Kamis, 17 April 2014 - 16 Jumadil Akhir 1435 H 05:31:54 WIB
NASIONAL

Daerah Perlu Insentif Petani

Padang Ekspres • Senin, 13/02/2012 12:08 WIB • (rdo) • 426 klik

Jakarta, Padek—Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto meminta daerah perlu mengambil kebijakan pemberian insentif bagi petani. Hal ini akan memberikan dorongan sebagai jaminan atas ketahanan pangan yang tengan krisis. Di samping itu, kebijakan insentif merupakan keberpihakan kepada para petani sehingga kesejahteraan mereka menjadi meningkat.


Hermanto mengemukakan itu saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian beserta tujuh gubernur (Jateng, Jatim, Jabar, Sumut, Lampung, Sumsel, Sulsel) yang surplus beras, beberapa waktu lalu.


Lebih lanjut legislator PKS Dapil II Sumbar ini menambahkan, kenaikan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) perlu dikaji lebih spesifik agar menetapkan harga keseimbangan yang menguntungkan bagi petani, tetapi tidak memicu gejolak inflasi sehingga dapat menekan impor beras.


”Kalau kita ingin memberikan kesejahteraan petani, maka akan lebih tepat sasaran kalau pemerintah memberikan insentif kepada petani by name by adress. Hal ini akan lebih tepat sasaran,” sebutnya.


Hermanto memberikan apresiasi kepada para gubernur yang telah berhasil surplus beras. ”Kalau dijumlahkan dari tujuh provinsi yang surplus beras ada sekitar 13 juta ton. Persoalannya, beras sebanyak itu di mana keberadaannya? Apakah di petani, tengkulak atau Bulog? Kalau sebagian besar beras adanya ditengkulak, maka Bulog jelas akan kesulitan,” paparnya.


Ia menyarankan untuk mendukung target surplus beras 10 juta ton, maka pemerintah perlu mengatasi alih fungsi lahan, kelangkaan pupuk, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyediaan bibit baru dan mempercepat pencetakan sawah baru.  (rdo)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!