Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 19:51:12 WIB
BERITA DAERAH

Kota Payakumbuh

Pembangunan Vihara Dihentikan

DTRK, Kemenag, Lurah, Belum Diminta Izin

Padang Ekspres • Berita Agama • Kamis, 09/02/2012 12:46 WIB • Fajar Rillah Vesky • 517 klik

Payakumbuh, Padek—Pembangunan Vihara Budha Metta di Jalan Luhak Limapuluh Nomor 18 Nunang atau di samping Bakso Borobudur, tidak jauh dari pool Pemadam Kebakaran Payakumbuh, dihentikan sementara waktu. Pemerintah kota juga sudah memanggil pihak yang berencana membangun vihara.


”Izin pembangunan vihara itu sebenarnya belum ada sama-sekali. Makanya, pembangunan untuk sementara kita stop. Tadi, waktu kita chek ke lokasi, pekerjaan pembangunan sudah berhenti,” ujar Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan (DTRK) Payakumbuh Musdik Agus, Rabu (8/2) sore.


Putra asli Payobasuang  itu mengaku, telah memanggil pihak yang berencana membangun vihara. ”Kita bilang, bapak silahkan membangun vihara. Tapi, tentu harus ada memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, termasuk rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),” imbuh Musdik.


Sesuai Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006, pembangunan rumah ibadah memang harus memenuhi persyaratan administratif dan persyatan teknis bangunan gedung.


Pendirian rumah ibadah juga harus memenuhi  persyaratan khusus, meliputi daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)  pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang  disahkan oleh pejabat setempat, sesuai dengan tingkat batas wilayah.


Soal tingkat batas wilayah ini, dalam Pasal 13 Peraturan Bersama Mendagri dan Menag  bahwa pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh, berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.


Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi. Hanya saja, pihak yang berencana membangun Vihara Budha Metta di Payakumbuh, belum mengajukan daftar nama pengguna rumah ibadah kepada pejabat Kelurahan Nunang.


”Kami belum menerima, daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah yang paling sedikit 90 orang itu,” ujar Kepala Kelurahan Nunang Manzil, kemarin sore. Hal senada disampaikan Sekretaris LPM Nunang Morris. “Pihak keluharan, setahu kami, memang belum menerima daftar pengguna rumah ibadah,” ucapnya.


Selain harus menyerahkan daftar pengguna rumah ibadah, dalam  Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 juga disebutkan, bahwa, pendirian rumah ibadah harus mendapat dukungan masyarakat setempat, paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah/kepada desa.


 Terkait hal ini, Lurah nunang Manzil juga menyebut, pihaknya belum pernah mengesahkan dukungan masyarakat Nunang, menyangkut pendirian vihara. Walau demikian, menurut Pasal 14 ayat 3, pemerintah daerah sebenarnya berkewajiban  memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Cuma, Manzil tidak berkomentar soal hal tersebut.


Disamping harus ada dukungan dari warga setempat, pembangunan rumah ibadah juga harus memperoleh rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kemenang dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Terkait hal ini, Kepala  Kementerian Agama Payakumbuh  Bustari mengatakan, pihaknya belum menerima permohonan penerbitan rekomendasi pembangunan vihara di Nunang.


”Kita belum menerima, permohonan penerbitan rekomendasi tertulis pembangunan  vihara. Karena belum menerima, tentu otomatatis, rekomendasinya juga belum ada. Walau demikian, kita berharap, hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghargai kesetaraan, tetap terjaga,” kata Bustari.


Sebelumnya, Ketua FKUB Payakumbuh Desembri P Chaniago juga menyatakan, bahwa FKUB belum menerima permohonanan pembangunan rumah ibadah berupaya vihara di Nunang. Desembri berharap, umat beragama tetap saling menghormati dan saling menghargai. “Kawan-kawan muslim, kita minta menahan diri,” serunya. (*)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!