Senin, 21 April 2014 - 20 Jumadil Akhir 1435 H 19:07:59 WIB
PRO SUMBAR

Ketua DPRD Dilaporkan

Diduga Palsukan Surat

Padang Ekspres • Selasa, 26/04/2011 11:34 WIB • (ris) • 364 klik

Padangpariaman, Padek—Sejumlah wakil rakyat di DPRD Padangpariaman akhirnya melaporkan ketua DPRD  Padangpariaman ke Polres Padangpariaman, Senin (25/4) pukul 14.00 WIB. Laporan ini terkait dugaan pemalsuan surat dan data dewan untuk melegalisasi pengangkatan sekretaris DRPRD yang baru.


Kapolres Padangpariaman, AKBP Eko Nugrohadi dan Wakapolres Kompol, Komaruddin serta Kasat Reskrim AKP Sihombing mengakui adanya laporan tersebut. Pihaknya menyebutkan laporan para anggota DPRD Padangpariaman itu telah diterima.


”Laporan yang disampaikan para pelapor masih dalam pemeriksaan pihak penyidik,” ujar Kapolres. Informasi yang dihimpun Padang Ekspres terungkap, laporan yang diajukan para wakil rakyat Padangpariaman itu, karena mereka menilai proses pengangkatan sekwan tersebut cacat hukum. Karena sebelumnya tidak dibahas Ketua DPRD Padangpariaman, Eri Zulfian pada tingkat anggota maupun pimpinan dewan.


”Padahal, sesuai Undang-Undang No 32 tahun 2004 pada pasal 1, 2, 3 proses pengangkatan sekwan mestinya harus melalui persetujuan dewan. Namun, dalam pelantikan Sekwan baru ini, ketua DPRD diduga memalsukan surat dan data dewan. Anggota DPRD serta atas nama DPRD merasa dirugikan. Karena itu, kami sekarang melaporkan ketua dewan ke polisi,” ungkap Wakil Ketua DPRD Padangpariaman, Desril Yani Pasha.
Lebih jauh dikatakan Desril, didampingi sejumlah anggota dewan lainnya, Komi Chaniago, 48, Syafri CR dan lainnya, persoalan itu berawal saat 29 Maret 2011, pukul 10.00 WIB.


Di mana saat itu bermacam jenis surat yang berhubungan dengan pelantikan sekwan DPRD Padangpariaman diduga telah dipalsukan oleh Ketua DPRD. Bahkan surat tersebut tidak ditemukan dalam agenda surat dewan. Baik sebagai surat masuk maupun surat keluar di dewan ini.    
“Makanya atas dugaan pemalsuan nomor indek surat terkait surat rekomendasi dari DPRD yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD Eri Zulfian itu sebelumnya kasusnya juga telah kita laporkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Padangpariaman. Bahkan dewan juga telah membuat surat laporan ke gubernur serta Kapolda untuk dilakukan proses lebih jauh,” tegasnya.


Di sisi lain, ditambahkan, Syafri CR yang juga Ketua Partai Buruh Padangpariaman, menurut ketentuan perundangan yang ada, pelantikan sekwan atau pejabat lain di lingkungan Pemkab Padangpariaman adalah hak prerogatif kepala daerah.
Hanya saja, khusus pelantikan sekwan harus ada persetujuan dari lembaga dewan berdasarkan UU no 32 tahun 2004 pasal 1,2 dan 3. Namun kondisi itu justru bertolak belakang dengan kronologis pelantikan Sekwan DPRD Padangpariaman.


Ia mencontohkan, pada tanggal 7 Maret 2011 yang lalu, awalnya Bupati Padangpariaman H Ali Mukhni, melayangkan surat ke DPRD untuk mengusulkan nama-nama calon sekwan. Tiga nama yang diusulkan tersebut adalah Sawirman, Yasrum Aziz dan Wisra. Semua usulan itu adalah camat yang bertugas di lingkungan Pemkab Padangpariaman.


”Akan tetapi, 14 Maret 2011, Eri Zulfian langsung membalas surat tersebut dengan mengeluarkan surat rekomendasi untuk Sawirman. Ironisnya, ketua DPRD dalam membalas surat bupati itu tidak melalui proses di lembaga ataupun melalui rapat dewan,” ungkapnya.
Anehnya, dalam pengusulan surat rekomendasi tersebut ternyata tidak ada dalam agenda surat dewan. Bahkan setelah  dilakukan pengecekan ternyata nomor indeks surat dewan yang seharusnya 171 dan 170, ternyata yang tertulis dalam surat rekomendasi ke bupati  adalah dengan nomor indeks 800.


”Padahal nomor indeks 800 itu adalah milik BKD Padangpariaman. Jadi, disinilah letak dugaan pemalsuan dokumen negara oleh Ketua DPRD Eri Zulfian,” imbuhnya.


Terpisah, Ketua DPRD Padangpariaman Eri Zulfian menyatakan, persoalan pelantikan sekwan pada dasarnya masalah internal dewan. Lagipula dari mulai proses awalnya juga telah sesuai aturan.


Akan tetapi, jika memang ada yang tertinggal dalam proses tersebut, hal itu telah diselesaikan secara internal. “Artinya, persoalan internal mestinya juga diselesaikan di tingkat internal,” ungkapnya.


Demikian pula dalam persoalan pengangkatan Sekwan Sawirman, sebagai sekretaris dewan, ia sebagai Ketua DPRD hanya mengakomodir keinginan dari kawan-kawan di lembaga ini. Ia dalam persoalan ini tidak punya kepentingan apapun. (*)
“Karena itu, saya tidak ingin menanggapi persoalan itu lagi, karena telah diselesai di tingkat internal dewan. Saya meminta jangan diperuncing lagi persoalannya,” ujarnya. (ris)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Selesaikan Pemilu, Jangan Terlena Koalisi

LUPAKAN sejenak hiruk pikuk isu koalisi partai politik. Proses pemilihan umum legislatif 2014 masih berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyelesaikan rekapitulasi suara. Rencananya, KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara pada 7 Mei 2014. Proses tersebut pun harus terus dikawal. Sebab, itulah yang nanti menjadi pijakan untuk proses berikutnya, yakni pengisian pejabat DPR dan pemilihan umum presiden (pilpres). Hasil penghitungan cepat memang bisa menjadi pedoman awal. Namun, bukan itu yang berlaku secara nasional.

Perbaiki Layanan RS Ahmad Muchtar

YTH bapak pimpinan Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi. Apa begitu pelayanannya, adik saya masuk rumah sakit pagi jam 9 dan pulang jam 4 sore tapi siangnya tidak dikasih makan. Padahal kami bayar cash. Tolong dijelaskan.

Senin, 21 April 2014

Jadilah Konsumen Cerdas

Parhatian bana kalau ka mambali-bali tuh. Jan sampai takicuah pulo........................................................!

 

Kadis dan Kabid DKP jadi Tersangka

Itulah Pak, jan buang sampah jo sambarangan.......................................!

 

Caleg Nasdem Dilaporkan Money Politic

 Lah ka salasai pemilu ko, banyak nan saliang malapor mah..........................!