Kamis, 17 April 2014 - 16 Jumadil Akhir 1435 H 05:31:05 WIB
RAKYAT SUMBAR

Peduli Pupuk Petani, Bentuk KP3

Gubernur Minta 13 Daerah segera Membentuk

Padang Ekspres • Kamis, 15/03/2012 13:22 WIB • (ayu) • 339 klik

Padang, Padek—Kabupaten dan kota yang belum membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) diminta Gubernur Sumbar Irwan Prayitno segera membentuknya. Pasal, KP3 berperan penting mengawasi pendistribusian pupuk bagi petani.


Sampai saat ini tercatat baru enam daerah yang telah membentuk, yakni Tanahdatar, Pasaman Barat, Padang, Payakumbuh, Sawahlunto dan Kota  Solok. ”Ke-13 daerah lainnya, saya imbau segera membentuknya,” kata Irwan Prayitno kepada Padang Ekspres, kemarin (14/3).


Selain itu, Irwan juga mengimbau daerah yang belum menetapkan harga eceran tertinggi (HET) melalui peraturan bupati /perwako segera menetapkannya. Untuk kasus kedua ini, sampai sekarang ada empat daerah belum memiliki  peraturan bupati dan wako (Perbup/Perwako) yaitu Pasaman, Solok Selatan, Mentawai dan Pariaman.


Soal peningkatan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, Irwan mengharapkan bupati dan wali kota menganggarkan dana pendamping untuk kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi dalam APBD perubahan atau APBD 2013. Pemprov sendiri telah menyalurkan pupuk bersubsidi untuk subsektor pertanian, tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dengan total 203.530 ton.


Penyaluran pupuk bersubsidi ini menurut Irwan, juga tak lepas dari sejumlah persoalan. Selain belum memenuhi enam tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu, jadwal pasokan pupuk tidak sesuai masa tanam petani.


Selain itu, distributor meminta tebusan sebelum pupuk dipasok ke gudang pengecer, keterbatasan fasilitas bongkar Pelabuhan Telukbayur, belum aktifnya KP3 kabupaten dan kota mengawasi, penempatan kios yang belum sepenuhnya berada pada sentra produksi.


Lalu, masih adanya kios yang tidak mencantumkan HET  pada papan nama, rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang disampaikan kelompok tani belum optimal, karena tidak terbagi dalam subsektor. ”Itu hanya beberapa persoalan yang terjadi  dalam penyaluran pupuk di tahun 2011 lalu,” ujarnya.


Mengantisipasi terjadinya permasalahan tersebut, pada kegiatan 2012 dengan jumlah pupuk yang disalurkan 230.700 ton, telah diterbitkan Peraturan Gubernur No 1  Tahun 2012 tentang HET dan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian untuk kota dan kabupaten di Sumbar tahun 2012.


”Melalui pergub tersebut bisa memperkuat pengawasan terhadap pola distribusi pupuk, termasuk harga yang sampai kepada petani. Langkahnya, mengaktifkan peran KP3, pemberian sanksi kepada produsen, distributor dan pengecer. Di samping itu, karena masih adanya harga pupuk di atas HET tingkat pengecer. Diharapkan pemerintah mengawasi penerapan harga yang ditetapkan produsen,” ujarnya.


Pengamat kebijakan publik Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan, KP3 sangat dibutuhkan, terutama bagi masyarakat petani. Dengan tidak adanya pengawas penyaluran pupuk bersubsidi, dia menilai wajar kelangkaan pupuk sering terjadi pada sejumlah daerah di Sumbar. Seyognya, pembentukan KP3 menjadi hal prioritas dilakukan kepala daerah. Dengan tidak dibentuknya KP3 mengidentifikasikan ketidakberpihakan bupati dan wali kota terhadap jeritan masyarakat petani di daerahnya.


”Saya memberikan apresiasi gubernur dengan menggelar rakor kemarin, sehingga terungkap kepala daerah mana saja yang pro terhadap penderitaan petani dan mana saja yang belum membentuk KP3. Harusnya kepala daerah tahu, apa yang menjadi  prioritas dan mana yang tidak prioritas,” ujarnya.


Imbauan gubernur soal pembentukan KP3, menurut Asrinaldi, seyognya harus direspons cepat. ”Bupati dan wali kota harus secepatnya mem-followup imbauan gubernur ini, karena ini terkait kepentingan masyarakat banyak.

Bagi bupati yang mengulur-gulur waktu terhadap pembentukan KP3 ini, sama artinya mereka tidak mendukung program pemerintah pusat untuk menyiapkan ketahanan pangan. Sebab, pupuk sangat erat kaitannya dengan peningkatan produksi  pertanian,”  ucapnya. (ayu) 

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!