Rabu, 16 April 2014 - 15 Jumadil Akhir 1435 H 20:04:43 WIB
PRO SUMBAR

Pekerja Kebersihan Unand Minta Naik Gaji

Padang Ekspres • Minggu, 12/02/2012 12:24 WIB • (***) • 724 klik

OGAH DEMO:  Meski mendapat upah yang rendah, namun pekerja kebersihan Unand teta

Demo buruh atau pekerja akhir-akhir ini menjadi sorotan hangat publik. Upah dan kesejahteraan hingga jaminan lainya yang masih dianggap belum mensejahterakan menjadi faktor pemicu utama demontransi besar-besaran, seperti halnya yang dilakukan Forum Buruh DKI Jakarta ataupun unjuk rasa yang dilakukan sekitar 200 guru honorer Kota Bekasi, minggu lalu.


Demonstasi buruh ataupun perkerja merupakan akhir dari tindakan yang dilakukan karena sudah tidak ada lagi cara yang dapat membuat buruh atau pekerja untuk menuntut hak dan kesejahteraannya.


Walaupun menuntut kesejahteraan dengan cara demonstrasi sering terjadi, namun lain bagi pekerja lingkungan Unand yang satu ini. Tidak mau melakukan demo, tapi tetap berharap untuk diperhatikan.


Hal yang sama juga dirasakan ratusan pekerja di Unand yang berkegiatan di bidang kebersihan dan penanaman pohon ini masih menunggu kenaikan gajinya. Menunggu kenaikan gaji tidaklah hal yang asing lagi baginya. Sudah sering di iming-imingi kenaikan gaji, tapi tak kunjung terbukti sampai saat ini.


“Sebelumnya kami sudah sering diiming-imingi kenaikan gaji, tapi sampai saat ini gaji kami masih tetap seperti empat tahun lalu yaitu sebesar Rp600.000 perbulan,” ucap Panjul, salah seorang pekerja.


Gaji sebesar Rp600.000 perbulan tanpa adanya jaminan kesehatan dan hari tua masih tetap diterima bapak yang sedang bekerja ini. Jika memicu kepada Upah Minimum Kota (UMK) Padang yang lebih Rp1 juta per bulan, tentulah sangat jauh minimnya. Apalagi ditambah dengan tidak adanya jaminan hari tua.


Menurut Rapi, pekerja kebersihan Unand lainnya, gaji sebesar ini tentulah belum cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Jangan untuk keluarga untuk mamenuhi kehidupan sendiri saja masih susah.


Walaupun susah, mereka tetap tabah dan tak mau melakukan aksi demo untuk menuntut kesejahteraan kepada atasannya. Padahal kesejahteraan terhadap pekerja telah ditentukan di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan.


“Kami tidak bisa menuntut untuk kenaikan gaji karena kami takut dipecat dari pekerjaan ini, apalagi menuntut dengan cara demonstasi bisa-bisa kami semua akan diberhentikan” tambah Rapi.


Menurut mereka, jika melakukan penuntutan gaji dengan cara mendemo pihak rektorat sebagai atasan, rasanya tidak mungkin memenuhi permintaan kami, sebab mahasiswa saja yang sering demo di kampus ini tidak pernah didengarkan aspirasinya apalagi kam.


“Kami tahu bahwa gaji ini tidak mensejahterakan. Seharusnya pemerintah juga bertanggung jawab, tapi kami mau apalagi. Memang kami sangat berharap banyak kepada rektor sekarang ini, agar dapat mempertimbangkan jerih payah kami, tetapi rasanya sudah bosan berharap terus-menerus”. ungkap Panjul. (Gema Justisia)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita
Rabu, 22/02/2012 - Jam 23:28 WIB
FKTU KOTA BEKASI DAN KGB MENGUNDANG FORUM HONORER SELURUH INDONESIA UNTUK DAPAT HADIR DALAM RANGKA "AKSI NASIONAL TANGGAL 12 MARET 2012 AKAN DIADAKAN KONSOLIDASI PADA TANGGAL 26 FEBRUARI 2012 DI GEDUNG ISLAMIC CENTER KOTA BEKASI PUKUL 09.00 WIB ATAS KESEPAKATAN PESERTA DARI PERWAKILAN GURU HONORER SELURUH INDONESIA, PERUBAHAN STATUS ATAU REVOLUSI HONORER" http://fktukotabekasi.blogspot.com/


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!