Senin, 21 April 2014 - 20 Jumadil Akhir 1435 H 14:07:17 WIB
METROPOLIS

1.159 Honorer Diusulkan jadi PNS

Hiptonius: Pengangkatan Tunggu Perintah Pusat

Padang Ekspres • Rabu, 11/01/2012 11:52 WIB • (kd/mg8) • 885 klik

Aiapacah, Padek—Kabar gembira bagi pegawai honorer di lingkungan Pemko Padang. Tahun ini, rencananya 1.159 pegawai honorer akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).


Pengangkatan tenaga honorer tersebut berdasarkan KemenPAN No 05/2010, tentang Pendataan Tenaga Honorer di instansi pemerintah.
Namun demikian, kebijakan tersebut kontraproduktif dengan penghentian sementera (moratorium) pengangkatan PNS, yang dikeluarkan Mendagri.  


“Ini keputusan pusat dan kita yang bernaung di bawahnya harus melakukan kebijakan itu. Karena ada permintaan dari pusat tersebut, maka kami mengajukan dan mengusulkan untuk pengangkatan pegawai honorer dari Pemko Padang,” jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Padang, Hiptonius Damanhuri kepada Padang Ekspres, kemarin (10/1).


Menurut Hiptonius, pengangkatan pegawai honorer tersebut ditetapkan dua kategori. Pertama, tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS dan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai APBD atau APBN minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dengan pengangkatan tanggal 2 Januari 2005.


Yang diangkat pada tanggal tersebut hanya 47 orang. Dari 47 orang tersebut, 2 guru dan 45 tenaga teknis. Sementara untuk tenaga honorer yang lain, akan diangkat pada bulan berikutnya, asal mereka tetap masuk dalam kategori yang telah ditentukan.


Kedua, tenaga honorer tapi tidak dibiayai APBD atau APBN dan terhitung minimal sudah bekerja pada 2 Januari 2005, juga diusulkan ke pusat. Untuk tenaga honorer kategori II tersebut, tercatat sekitar 1.112 tenaga honorer, terdiri dari 517 guru, dan 522 tenaga teknis.


“Tenaga honorer tahap dua, mereka juga harus menunggu kebijakan pusat untuk pengangkatan mereka. Kalau nantinya pemerintah pusat telah memberikan lampu hijau, maka seluruhnya akan segera menjadi PNS,” jelasnya.


Data itu, kata Hiptonius, sudah dikirim ke pusat. “Saat ini masih menunggu perintah dan waktu yang tepat untuk mengangkat pegawai honorer tersebut menjadi PNS di lingkup Pemko Padang,” jelasnya.


Secara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Padang, Muharlion menyebut pihaknya belum menerima kabar pengusulan tenaga honorer lingkungan Pemko Padang untuk menjadi PNS. “Saya belum tahu itu,” katanya kepada Padang Ekspres tadi malam.


Dia menyebut seharusnya untuk pengusulan itu, mesti dilakukan terlebih dahulu koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), dan konsolidasi dengan DPRD Padang. Namun sampai saat ini dia mengaku belum menerima informasi pengajuan dari Pemko Padang.


”Sah-sah saja pengajuan itu dilakukan. Tetapi harus dikoordinasikan terlebih dahulu, karena ini menyangkut penggunaan anggaran,” katanya.
Menurutnya jangan sampai setelah pengangkatan pemerintah daerah justru tidak mampu mengeluarkan gajinya, akibat keterbatasan anggaran dan tidak adanya koordinasi dengan DPRD.

“Karena, pengganggarannya kan melalui perencanaan kerja. Kalau tiba-tiba saja sudah diangkat, tetapi tidak dianggarkan, lah gaji mereka dari mana,” sebutnya.


Dia menyebut dalam hal itu Pemko juga harus siap dengan konsekuensi pembengkakan anggaran. Karena secara jelas akan terjadi penambahan anggaran untuk menggaji pegawai termasuk tunjangan melalui APBD. Dengan demikian anggaran untuk pembangunan jelas berkurang. (kd/mg8)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita
Dari : Arghipuri
Senin, 05/03/2012 - Jam 11:27 WIB
Sebaiiknya TH Pemko Padang segera diangkat menjadi PNS untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ternyata TH banyak yg mempunyai kelebihan dan lebih rajin dp PNS..gaji TH tidak cukup untuk biaya hidup keluarga.


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Selesaikan Pemilu, Jangan Terlena Koalisi

LUPAKAN sejenak hiruk pikuk isu koalisi partai politik. Proses pemilihan umum legislatif 2014 masih berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyelesaikan rekapitulasi suara. Rencananya, KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara pada 7 Mei 2014. Proses tersebut pun harus terus dikawal. Sebab, itulah yang nanti menjadi pijakan untuk proses berikutnya, yakni pengisian pejabat DPR dan pemilihan umum presiden (pilpres). Hasil penghitungan cepat memang bisa menjadi pedoman awal. Namun, bukan itu yang berlaku secara nasional.

Perbaiki Layanan RS Ahmad Muchtar

YTH bapak pimpinan Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi. Apa begitu pelayanannya, adik saya masuk rumah sakit pagi jam 9 dan pulang jam 4 sore tapi siangnya tidak dikasih makan. Padahal kami bayar cash. Tolong dijelaskan.

Senin, 21 April 2014

Jadilah Konsumen Cerdas

Parhatian bana kalau ka mambali-bali tuh. Jan sampai takicuah pulo........................................................!

 

Kadis dan Kabid DKP jadi Tersangka

Itulah Pak, jan buang sampah jo sambarangan.......................................!

 

Caleg Nasdem Dilaporkan Money Politic

 Lah ka salasai pemilu ko, banyak nan saliang malapor mah..........................!