Jum'at, 25 April 2014 - 24 Jumadil Akhir 1435 H 07:34:37 WIB
PRO SUMBAR

2 Kapal Nelayan Diamankan

Padang Ekspres • Senin, 23/01/2012 13:45 WIB • Yoni Syafrizal/Padek • 927 klik

Melanggar: Dua unit kapal nelayan Sibolga yang diamankan Tim Terpadu Pemkab Pess

Painan, Padek—Pencurian ikan yang dilakukan nelayan asal luar daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) dengan menggunakan pukat harimau dan jenis lainya, dinilai sudah cukup meresahkan.


Kondisi ini juga telah memberikan dampak besar terhadap hasil tangkapan nelayan tradisional di daerah itu. Sebab jumlah kapal yang melakukan operasi diperkirakan mencapai puluhan unit setiap harinya dengan wilayah tangkapan sudah memasuki kawasan nelayan tradisional.


Karena meresahkan, jajaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melalui tim yang dipimpin langsung Bupati Pessel, Nasrul Abit, Sabtu (21/1) sengaja melakukan penyisiran kawasan pantai di daerah itu.


Tim yang terdiri dari petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Inspektorat, Satpol PP dan DPRD Pessel itu, dalam operasinya berhasil mengamankan dua unit kapal milik nelayan asal Sibolga Provinsi Sumatera Utara (Sumut).


Saat ditangkat, dua kapal yang dicurigai melanggar izin dengan memiliki jaring milenium alias pukat setan didapati tengah memasang jangkar dan tengah bersiap menurunkan jaring.


Kpala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Edwil ketika dihubungi Padang Ekspres mengatakan, dua unit kapal ikan milik nelayan Sibolga itu dicurigai melanggar izin. Sebab lokasi penangkapannya berada dalam zona 1 atau setengah mil dari belakang pulau penyu.


”Oleh tim dua unit kapal dengan merek KM Setia Devi II dengan Kapten Api Sihotang 41, dan KM Rezeki Indah dengan Kapten Ramli Cipta 48, langsung digiring untuk ke dermaga Panasahan Painan guna proses penyelidikan,” terangnya.


Dari pemeriksaan dokumen SKK (Surat Keterangan Kecakapan) yang dimiliki, terindikasi telah mati. Surat itu dikeluarkan oleh Kabupaten Barus Sumut tahun 2007 dari perpanjangan tahun 2002. Hal lain yang dinilai melanggar dokumen kapal hanya memiliki bobot 6 GT, namun secara fisik kedapatan lebih di atas 20 GT dengan menggunakan mesin fuso interkuler.


“Selain melakukan penangkapan ikan pada zona dilarang, kapal ini juga dicurigai memiliki dokumen yang tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk kelancaran pemeriksaan, saat ini dua unit kapal beserta kapten dan 5 ABK pada masing-masing kepal tengah dimintai keterangan dengan meminta bantuan tim PPNS DKP Provinsi dan Polair Pessel,” jelasnya.


Pemeriksaan dan penyidikan terhadap dua unit kapal penangkap ikan yang berhasil diamankan ini sekarang sedang berlangsung. Sedangkan kapalnya juga diamankan di dermaga sandar Panasahan Painan.


Bupati Pessel, Nasrul Abit ketika dihubungi Padang Ekspres mengatakan tidak segan-segan memproses sesui ketentuan hukum.
“Bila terbukti dua kapal besarta kapten dan ABK yang telah berhasil diamankan menyalahi aturan dan melakukan rekayasa dukomen, maka proses hukum akan dilakukan sebagaimana ketentuan. Sebab aksi pencurian ikan dengan menggunakan pukat harimau dan jaring milenium dalam kawasan I, telah cukup meresahkan. Selain merusak karang, ikan juga menjadi punah,” tegasnya.


Dalam kesempatan ini ia menyampaikan kepada semua daerah Pesisir agar melakukan cek fisik kapal sebelum dikeluarkan dokumen atau izin. Selain itu juga melakukan cek alat tangkap sekaligus alat pembantunya.


Pengecatan ini bertujuan agar izin atau dokumen yang dikeluarkan sesui dengan kondisi kapal dan peralatan tangkap yang digunakan. Sebab dari pemeriksaan sementara yang dilakukan pada dua unit kapal ini, ada indikasi rekayasa. “Sebab bobot kapal tidak sesuai dengan surat izin yang dikantongi,” tutupnya. (*)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!