Minggu, 20 April 2014 - 19 Jumadil Akhir 1435 H 07:40:32 WIB
RAKYAT SUMBAR

UISB Belum Kantongi Izin

Ribuan Calon Sarjana Cemas

Padang Ekspres • Kamis, 19/01/2012 14:24 WIB • Rijal Islamy • 600 klik

Solok, Padek—Universitas Islam Sumatera Barat (UISB) hingga kini belum mengantongi izin penyelenggaraan pendidikan tinggi dari Dirjen Dikti dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah X. Sejak menyelenggarakan perkuliahan tahun 2008, UISB hanya menggantungkan legalitasnya pada sebuah surat rekomendasi gubernur.


Surat rekomendasi dari Gubernur Sumbar saat itu Gamawan Fauzi No 120/100/944-2008 tertanggal 20 November 2008 tersebut, menjadi sandaran bagi pihak kampus yang semula bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah (STAI SNI) menyelenggarakan pendidikan dan membuka sejumlah fakultas dan jurusan baru.


Rekomendasi itu pula yang membuat STAI SNI mengubah nama menjadi UISB. Apalagi saat itu, Gamawan adalah pendiri STAI/UISB, sekaligus Gubernur Sumbar.


Rektor UISB, Jamalus mengaku sedang mengurus izin ke Dikti dan telah sampai mengisi form 5. Meski izin belum keluar, UISB tetap menerima mahasiswa baru tiap tahun. Saat ini, ribuan mahasiswa masih cemas tentang legalitas ijazahnya, terutama bagi yang akan segera diwisuda.


“Saat ini kita sedang menunggu izin tersebut keluar dan kita telah mengisi formulir hingga form 5,” ujar Jamalus tanpa bisa memastikan kapan izin tersebut bisa keluar.


UISB memiliki lima kampus yang tersebar di beberapa lokasi di Kota Solok dan Kabupaten Solok. Kampus pusat UISB menempati gedung eks kantor DPRD Kota Solok.

Empat kampus lainnya di Kota Solok tersebar di beberapa tempat seperti di Jalan Cindurmato, Tanjungpaku, dan di Jalan Bypass di samping Terminal Regional Bareh Solok, Jalan Bypass Simpang Rumbio. Sementara kampus yang berada di Kabupaten Solok, berada di Nagari Alahanpanjang.


Permasalahan izin UISB tersebut meledak setelah demo mahasiswa UISB ke gedung DPRD Kota Solok pada 13 Januari lalu. Demo tersebut disambut DPRD dengan menggelar hearing bersama ratusan mahasiswa.  Mereka mempertanyakan legalitas universitasnya terkait surat edaran Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah X tentang pembukaan kelas jauh dan pembukaan jurusan baru oleh UISB.


Mereka mengikuti hearing dengan anggota DPRD Kota Solok tersebut terdiri dari Fakultas Kesehatan, jurusan Keperawatan D III dan S-1 Kebidanan. Mereka mengaku kecewa dengan pimpinan yayasan dan rektor yang lambat mengurus izin, padahal mereka segera diwisuda September mendatang.


Menurut surat edaran dari Kopertis Wilayah X, perguruan tinggi yang beroperasi tanpa izin atau melaksanakan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, melaksanakan perkuliahan tidak pada lokasi izin, maka pelaksanaan proses belajar mengajar tersebut dinyatakan ilegal dan melanggar UU yang berlaku.


Ini membuat nasib UISB dipertanyakan. Karena diduga tidak memiliki izin. UISB disinyalir melaksanakan perkuliahan dengan izin saat perguruan tinggi tersebut masih bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah (STAI SNI).


Pengubahan nama menjadi UISB membuat perguruan tinggi tersebut membuka sejumlah program studi baru, seperti kebidanan, keperawatan, teknik dan sebagainya. Disinyalir, sejumlah program-program tersebut belum memiliki izin.


Salah seorang mahasiswa Keperawatan, Heni Fetriscia dalam hearing tersebut berharap DPRD bisa menjadi lembaga tempat mengadu. Sehingga, persoalan tersebut bisa tuntas. Heni menyatakan, dirinya bersama teman-teman lainnya telah kuliah lima semester (2,5 tahun). Namun, hingga saat ini, nilai yang keluar masih satu semester.


“Selama belajar di sini, nilai yang kami terima selama belajar cuma satu semester diberikan. Padahal, kami sudah memasuki semester lima dan rencananya akan diwisuda September datang. Saat hal ini ditanyakan ke pihak rektorat, mereka selalu menyuruh kami untuk mengulang mengambil mata kuliah lagi,” ujarnya.


Sejumlah mahasiswa meminta klarifikasi dan penuntasan kepada Rektorat dan Yayasan YP3 SNI dalam tenggat waktu sebulan mendatang. Jika dalam batas waktu tersebut, tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka berencana meminta pertanggungjawaban  atas segala kerugian baik itu secara moril dan secara materi, selama berkuliah lima semester tersebut.


“Uang kuliah dari orangtua kami diperoleh dengan kerja keras. Dengan harapan kami bisa membalas budi mereka nanti. Kalau seperti ini, keringat dan air mata mereka telah dikhianati,” ujar salah seorang mahasiswa lainnya.


Terpisah, Ketua DPRD Kota Solok, Yustris Can yang menerima langsung mahasiswa tersebut menyatakan DPRD telah memposisikan dirinya sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa.


Yutris menegaskan, DPRD akan segera menindaklanjuti kasus ini. “Kami akan segera memanggil Rektor UISB dan Ketua YP3 SNI untuk meminta klarifikasi.

Jika yang diutarakan mahasiswa tersebut benar, maka UISB dan YP3 SNI telah melakukan penipuan dan pembohongan publik. Jika mereka tidak bisa memberikan kepastian terhadap nasib mahasiswa tersebut, lebih baik perkuliahan dihentikan sampai masalah ini tuntas,” tegasnya. (*)

    

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita
Dari : Arrayan
Sabtu, 28/01/2012 - Jam 10:13 WIB
Kasus ini adalah peringatan buat calon mahasiswa baru. Sebelum memilih perguruan tinggi, lihat dulu status perguruan tinggi dan akreditasi program studinya. Pengelola UISB juga terlalu berani menerima mahasiswa baru, padahal izin program studinya belum ada. Yang saya tahu, penerimaan mahasiswa baru itu baru bisa dilakukan jika izin dari dikti sudah keluar. Pemberian izin prodi baru di DIKTI sekarang ini sangat ketat. Dilihat dari kondisi UISB baik dari segi sarana dan prasarana maupun SDM, mustahil DIKTI akan mengeluarkan izin untuk prodi kesehatan. UISB juga belum terdaftar di Kopertis X (sumber : http://evaluasi.dikti.go.id/database/pt). Kalau perguruan tingginya belum terdaftar, bagaimana mau mengurus izin prodi baru. Coba lihat di http://prodibaru.dikti.go.id/info.php, apakah prodi yang diusulkan UISB sudah terigestrasi apa belum. Ketika saya cek, tidak ada prodi baru yang diusulkan UISB disana. Sangat aneh, mahasiswa S1 diajar oleh dosen D3. Padahal untuk mahasiswa S1 dosennya harus S2. Ini jelas mencoreng wajah pendidikan di Sumbar


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!