir bus kampus ke pihak SPBU. “Bon-bon itu tidak bisa didapatkan lagi, karena sudah dibuang, dan diganti dengan uang. Tapi kami tidak lepas tangan, terus berusaha mencari bukti-bukti pendukung yang dapat memperkuat indikasi pelanggaran dalam kasus itu,” tegas Daminar.


Dia mengungkapkan, penyidik telah memeriksa 45 orang saksi hingga Maret lalu. Antara lain dari pihak kampus, sopir bus, dan pihak SPBU.
Kasus ini bermula adanya penyalagunaan iuran mahasiswa tiap semester sebesar Rp 200 ribu.


Iuran itu digunakan untuk kebutuhan operasional bus kampus, di antaranya untuk BBM, biaya perawatan bus, honor tim pengelola dan sopir, lembur sopir yang tertuang dalam SK Rektor Nomor 146.a/XIV/A/Unand-2006 tanggal 7 Mei tentang Pengelolaan Transportasi Bus Kampus Unand serta SK Nomor 227/XIII/A/Unand-2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tim Pengelola, Tim Pengemudi, Satpam, dan Tenaga Lapangan Transportasi Kampus Unand dan Penunjukan Seorang Manejer Pengelola Bus Kampus.


Setelah penerbitan SK, staf administrasi pengelola bus kampus mengajukan rencana anggaran biaya (RAB) untuk sebulan kegiatan dengan mekanisme; manajer menyerahkan RAB tersebut kepada Rektor Unand waktu itu, Musliar Kasim sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan kemudian rektor menyerahkan RAB tersebut kepada Pembantu Rektor II (PR II) waktu itu, Weri Darta Taifur sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).


Kemudian, PR II mendisposisikan RAB tersebut kepada kepala Biro Umum dan Keuangan dan didisposisikan lagi kepada Tim Pengawas Bus Kampus untuk mengecek kelayakan permintaan tersebut serta beberapa proses lainnya.


Dalam laporan pertanggungjawaban (LPj), data riil penggunaan BBM sebagaimana yang tercantum dalam daftar kebutuhan harian (DKH) BBM yang dibuat oleh pihak pengelola, yaitu staf administrasi, tidak sesuai dengan kuitansi serta dana yang telah diterima atau RAB yang disetujui. (mg17)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!