Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 16:51:08 WIB
METROPOLIS

LBH Sorot DPRD Salurkan Dana Gempa

Padang Ekspres • Selasa, 03/01/2012 12:36 WIB • (a) • 246 klik

Padang, Padek—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menilai penyaluran dana bantuan gempa 2009 untuk rumah ibadah di Sumbar sebesar Rp2,75 miliar melalui anggota DPRD Sumbar, melanggar aturan dan bertentangan dengan fungsi serta kewenangan DPRD. Pasalnya, tugas eksekusi seperti itu hanya wewenang eksekutif.


Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 292 ayat (1) UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Pasal 41 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

”DPRD dalam hal pengelolaan anggaran, tidak memiliki fungsi dan kewenangan melaksanakan APBD. Namun DPRD hanya memiliki fungsi pengawasan dalam hal check and balances terhadap pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah,” sebut Koordinator Divisi Pembaharuan Hukum dan Peradilan LBH Padang, Roni Saputra melalui relisnya diterima Padang Ekspres, kemarin (2/1).


”Jika hal di atas terus dilegalkan, selain bertentangan dengan fungsi dan kewenangan DPRD, bukan suatu hal tidak mungkin jika nanti Rp2,75 miliar dana APBD tersebut dikorupsi berjamaah anggota DPRD Sumbar,” sebutnya. Berdasarkan kenyataan itu, LBH meminta DPRD Sumbar transparan terhadap penyaluran dan penggunaan dana aspirasi tersebut.


”Kita juga meminta pihak kejaksaan melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana aspirasi DPRD Sumbar. Selain itu, meminta BPK melakukan audit terhadap penggunaan dana aspirasi DPRD Sumbar,” sebut Roni. (a)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita
Dari : muin
Selasa, 03/01/2012 - Jam 21:38 WIB
kami disuruh buat proposal buat kampung kami seperti untuk surau sebanyak 5 buah surau katanya udah keluar awal desember 2011 tapi kami tidak terima tu pak
Dari : muin
Selasa, 03/01/2012 - Jam 21:33 WIB
dana aspirasi di dprd sumbar ini harus di publikasikan ke publik karena banyak bantuan ini udah cair tapi tidak diberikan ke masyarakatnya karena waktu disuruh buat proposal udah diminta tandatangan kwitansi pake matrai dan setelah keluar bantuan dimakan sendiri kalau di publikan pasti yang merasa tidak menerima nantinya akan komplain... contoh nya saya katanya udah keluar awal desember 2011 tapi sampai sekarang saya tidak terima


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!