Kota Bukittinggi

Prodi Boleh Dibuka setelah Mengantongi Akreditasi

Padang Ekspres • Berita Pendidikan • Selasa, 06/03/2012 14:01 WIB • (bis) • 598 klik

Padang, Padek—Kasubdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Dr Mastuki HS, menegaskan sebuah program studi (prodi) boleh dibuka setelah perguruan tinggi mengantongi akreditasi dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

“Bila akreditasi telah ada maka penerimaan mahasiswa boleh dilakukan,” kata Mastuki menjadi saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengalihan dana DIPA dan RKA-KL tahun 2007-2010, dengan terdakwa Ismail, Ketua STAIN Djambek Bukittinggi di Pengadilan Tipikor Padang, kemarin (5/3).

Dia menjelaskan, bahwa proses pengurusan akreditasi untuk prodi tersebut mulai dari pendaftaran administrasi hingga ijin keluar memerlukan waktu yang lama. “Batasan pengurusan akreditasi prosesnya hingga Mei 2012 ini,” terangnya.

Mastuki juga menuturkan, bahwa kasus pembukaan prodi yang lebih dulu daripada keluarnya pengurusan izin sering ditemui pada kampus pendidikan islam swasta maupun negeri di Indonesia.

“Tapi bila masa pengurusan akreditasi prodi tersebut kampus telah menamatkan siswanya, maka keabsahan ijazah itu dinilai dari pengakuan dunia luar. Apakah prodi tersebut diakui atau tidak didunia kerja,” ujarnya.

Saksi lain, Ali Rahman pembantu ketua II Bidang Administrasi keuangan dan kepegawaian di STAIN Bukittinggi menjelaskan soal penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk mahasiswa dan tenaga pengajar. Peruntukan DIPA tersebut diantaranya untuk beasiswa mahasiswa, gaji dosen luar biasa dan untuk penunjang kegiatan operasional kampus . “Semua ini telah direncanakan dalam RKA-KL,” katanya yang juga bertugas sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dari Panitia penyelenggara Keuangan DIPA STAIN.

Dia menjelaskan, bahwa dalam penyusunan materi RKA-KL ini, melibatkan seluruh fungsional perencana dari semua prodi dan termasuk Ketua STAIN. (bis)

[ Red/Redaksi_ILS ]