Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 19:52:55 WIB
PRO SUMBAR

Sisi Lain Konflik UISB Solok di Mata Anggota DPRD

Membunuh UISB sama dengan Membunuh Perekonomian Solok

Padang Ekspres • Senin, 06/02/2012 12:05 WIB • Laporan Rijal ISlamy—Padang • 819 klik

Dirembukkan lagi: Pertemuan membahas UISB dihadiri DPRD dihadiri Wako Solok, Wak

Keberadaan UISB berefek langsung pada perekonomian. Puluhan ribu warga Kota Solok dan daerah sekitarnya mendapat konsumen baru, dari mahasiswa berbagai daerah di Sumbar. Roda ekonomi bergerak cepat. Bahkan PE Kota Solok menyentuh angka 5,33 persen. Lalu bagaimana kalau UISB divonis untuk ditutup?


Konflik internal di Universitas Islam Sumatera Barat (UISB) semakin meruncing. Konflik mengenai izin perguruan tinggi yang bermetamorfosis dari Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah (STAI SNI) pada 2008 tersebut hampir menyentuh garis finish.

Waka Polresta Solok Kompol Hadi Winarno menyatakan pihaknya telah menerima tembusan surat dari Dirjen Dikti dan Kopertis Wilayah X, yang menyatakan UISB tidak memiliki izin dan harus segera menghentikan perkuliahan. Berarti, proses hukum akan segera berjalan. Polisi dan aparat hukum lainnya segera bertindak untuk menegakkan supremasi hukum.


”Dalam surat itu, pihak yang menyelenggarakan perkuliahan tanpa memiliki izin atau ilegal, diancam hukuman penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Hal itu tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yaitu UU No 20 tahun 2003.

Meski mendirikan kampus merupakan niat yang sangat mulia, namun aturan jangan pernah dilanggar. Secara hukum, kami (kepolisian, red) harus menegakkan hukum tanpa pengecualian. Karena itu, kita harapkan pengelola dan rektorat UISB segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin,” ujarnya.


Pernyataan Hadi Winarno tentu saja membuat jantung pengelola dan rektorat UISB berdetak sangat kencang. Apalagi hal itu diungkapkan Hadi saat hearing dengan DPRD Solok Jumat (27/1). Hearing dihadiri Wali Kota Solok Irzal Ilyas, Wawako Zul Elfian, Ketua DPRD Yutris Can, Muspida, yayasan dan rektorat UISB dan ratusan mahasiswa UISB Fakultas Ilmu Kesehatan yang memadati ruang sidang utama DPRD Kota Solok. Hearing tersebut juga dikawal puluhan anggota kepolisian baik di dalam ruangan maupun di luar gedung DPRD.


Anggota DPRD Kota Solok Irman Yefri Adang yang ditemui Padang Ekspres beberapa hari lalu justru meminta seluruh pihak untuk berfikir jernih dan memikirkan efek lain terhadap kasus ini. Terutama pada sektor perekonomian warga Solok dan wilayah di sekitarnya. Adang menyebutkan, sejak STAI SNI mengubah nama menjadi UISB yang diikuti dengan pembukaan sejumlah fakultas dan jurusan baru, perekonomian Kota Solok meningkat drastis. Mahasiswa UISB menurutnya menjadi lahan dan konsumen baru di berbagai bidang usaha.


”Kenyataan itu (peningkatan perekonomian, red), harus dilihat secara jujur. Mahasiswa UISB yang hampir 4.000 orang secara nyata membuat berbagai sektor usaha bergerak. Mulai dari yang skala kecil hingga skala besar. Misalnya, sebagai kampus berhaluan Islam, penjual jilbab bisa menjual setidaknya 4.000 hingga 6.000 potong jilbab perbulan.

Itu belum lagi sepatu, makanan, jasa tukang ojek, jasa fotokopi, arena rekreasi, hingga rumah kost. Dari segi rumah kost saja, sekitar 2.500 hingga 3.000 mahasiswa UISB memanfaatkan jasa karena umumnya mahasiswa UISB berasal dari luar Kota Solok. Kalau satu orang membayar Rp100 ribu perbulan, maka uang yang diraup adalah Rp 3 miliar hingga Rp 3,6 miliar pertahun, itu baru dari rumah kost saja. Kalau satu orang mahasiswa membelanjakan Rp 1,5 juta perbulan, maka uang yang beredar di Kota Solok perbulan adalah Rp 6 miliar perbulan dan pertahunnya adalah Rp 72 miliar,” ujarnya.


Karena itu, Adang meminta Pemko Solok sebagai regulator pendidikan tidak lepas tangan. Pemko Solok menurutnya harus “intervensi” terhadap kasus ini sesuai kemampuan dan batas kewenangannya. Hal itu karena yang akan merasakan dampak keberadaan kampus UISB tersebut adalah warga Kota Solok. Mengenai kasus yang dialami UISB tersebut, seluruh pihak harus mampu berfikir jernih dan tidak mengedepankan ego.
”Perlu diingat, kita tidak akan pernah membela yang salah. Tapi kita (DPRD) dan Pemko harus bisa menjembatani penyelesaian kasus ini,” ujarnya. (***)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita
Minggu, 19/02/2012 - Jam 16:35 WIB
Tlng kami pak.tlng apbntu kami para mahasiswa untk uisb tetap lanjut.kami jauh2 datang k solok untk niat menuntut ilmu mengrbnan materi, waktu tk bsa kuliah.uisb bkan hanya milik orang solok pak.kami dri sijunjung dan darmasraya dan daerah lain bnyk kulia d sana.tlng fkran nasib kami pak.smga dngn menlng kami. bapak mendpt kebhagian dunia akhrat .
Dari : Ratu adil
Kamis, 16/02/2012 - Jam 03:29 WIB
wah kalau cara berpikir seperti itu kacau semua. kalau salah yah salah bosss. itu namanya kalian tu kapitalis. menghalalkan segala cara. masak dianggap sah kalo solat pakai sarung hasil curian. bedakan antara pendidikan dengan ekonomi. kalian masih islam kan??


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!