Senin, 21 April 2014 - 20 Jumadil Akhir 1435 H 06:27:41 WIB
NASIONAL

Gaji Rp 3,5 Juta, tapi Rekening Rp 60 M

Besok Dhana Diperiksa Kejagung

Padang Ekspres • Rabu, 29/02/2012 10:25 WIB • (wok/rul/fal/jpnn) • 567 klik

(*)

Jakarta, Padek—Keganjilan kekayaan pegawai golongan IIIC di Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta, Dhana Widyatmika mulai terkuak. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI melansir gaji Dhana hanya Rp 3,5 juta per bulan. Kondisi ini bertolak belakang dengan kekayaan Dhana mencapai Rp 60 miliar disimpan di 18 rekening dengan 5 bank besar. Atas dasar ini jugalah, Dhana ditetapkan Kejagung sebagai tersangka.

 
Sekretaris BKD DKI, Budi Utomo menyebutkan, Dhana masih berstatus PNS DKI dengan gaji Rp 3,5 juta per bulan. Pemprov DKI belum bisa memberhentikan Dhana sebagai PNS, karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. ”Kita harus bersabar menunggu proses penyidikan yang akan dilanjutkan dengan persidangan yang akan mengeluarkan putusan atau penetapan pengadilan berkekuatan hukum. Selama belum ada putusan hukum, kami masih memberlakukan asas praduga tak bersalah,” kata Budi saat jumpa pers, di Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI, Jl Abdul Muis, Jakarta Pusat, kemarin (28/2).


Menurut Budi, sejak maraknya berita kasus dugaan rekening gendut Dhana dan telah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung, Pemprov DKI langsung mengambil beberapa langkah untuk memberikan informasi yang benar kepada publik. Di antaranya, Pemprov DKI telah mengumumkan data dan informasi tentang Dhana kepada pihak yang membutuhkannya. Langkah lainnya, berkoordinasi dengan atasan Dhana, dalam hal ini Dinas Pelayanan Pajak DKI dan Badan Kepegawaian Daerah DKI sebagai pembina kepegawaian.


Hasil koordinasi tersebut, apabila sudah ada putusan bersalah dan surat penahanan dari Kejaksaan Agung, maka kedua instansi ini akan memproses sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang PNS. ”Jika sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah, maka otomatis Dhana akan diberhentikan sebagai PNS DKI,” ujarnya.


Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak DKI, Djuli Zulkarnaen menerangkan, masuknya Dhana sebagai PNS DKI berawal dari kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Dinas Pelayanan Pajak DKI 2011 silam. Selanjutnya, pihak Dinas Pajak berkirim surat kepada Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan. Oleh Kementerian Keuangan, dikirimlah 100 staf Kemenkeu untuk bekerja di DKI. Sesuai proses rekrutmen pegawai, BKD pun memproses melalui tes kompetensi. Hasilnya, dari 100 orang yang lolos seleksi sebanyak 88 orang, salah satunya adalah Dhana. Namun, Dhana baru bekerja di Dinas Pelayanan Pajak selama sebulan terhitung dari tanggal 12 Januari 2012.


”Sehingga kecil kemungkinan rekening gendut tersebut diperoleh Dhana saat bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” terangnya. Terlebih, sebelumnya yang bersangkutan bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian sempat bertugas juga di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua. ”Kemungkinan memang sebelum di sini. Kami juga tidak tahu banyak tentang kasus ini,” ujar Djuli.


Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada dua jenis pemungutan pajak yang dialihkan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dua jenis pajak ini dipegang Pemprov DKI mulai tahun 2011.


Maka dikeluarkanlah Peraturan Gubernur No 29/2011 tentang Pemungutan Pajak PBB dan BPHTB di tingkat kecamatan. Kemudian dibentuklah UPPD di tingkat kecamatan yang membutuhkan SDM yang berpengalaman mengelola kegiatan PBB dan BPHTB. ”Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemprov DKI merekrut pegawai yang diambil dari Kemenkeu,” tuturnya.


Sementara itu, Dhana sudah dua hari ini tak masuk kerja. Setelah kasusnya mencuat ke media, yang bersangkutan langsung mengajukan surat izin tidak masuk selama dua hari sejak 27 Februari 2012. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Unit Kantor Pelayanan Pajak Daerah Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan alasan Dhana ingin fokus kepada proses penyidikan kasusnya. Surat tersebut ditunjukkan oleh Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Djuli Zulkarnaen, dalam jumpa pers di kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Selasa, 28 Februari 2012. ”Kami lost contact dengan yang bersangkutan. Dia memang benar mengajukan surat izin untuk tak masuk selama dua hari,” kata Djuli.
Besok Diperiksa
Di sisi lain, Kejaksaan Agung tidak membuang waktu untuk mulai mengungkap kejahatan yang dilakukan mantan PNS Ditjen Pajak Dhana Widyatmika. Besok (1/3), penyidik Gedung Bundar menjadwalkan memeriksa PNS golongan III-C yang diduga memiliki rekening hingga Rp 60 miliar itu. Tidak hanya Dhana, penyidik pidana khusus Korps Adhyaksa juga akan memeriksa istri Dhana, Dian Anggraeni. ”Penyidik telah memanggil istri DW, inisialnya DA untuk menjadi saksi,” kata Kapuspenkum Kejagung Noor Rachmad, kemarin (28/2).


Penyidik, lanjut dia, telah menjadwalkan untuk memeriksa tiga orang saksi. Selain istri Dhana, Kejagung juga memanggil seorang pejabat di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan karyawan PT Mobilindo, showroom milik Dhana, bernama Jamal. ”Pemanggilan saksi dalam upaya membuktikan tindak pidana korupsi,” terang Noor Rachmad. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terutama dari PT Mobilindo dan istri Dhana, juga untuk menguak aliran dana milik Dhana. Bagaimana dengan sumber dana milik Dhana? ”Nantilah. Sabar,” jawab Noor Rachmad, singkat.


Mantan kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo itu enggan berspekulasi tentang kemungkinan adanya perubahan status istri Dhana. Dia menegaskan, pemanggilan terhadap Dian dalam kapasitasnya sebagai saksi. ”Tergantung bagaimana penyidik nanti,” ucapnya. Begitu juga dengan kemungkinan upaya paksa, berupa penahanan yang akan dikenakan terhadap Dhana. Hal itu menjadi kewenanganan penyidik pidsus untuk menentukan.


Noor Rachmad mengakui, jaksa menyiapkan beberapa pasal untuk menjerat Dhana. Antara lain, pasal mengenai gratifikasi, penyuapan, korupsi, dan money laundering. Dia beralasan, penyidik tidak harus menyampaikan hal tersebut. ”Yang pasti, Kejaksaan menemukan fakta ada buki permulaan yang cukup sebagai tersangka,” kata Noor yang bakal menempati pos baru sebagai Kajati Sumut itu.


Dia meminta publik untuk memberi waktu kepada penyidik bekerja. Termasuk untuk menelusuri pihak-pihak yang terkait, sehingga dikenakan pasal penyertaan. ”Ini kan sedang berjalan penyidikannya. Beri kesempatan kepada tim,” katanya. (wok/rul/fal/jpnn)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!